Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Denico Doly
P3DI SETJEN DPR RI
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
UPAYA PENGUATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA TERKAIT DENGAN KLAUSULA BAKU (STRENGTHENING CONSUMER PROTECTION EFFORTS IN INDONESIA WITH RELEVANT CLAUSE OF STANDARD) Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v3i1.223

Abstract

Consumers have a right protected by laws and regulations. Consumers right are regulated in UUPK. Every thing related to the purchase of goods/service is set on the rights of consumers. Consumers need to be protected, this is to avoid any fraud committed by businesses. But in fact during these businesses do not pay attention to costumer rights. The amount of fraud committed businesses in running to the detriment of consumers. One form of fraud committed by businesses is a widespread standard clause used by businesses. The existence of weak consumer and also the presence of businesses which controls the various sectors of society to make an unbalanced position. Consumer protection in Indonesia is absolutely necessary to provide protection to community and create balance between businesses to consumer. Efforts to improve consumer protection by performing change UUPK, strengthening consumer protection agency, providing consumer education and commitment to the establishment of laws and regulations that protect consumers.ABSTRAKKonsumen mempunyai hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak konsumen ini diatur oleh UUPK. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian barang/jasa diatur mengenai hak konsumennya. Konsumen perlu dilindungi, hal ini untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akan tetapi dalam kenyataannya selama ini pelaku usaha tidak memperhatikan hak konsumen. Banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga merugikan konsumen. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan memberlakukan klausula baku pada perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha. Keberadaan konsumen yang lemah dan juga keberadaan pelaku usaha yang menguasai berbagai sektor menjadikan kedudukan yang tidak seimbang. Perlindungan konsumen di Indonesia mutlak diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Upaya peningkatan perlindungan konsumen yaitu dengan melakukan perubahan UUPK, penguatan lembaga perlindungan konsumen, memberikan pendidikan konsumen dan komitmen terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen.
Aspek Hukum Pembiayaan Infrastruktur Jalan Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v1i1.277

Abstract

Road infrastructure is one that must be constructed in Indonesia. Road construction requires huge capital. Government in order to built roads, make a joint venture with infrastructure-financing institution. Financing institutions is one important institution in Indonesia. Financial institution regulated in Presidential Regulation No. 9 of 2009 on Financing Institutions. Juridical arragements regarding financing institutions have been inadequate. This is because the arragement of financing institutions are regulated in the presidential and ministerial decrees. The importance of these financial institutions need a clear arragement and can also be a “legal foundation” in the regulation of financial institutions. This paper will analyze the legal aspects of infrastructure financing in Indonesia.
ASPEK HUKUM HAK TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN ROYA Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.185

Abstract

Land is one of the most important needs in Indonesia. Land is a placetostand for the community. It can also be used to build a home, work, grow crops, and can be used as collateral in borrowing at the bank. Land used as collateral in banks typically use Mortgage. On the right there Roya dependents, which is the limination of some debt that has burdened Mortgage. Roya implementation within UUHT must be mentioned in the APHT. Regulations implementing the UUHT is PMA. In PMA, Roya not worth mentioning in APHT. The big difference in making arrangements creditors into difficulties in its implementation. Therefore, the need for regulatory changes, particularly regarding the implementation rules Roya. PMA makes it easy for creditors in the implementation of the Roya, therefore, UUHT need to be changed, especially regarding the implementation of the Roya.ABSTRAKTanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di Indonesia. Tanah merupakan tempat untuk berpijak bagi masyarakat. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun rumah, kantor, bercocok tanam, dan dapat digunakan sebagai jaminan dalam meminjam di bank. Tanah yang digunakan sebagai jaminan di bank biasanya menggunakan Hak Tanggungan. Di dalam Hak Tanggunan terdapat Roya yang merupakan penghapusan dari sebagian hutang yang telah dibebani Hak Tanggungan. Pelaksanaan Roya di dalam UUHT harus disebutkan di dalam APHT. Peraturan pelaksana dari UUHT adalah PMA. Didalam PMA, Roya tidak perlu disebutkan dalam APHT. Adanya perbedaan pengaturan membuat kreditur menjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peraturan khususnya mengenai aturan pelaksanaan Roya. PMA memberikan kemudahan bagi kreditur dalam pelaksanaan Roya, oleh karena itu, UUHT perlu dirubah, khususnya mengenai pelaksanaan Roya.
UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v6i2.252

Abstract

KPI as an independent state agencies set out in the Broadcasting Act is considered to has not been able to carry out the functions, duties, and authority to the fullest. This is because the main problems some various problems that exist within the KPI. Institutional and implementating regulations are the main problem for the KPI in carrying out its functions, duties, and authority. KPI institutional strengthening efforts is needed to resture the problem within the KPI. Restoring effort is done by strengthening KPI, changing KPI, changing institutional structure of KPI, and stipulating legal instruments that can support the performance of KPI. ABSTRAKKPI sebagai lembaga negara independen yang diatur dalam UU Penyiaran dinilai belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh KPI. Kelembagaan dan peraturan pelaksana undang-undang merupakan permasalahan utama bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Upaya penguatan kelembagaan KPI perlu dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam tubuh KPI. Adapun pembenahan ini dilakukan dengan mempertegas kelembagaan KPI, merubah struktur kelembagaan KPI, dan memberi perangkat hukum yang dapat menunjang kinerja KPI.
PENGUATAN STATUS KELEMBAGAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (STRENGTHENING STATUS OF INSTITUTIONAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTE) Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v3i2.235

Abstract

Public Broadcasting (LPP) in Indonesia under the Broadcasting Act, which then further stripulated in Government Regulation. The presence of LPP is very important, this is because the LPP duty to provide information, education, and entertainement to the public in accordance whit what is needed by the community. The presence of LPP at this time is decreasing, this is because people prefer to see broadcast by privete broadcasting intitutions or subscribed broadcasting. This problem is due to LPP as broadcaster can not provide an attractive packaging in broadcasting activities. The main problem of the LPP is still unclear institutional sctructure and the organization of LPP. Strengthening LPP recognized as a state institution in Indonesia should be immediately carried out, this is due to the need for broadcasting activities oriented to the needs of community.ABSTRAKLembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia diatur dalam UU Penyiaran, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Keberadaan LPP sangat penting, hal ini dikarenakan LPP bertugas untuk memberikan informasi, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan LPP pada saat ini menjadi lemah, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih melihat siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta atau Lembaga Penyiaran Berlangganan. Permasalahan ini dikarenakan LPP sebagai lembaga penyiaran tidak dapat memberikan kemasan yang menarik dalam kegiatan siarannya. Permasalahan utama dari LPP yaitu masih tidak jelasnya struktur kelembagaan dan juga organisasi dari LPP tersebut. Penguatan LPP sebagai lembaga negara yang diakui di Indonesia harus segera dilakukan, hal ini dikarenakan perlu adanya kegiatan penyiaran yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i2.217

Abstract

UUJN has set about the authority that can be run by a notary, but ini article 15 paragraph (2) letter f UUJN mentioned notary is authorized to make the deed land. Article 15 paragraph (2) letter f UUJN is not going well, even a lot of debate between notary with PPAT about authority to make deed land. The problems that arise is the existenci of two authorized officials in making land deed. This paper would like to see the legal basis of authority of notary deed in the land and what the authority of the notary deed in the land. If the look back provision that give authority to a notary, it can be seen, the presence of a notary powers are restricted. This restriction is given to other officials who can make authentic deed is mandate by law.ABSTRAKUJJN telah mengatur mengenai kewenangan yang dapat dijalankan oleh seorang Notaris, akan tetapi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN disebutkan Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ini tidak berjalan dengan baik, bahkan pada saat ini banyak perbedaan pendapat antara Notaris dengan PPAT mengenai kewenangan Notaris membuat akta di bidang pertanahan. Permasalahan yang timbul adalah adanya dua pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan. Tulisan ini ingin melihat dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan dan apa yang menjadi kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan. Apabila melihat kembali pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada seorang Notaris, maka dapat dilihat, adanya kewenangan-kewenangan seorang Notaris yang dibatasi. Pembatasan ini diberikan kepada pejabat-pejabat lain yang dapat membuat akta otentik yang diamanatkan oleh undang-undang.
Co-Authors