Ubaidullah MA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Relasi Struktur Pemerintahan Sipil dan Mantan Kombatan Militer GAM Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Pasca MoU Helsinki egi gunawan; Ubaidullah MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.212 KB)

Abstract

ABSTRAK, Penelitian ini berjudul “Relasi Struktur Pemerintahan Sipil dan Mantan Kombatan Militer GAM Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Pasca MoU Helsinki”. Pejuang GAM yang saat ini mengemban amanat rakyat dapat dijadikan sebagai simbol dari harapan-harapan rakyat Aceh dalam menggapai kehidupan yang layak tanpa adanya kemiskinan dan pengangguran pasca konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dan mengkaji relasi pengambilan kebijakan pemerintah pasca MoU Helsinki antara pemerintahan sipil dan mantan kombatan militer GAM. Teori yang digunakan adalah Teori Strukturasi dan Teori Kebijakan, dimana melihat mantan kombatan GAM pasca MoU Helsinki dilihat dari dualitas struktur dan memperoleh tujuan yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh melalui kebijakan pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara semi struktur dan studi dokumentasi.  Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposif. Berdasarkan hasil pengolahan data secara interaktif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah relasi struktur pemerintahan sipil dan mantan kombatan militer GAM dalam pengambilan kebijakan pemerintah pasca MoU Helsinki dalam perjalanannya tidak semudah apa yang dicita-citakan, dana reintegrasi tidak dimasukkan dalam agenda kebijakan pemerintah Aceh serta terjadi ketidakharmonisan antara para elit mantan kombatan militer GAM yang sedang duduk di Pemerintahan Aceh maupun yang sudah tidak lagi menjabat, hal ini merupakan salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah dan menghambat memaksimalkan sektor-sektor unggulan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. RELATIONSHIP OF THE STRUCTURE OF CIVIL GOVERNMENT AND MILITARY EX-COMBATANT GAM IN GOVERNMENT POLICY MAKING POST HELSINKI MOU ABSTRACT, This study entitled "Relationship of The Structure of Civil Government and Military Ex-Combatant GAM in Government Policy Making Post Helsinki MoU". GAM is an armed political movement that was born and grew in Aceh. Since the declaration of GAM on 4 December 1976 lists in Pidie by Teungku Hasan Muhammad di Tiro, the armed political movement continued to be morphed into an armed resistance movement to demand independence from the unitary State of the Republic of Indonesia over the injustice against the implementation of Central Government policies. GAM fighters are currently carrying out the people's mandate could serve as a symbol of the Aceh people's expectations in reaching a decent life without poverty and unemployment in post conflict. The purpose of this research is to know and to examine relationships in a post-war Government for making the Helsinki MoU between the structure of civilian Government and military ex-combatant GAM. The theory of Structuration Theory is Theory and policy, which saw military ex-combatant GAM post Helsinki MoU is seen from the duality structure and obtain the same objective in realizing the welfare of the people of Aceh through government policy. The method of this research uses qualitative data analysis techniques with the kind of descriptive research. Data collection tools on this research in the form semi-structured interviews and documentation study. The informant selection technique used in this study was purposive technique. Based on the results of data processing interactively. The results of this research that on relationship of the structure of civilian Government and military ex-combatant GAM for making government policy post Helsinki MoU to materialize peace and welfare of Acehnese turned out on his journey is not as easy as what imaginable and in reintegration fund, aspire is not included in the Government's policy agenda in Aceh as well as happened the disharmony between the elites military ex-combatant GAM who were sitting in the Aceh Government and have not again, this is one of obstacles in the implementation of government policies and hindered in maximizing leading sectors to realize the Acehnese people’s welfare.
Keberadaan Forum Bersama (Forbes) Aceh Dalam Memperkuat Kekhususan Aceh Secara Politik Di Level Nasional (Studi Kajian: Pada Kepengurusan Forbes Aceh Periode 2014-2017) Jakfar jakfar; Ubaidullah MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.816 KB)

Abstract

Abstrak        Forum Bersama (FORBES) merupakan institusi resmi yang menjadi salah satu wadah bagi angota DPR RI dan DPD RI asal Aceh dalam membahas masalah  aturan-aturan yang berhubungan dengan kekhususan Aceh. Pada perjalanannya Forbes banyak di kritik akibat adanya perombakan UUPA oleh pusat didalam pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), (4) dalam UUPA No. 11 Tahun 2006  tentang penyelengara pemilu di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Forbes Aceh dalam mengawal UUPA di pemerintahan pusat dan menganalisa strategi Forbes Aceh dalam memperjuangkan kekhususan Aceh di level Nasional. Adapun dalam penelitian ini mengunakan 3 teori yaitu kelembagaan, representatif, dan komunikasi politik sebagai alat analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Semua data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa tidak adanya pembagian program yang jelas dari ketua sehingga mengakibatkan  angota Forbes melaksanakan program kerja masing-masing yang berdampak bagi kekhususan Aceh itu sendiri. Selainnya itu kurangnya kinerja ketua Forbes dalam menjalin komunikasi antar angotanya dan juga menjalin komunikasi dengan pemerintah indonesia baik itu eksekutif dan legislatif. Untuk kepengurusan Forbes periode 2014-2017 secara kelembagaan tidak ada strategi yang di jalankan untuk mempertahan kekhususan Aceh di tingkat nasional.    Kata Kunci :  Kekhususan Aceh, Forbes DPR RI dan DPD RI Asal AcehThe Existence of Aceh Forum Bersama (FORBES) in Strengthening Political Aceh Specification in National Levels(Study Study: In the Management of Forbes Aceh for the 2014-2017 Period)ct  The Joint Forum (FORBES) is an official institution which is a forum for members of the Indonesian House of Representatives and the Republic of Indonesia Regional Representative Council from Aceh to discuss issues related to the specificity of Aceh. On his journey, Forbes was criticized as a result of the amendment of the UUPA by the central government in articles 57 and 60 paragraph (1), (2), (4) in the UUPA No. 11 of 2006 concerning election organizers in Aceh. The purpose of this study was to analyze the role of Forbes Aceh in overseeing the UUPA in the central government and analyze the Forbes Aceh strategy in fighting for the specificity of Aceh at the National level. The research uses 3 theories, namely institutional, representative, and political communication as analysis tools to answer research problems. This study uses qualitative methods that are descriptive. All required data is obtained through field research and literature. Field research is conducted by interviewing pre-determined informants, while library research is done by reading books, journals, legislation and other materials related to this research. The results of this study are that there is no clear division of programs from the chairman, resulting in Forbes members implementing their respective work programs that have an impact on the specificity of Aceh itself. In addition, the lack of performance of the chairman of Forbes in establishing communication between its members and also establishing communication with the Indonesian government, both the executive and the legislature. For the management of Forbes in the 2014-2017 period, there was no institutional strategy to maintain the specificity of Aceh at the national level. Keywords: Specificity of Aceh, Forbes DPR RI and RI DPD from Aceh
Tumpang Tindih Peran TNI AD (Babinsa) dan Dinas Pertanian Aceh Dalam Kebijakan Swasembada Pangan Tahun 2017 (Studi Gampong Aneuk Galong Baro, Aceh Besar) Fadzli Setiawan; Ubaidullah MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.044 KB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan pangan khususnya beras dalam negeri menjadi isu penting ketika memasuki masa reformasi, perihal ini dapat dilihat melalui transaksi ekspor. Pada periode Januari-Februari 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat setidaknya impor beras sebesar 14.475 ton, ironi bagi negeri yang subur. Hingga dibawah pemerintahan Joko Widodo kebijakan swasembada beras tahun 2017 menggandeng TNI AD dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian dengan dasar kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian. Tujuan penelitian ini untuk melihat polarisasi kerjasama antara kedua lembaga serta melihat implikasi yang muncul kemudian atas asumsi tumpang tindihnya peran lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif dengan sumber observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini bahwa polarisasi kerjasama yang dibangun antara TNI AD melalui Babinsa dengan Tenaga Penyuluh memiliki posisi sejajar dengan Tenaga Penyuluh Pertanian ditingkat bawah yakni dalam urusan pendampingan meliputi pemberian pengarahan tentang pertanian hingga kepada pengamanan distribusi pupuk. Tumpang tindihnya peran dalam hal ini dikarenakan, Babinsa bersentuhan langsung dengan para petani dilapangan seperti halnya peran tenaga penyuluh pertanian. Hal ini dapat dijumpai pada model penyaluran baik pada penyaluran ALSINTAN, Bantuan Saprodi dimana petani harus mendapati persetujuan terlebih dahulu oleh Babinsa dan Tenaga Penyuluh. Para petani yang telah menggabungkan diri kedalam kelompok tani dan telah memenuhi persyaratan seperti halnya memiliki lahan persawahan, maka merekalah petani yang dapat mengajukan atas bantuan. Kesimpulan penelitian ini bahwa program upaya khusus antara Babinsa dan tenaga penyuluh pertanian menimbulkan peran yang tumpang tindih secara teknis dilapangan dan harus melakukan audit ulang atas program Upsus swasembada pangan 2017.Kata Kunci : swasembada beras, militer, tenaga penyuluh pertanian Overlapping Roles of the Army (Babinsa) and the Agriculture Service Aceh in 2017 Food Self-Sufficiency Policy (Gampong Aneuk Galong Baro Study, Aceh Besar)ABSTRACTThe problem of food, especially domestic rice, is an important issue when entering the reform period, this subject can be seen through export transactions. In the period of January-February 2017 the Central Statistics Agency (BPS) recorded at least rice imports of 14,475 tons, an irony for a fertile country. Until under the Joko Widodo government, the rice self-sufficiency policy in 2017 cooperates with the Army and conducts a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Agriculture on the basis of lack of Agricultural Extension Workers. The purpose of this research is to see the polarization of cooperation between the two institutions and to see the implications that arise later on the assumption of the overlapping role of the institution. This study uses a qualitative research approach with sources of field observation, documentation and in-depth interviews. The results of this study that the polarization of cooperation established between the Indonesian Army through Babinsa and Extension Workers has a position parallel to the Agricultural Extension Workers at the lower level, namely in matters of assistance including providing guidance on agriculture to safeguarding fertilizer distribution. The overlapping role in this case is because Babinsa come into direct contact with farmers in the field as well as the role of agricultural extension workers. This can be found in the distribution model both on ALSINTAN distribution, production assistance where farmers must obtain prior approval by Babinsa and Extension Staff. Farmers who have joined the farmer group and have fulfilled the requirements such as owning paddy fields, then they are farmers who can apply for assistance. The conclusion of this study is that a special effort program between Babinsa and agricultural extension workers raises a role that overlaps technically in the field and must re-audit the Upsus program for food self-sufficiency in 2017.Keywords: rice self-sufficiency, military, agricultural extension workers
KEKALAHAN CALON KEPALA DAERAH PERSEORANGAN ADAM. SE DAN ISKANDAR PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN GAY LUES muhtar aw; UBAIDULLAH MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.991 KB)

Abstract

KEKALAHAN CALON KEPALA DAERAH PERSEORANGANADAM, SE DAN ISKANDAR PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN GAYO LUESMuhtar AW(muhtaraw77@yahoo.com,maklaha@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah KualaABSTRAK            Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Salah satu ciri negara hukum yaitu adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehendak umum yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga undang-undang harus mencerminkan kepentingan umum, Salah satu ciri negara hukum yang demokratis adalah penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi.Tujun penelitian ini Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perseorangan di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2017 dan mengetahui apa saja penyebab kekalahan calon kepala daerah perseorangan Adam, SE dan Iskandar pada pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Gayo Lues. Proses penggalian data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat menggunakan taknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dan observasi partisipan.Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan dua hal, pertama hambatan-hambatan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perseorangan di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2017 diantaranya ialah tim pemenangan yang tidak terkordinasi dengan baik. Kedua penyebab kekalahan calon kepala daerah perseorangan Adam, SE dan Iskandar figur pasangan calon dan program yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Kepercayaan harus ditingkatkan kedepannya kepada tim pemenangan yang telah dibangun sehingga kordinasi antara tim dengan masyarakat tidak terkendala karena didalam sebuah tim harus mengutamakan kerjasama dan kepercayaanKata kunci :Pilkada, Calon Perseorangan, KekalahanTHE DEFEAT OF INDEPENDENT HEAD CANDIDATE ADAM, SE AND ISKANDAR IN THE SIMULTANEOUS ELECTION ON 2017 IN GAYO LUES DISTRICTABSTRACT            Republic of Indonesia is a State of law, as contained in Article 1 clause (3) in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. One of the characteristics of a state of law is the existence of a democratic system of people's sovereignty. The sovereignty of the people is manifested in the general will that is the common will of all individuals as a nation that leads to common behalf or public interests, therefore, the law should reflect the public interest. One of the characteristics of a democratic constitutional state is the implementation of the election of the regional head (Pilkada). Pilkada is the direct election of the regional head by the society as a manifestation of democracy. The study purposed to find out the obstacles faced by independent head candidate in Gayo Lues District on 2017 and to determine what causes the defeat of independent head candidate Adam, SE and Iskandaron 2017 simultaneous elections in Gayo Lues District. The data collection techniques used was field research and library research. Field research was conducted to obtain primary data carried out by interview and participant observation. While library research was to obtain secondary data based on books and related reading.  The results of this study indicated two things. First, the obstacles faced by independent head candidate in Gayo Lues District on 2017 that was uncoordinated winning team. Second, the defeat cause of the independent head candidate Adam, SE and Iskandar that was figure of candidate pair and programs which was not appropriate with the society circumstance. In the future, for the winning team that has been built should increase the credibility so that the coordination between the team and the community will not constrained because a team must prioritize the cooperation and credibility. Keywords: Pilkada, Independent Candidate, Defeat