Garuda - Garba Rujukan Digital

Perancangan sistem informasi Seminar riset unggulan nasional informatika dan komputer Rusydi, Muhammad Taufik
Seruni - Seminar Riset Unggulan Nasional Inoformatika dan Komputer Seruni 2012 - Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer
Publisher : Seruni - Seminar Riset Unggulan Nasional Inoformatika dan Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0809/seruni.v1i1.778

Abstrak : Di era globalisasi sekarang ini kecepatan untuk memperolah informasi adalah tuntutan yang harus terpenuhi, banyak teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung penyebaran informasi secara cepat, salah satunya adalah dengan bantuan komputer, jaringan internet dan sistem informasi berbasis website yang berperan penting dalam penyebaran informasi dengan waktu yang singkat tanpa harus mendatangi tempat yang member informasi. Dengan dasar diatas maka penelitian ini bertujuan agar pengelolaan data peserta Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika (SERUNI) Universitas Surakarta dapat dimaksimalkan dengan bantuan teknologi jaringan internet dengan menggunakan sebuah sistem informasi berbasis website agar peserta dan pihak yang terkait dengan SERUNI dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat, akurat, dan dapat di akses dari tempat yang telah terhubung dengan jaringan internet. Kata Kunci : Website, Sistem Informasi, SERUNI, Universitas Surakarta

Perancangan sistem informasi Seminar riset unggulan nasional informatika dan komputer Rusydi, Muhammad Taufik
Seruni - Seminar Riset Unggulan Nasional Inoformatika dan Komputer Seruni 2012 - Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer
Publisher : Seruni - Seminar Riset Unggulan Nasional Inoformatika dan Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak : Di era globalisasi sekarang ini kecepatan untuk memperolah informasi adalah tuntutan yang harus terpenuhi, banyak teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung penyebaran informasi secara cepat, salah satunya adalah dengan bantuan komputer, jaringan internet dan sistem informasi berbasis website yang berperan penting dalam penyebaran informasi dengan waktu yang singkat tanpa harus mendatangi tempat yang member informasi. Dengan dasar diatas maka penelitian ini bertujuan agar pengelolaan data peserta Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika (SERUNI) Universitas Surakarta dapat dimaksimalkan dengan bantuan teknologi jaringan internet dengan menggunakan sebuah sistem informasi berbasis website agar peserta dan pihak yang terkait dengan SERUNI dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat, akurat, dan dapat di akses dari tempat yang telah terhubung dengan jaringan internet. Kata Kunci : Website, Sistem Informasi, SERUNI, Universitas Surakarta

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak Komputer Muhammad Taufik Rusydi
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 2 September 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i2.2244

Perkembangan perdagangan pada beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa hak kekayaan intelektual, telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa. Karena hal tersebut maka perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terdapat pencipta perangkat lunak komputer terhadap hasil karyanya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam upaya memberikan perlindungan hukum terdapat warga negaranya yang mempunyai daya cipta untuk menciptakan perangkat lunak komputer melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap orang yang akan menggunakan dan/atau menyebar luaskan perangakat lunak hasil ciptaannya wajib mendapatkan ijin dari pencipta perangakat lunak komputer tersebut.

Penyuluhan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Wonogiri Tentang Hoax Rusydi, Muhammad Taufik; Baradja, Abdillah
Jurnal Benuanta Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Benuanta Vol. 3 No.1 Tahun 2024
Publisher : FMIPA-Unikaltar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61323/jb.v3i1.93

Dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, fenomena penyebaran informasi palsu atau hoax telah menjadi isu serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hoax dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk berita palsu, foto atau video manipulatif, rumor palsu, dan klaim palsu. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi kunci dalam membangun kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menanggapi informasi palsu. Dampak dari penyebaran hoax sangat luas dan mencakup penurunan kepercayaan masyarakat terhadap informasi, konflik sosial, kerugian reputasi individu atau organisasi, dan bahkan dampak ekonomi. Pentingnya pemahaman akan hoax ini menjadikan penulis melakukan penyuluhan di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Wonogiri dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang hoax sehingga di akhir pelaksanaan penyuluhan ini para peserta dapat memahami berbagai macam bentuk hoax, bahaya hoax dan cara menanggulangi hoax.

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Di Dalam E-Commerce Muhammad Taufik Rusydi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang masalah sistem belanja tunai saat pengiriman (cash-on-delivery / COD) sangatlah penting. Perkembangan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya teknologi, harus mengikuti perjalanan waktu dan perubahan hukum. E-commerce, atau sering dikenal sebagai belanja online, telah dilegalkan di Indonesia. Ini dapat menyebabkan komplikasi hukum. UUPK No. 8 Tahun 1998 adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk tujuan perlindungan konsumen. Dengan bantuan Internet, siapa pun dapat membeli dan menjual barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai sarana untuk mengendalikan masalah hukum yang berkaitan dengan konsumen dan bisnis, penelitian ini membahas bagaimana perlindungan konsumen bekerja dalam transaksi e-commerce dan bagaimana hukum perlindungan konsumen Indonesia yang relevan diatur. Persyaratan itikad baik konsumen dalam melakukan transaksi pembelian termasuk situasi pengembalian sepihak yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Konsumen. UU ITE menyediakan tiga tempat berbeda untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pelanggaran hak dan kewajiban penjual kepada pembeli: negosiasi atau mediasi, dewan arbitrase konsumen, dan pengadilan.

Evaluating Global Cybersecurity Laws: Efectiveness of Legal Frameworks and Enforcement Mecanism in the Digital Age Rusydi, Muhammad Taufik
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.1.20960

This study examines the role of public-private partnerships (PPP) in enhancing cyber law enforcement across diverse legal systems. Employing a systematic literature review methodology, the research explores the effectiveness of collaborative efforts between the public and private sectors in addressing cyber threats. The findings indicate that PPP hold significant potential to bolster law enforcement through technological innovation and operational cooperation. Nevertheless, challenges such as transparency, trust deficits, and conflicting interests persist as critical obstacles to their success. The study recommends that policymakers strengthen legal frameworks, promote transparency, and foster capacity-building through joint training programs. Additionally, the research highlights gaps in the existing body of literature, emphasizing the necessity for more comprehensive empirical investigations to better understand and address the complexities of cyber law enforcement through PPP. Penelitian ini mengkaji peran kemitraan publik-swasta (public-private partnerships) dalam memperkuat penegakan hukum siber di berbagai sistem hukum. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis efektivitas kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengatasi ancaman siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP memiliki potensi besar untuk meningkatkan penegakan hukum melalui inovasi teknologi dan kerja sama operasional. Namun, tantangan seperti transparansi, defisit kepercayaan, dan perbedaan kepentingan tetap menjadi hambatan utama dalam keberhasilannya. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan memperkuat kerangka hukum, mempromosikan transparansi, dan meningkatkan kapasitas melalui program pelatihan bersama. Selain itu, penelitian ini menyoroti keterbatasan dalam literatur yang ada dan menekankan pentingnya studi empiris yang lebih mendalam untuk memahami dan mengatasi kompleksitas penegakan hukum siber melalui PPP.

Perbandingan Hukum Siber Indonesia dengan Negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif: Comparison of Indonesian Cyber Law with ASEAN Countries: A Normative Study Rusydi, Muhammad Taufik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6536

Hukum siber telah menjadi isu penting di era digital, terutama di kawasan ASEAN, yang memiliki dinamika perkembangan teknologi informasi yang pesat. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan kerangka hukum siber Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kajian normatif ini menganalisis kelebihan, kelemahan, serta kesesuaian hukum siber Indonesia dengan standar internasional dan praktik terbaik di kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan memeriksa undang-undang utama, seperti UU ITE di Indonesia, Computer Misuse Act di Singapura, dan Personal Data Protection Act di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU ITE, terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, harmonisasi regulasi, dan perlindungan data pribadi. Sebagai rekomendasi, artikel ini mengusulkan pembaruan legislasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kerjasama regional yang lebih erat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami tantangan dan peluang hukum siber di ASEAN.

PELATIHAN DETEKSI HOAX UNTUK PELAJAR DI SMKN 1 KISMANTORO WONOGIRI, JAWA TENGAH Rusydi, Muhammad Taufik; Baradja, Abdillah; Sudalyo, Ramadhian Agus Triono; Mukti, Bayu; Oktaviandre, Frido; Nugrohotomo, Gesang Kristianto
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3 (2024): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax di kalangan pelajar dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap isu-isu penting, terutama di era digital yang semakin berkembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan deteksi hoax kepada pelajar di SMKN 1 Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, guna meningkatkan kemampuan literasi digital dan membangun kesadaran akan bahaya hoax. Metode pelaksanaan melibatkan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi kelompok, serta simulasi. Hasil pelatihan menunjukkan kemampuan pelajar mengenali ciri-ciri hoax dan menggunakan sumber informasi yang kredibel. Hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya pelatihan literasi digital sebagai upaya preventif dalam menghadapi penyebaran hoax di kalangan generasi muda yang diharapkan kegiatan serupa dapat diadopsi oleh institusi pendidikan lain untuk membentuk generasi yang kritis dan melek informasi.

Cyber Law Policy Development: Indonesia's Response to International Cybercrime Threats Rusydi, Muhammad Taufik
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1365

The rapid development of information technology has driven the growth of the digital economy but also increased the threat of cross-border cybercrime. In Indonesia, cyber law regulation still faces challenges, both in terms of legal substance, institutions, and implementation of law enforcement. This article aims to explore the strengthening of cyber law policy in Indonesia to face global challenges in cybercrime. This article identifies various weaknesses in existing policies using a juridical-normative research method and a descriptive-analytical approach. It recommends strengthening regulatory harmonization, increasing law enforcement capacity, and international collaboration. The results of the study indicate that Indonesia's cyber law framework needs to be updated to be more adaptive to technological developments and global threats. In addition, integrating national law and international policy is a major highlight in increasing the effectiveness of controlling cybercrime. This article makes an important contribution to the development of responsive and relevant cyber law in facing the challenges of the digital era.

Evaluating Global Cybersecurity Laws: Efectiveness of Legal Frameworks and Enforcement Mecanism in the Digital Age Rusydi, Muhammad Taufik
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.1.20960

The background of this article highlights the escalating global cybersecurity threats in the digital era and underscores the urgent need to strengthen law enforcement through public–private partnerships (PPPs), as traditional legal frameworks struggle to address the complex and transnational nature of cybercrime effectively. This study examines the role of PPPs in enhancing cyber law enforcement across various legal systems. Using a systematic literature review methodology, the research evaluates the effectiveness of collaborative initiatives between the public and private sectors in combating cyber threats. The findings reveal that PPPs have significant potential to strengthen law enforcement efforts through technological innovation, information sharing, and operational cooperation. However, persistent challenges—such as limited transparency, trust deficits, and conflicting institutional interests—remain substantial barriers to their success. The study recommends that policymakers enhance legal frameworks, promote transparency, and develop capacity-building initiatives through joint training programs. Moreover, the research identifies critical gaps in the existing literature, emphasizing the need for more comprehensive empirical studies to better understand and address the complexities of cyber law enforcement through PPPs in the digital age. Latar belakang artikel ini menyoroti meningkatnya ancaman keamanan siber secara global di era digital serta menegaskan urgensi penguatan penegakan hukum melalui kemitraan publik–swasta. Hal ini diperlukan karena kerangka hukum konvensional sering kali tidak mampu secara efektif menangani kompleksitas dan sifat lintas batas dari kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPP dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum siber di berbagai sistem hukum. Dengan menggunakan metode systematic literature review, penelitian ini mengevaluasi efektivitas berbagai inisiatif kolaboratif antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi ancaman siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP memiliki potensi besar dalam memperkuat upaya penegakan hukum melalui inovasi teknologi, pertukaran informasi, dan kerja sama operasional. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat keberhasilannya, antara lain keterbatasan transparansi, defisit kepercayaan, dan konflik kepentingan antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi, serta mengembangkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan penting dalam literatur yang ada dan menekankan perlunya kajian empiris yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengatasi kompleksitas penegakan hukum siber melalui PPP di era digital. Keywords: Cyber Law, Cybersecurity, Public–Private Partnerships, Legal Frameworks, Enforcement Mechanisms.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search