Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Seruni - Seminar Riset Unggulan Nasional Inoformatika dan Komputer Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Fundamental Justice KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kolaboratif Sains Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Progressive Law and Legal Studies Jurnal Benuanta Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Muhammad Taufik Rusydi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Evaluating Global Cybersecurity Laws: Efectiveness of Legal Frameworks and Enforcement Mecanism in the Digital Age Rusydi, Muhammad Taufik
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.1.20960

Abstract

The background of this article highlights the escalating global cybersecurity threats in the digital era and underscores the urgent need to strengthen law enforcement through public–private partnerships (PPPs), as traditional legal frameworks struggle to address the complex and transnational nature of cybercrime effectively. This study examines the role of PPPs in enhancing cyber law enforcement across various legal systems. Using a systematic literature review methodology, the research evaluates the effectiveness of collaborative initiatives between the public and private sectors in combating cyber threats. The findings reveal that PPPs have significant potential to strengthen law enforcement efforts through technological innovation, information sharing, and operational cooperation. However, persistent challenges—such as limited transparency, trust deficits, and conflicting institutional interests—remain substantial barriers to their success. The study recommends that policymakers enhance legal frameworks, promote transparency, and develop capacity-building initiatives through joint training programs. Moreover, the research identifies critical gaps in the existing literature, emphasizing the need for more comprehensive empirical studies to better understand and address the complexities of cyber law enforcement through PPPs in the digital age. Latar belakang artikel ini menyoroti meningkatnya ancaman keamanan siber secara global di era digital serta menegaskan urgensi penguatan penegakan hukum melalui kemitraan publik–swasta. Hal ini diperlukan karena kerangka hukum konvensional sering kali tidak mampu secara efektif menangani kompleksitas dan sifat lintas batas dari kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPP dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum siber di berbagai sistem hukum. Dengan menggunakan metode systematic literature review, penelitian ini mengevaluasi efektivitas berbagai inisiatif kolaboratif antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi ancaman siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP memiliki potensi besar dalam memperkuat upaya penegakan hukum melalui inovasi teknologi, pertukaran informasi, dan kerja sama operasional. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat keberhasilannya, antara lain keterbatasan transparansi, defisit kepercayaan, dan konflik kepentingan antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi, serta mengembangkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan penting dalam literatur yang ada dan menekankan perlunya kajian empiris yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengatasi kompleksitas penegakan hukum siber melalui PPP di era digital. Keywords: Cyber Law, Cybersecurity, Public–Private Partnerships, Legal Frameworks, Enforcement Mechanisms.
Program Pelatihan Pengawasan Gadget Untuk Wali Murid Di Sdn Semanggi Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah Baradja, Abdillah; Muhammad Taufik Rusydi
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.671

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Pelatihan Pengawasan Gadget bagi wali murid di SDN Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian pra-eksperimen. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan pengawasan gadget, serta perubahan perilaku orang tua terhadap pemanfaatan teknologi oleh siswa belajar. Program pelatihan ini berpotensi meningkatkan pemahaman orang tua dalam mengelola penggunaan gadget di rumah. Implikasi praktis penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi secara bertanggung jawab.
Kesiapan Regulasi Hukum Siber di Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Global: Studi Banding dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat Muhammad Taufik Rusydi; Gesang Kristianto Nugrohotomo
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 1 (2026): Januari : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v3i1.1514

Abstract

In the increasingly developing digital era, cyber law regulation has become a crucial element in maintaining security and order in cyberspace. Indonesia, as a country with rapid technological growth, faces major challenges in responding to global threats in the cyber sector. This study aims to analyze the readiness of cyber law regulation in Indonesia by comparing it to the regulations implemented in the European Union and the United States. A qualitative approach is used with descriptive and normative analysis methods to examine the applicable cyber law policies. The results of the study show that Indonesia still has many limitations in cyber law enforcement, especially in terms of data protection, cybercrime, and coordination mechanisms between related institutions. On the other hand, the European Union already has a comprehensive General Data Protection Regulation (GDPR), while the United States applies a sectoral approach with different regulations in each field. This study suggests the need for regulatory reform that is more adaptive and responsive to global threats, as well as increased international cooperation in cyber law enforcement. Thus, Indonesia can be better prepared to face increasingly complex cyber challenges.
Co-Authors Aleksander Sakalessy Baradja, Abdillah Deni Gunawan Gesang Kristianto Nugrohotomo Muhamad Risal Tawil Mukti, Bayu Oktaviandre, Frido Ramadhian Agus Triono Sudalyo Rama Solkhah Mufrikhah