Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Dahlan Dahlan
Fakultas Hukum
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Penggunaan Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Studi Di Desa Kuta Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya) Erik Pratama; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.854 KB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Anggaran Desa dalam Meningkakant Pembangunan di Desa Kuta Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya”ini bertujuan untuk mengetahui sistem penggunaan anggaran Desa dalam pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan ekonomi masyarakat di Desa Kuta Jeumpa, sertadampaknyaterhadap pembangunan infrastruktur, SDM dan ekonomi masyarakat di Desa Kuta Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Subjek penelitian ini ialah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, masyarakat Desa Kuta Jeumpa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem penggunaan anggaran desa di Desa Kuta Jeumpa ini didasari oleh Qanun Desa yang mengatur pemanfaatan anggaran desa tersebut. Pelaksanaan pembangunan dari dana desa diawali dengan musyawarah yang melibatkan berbagai apartur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat. Aggaran desa di Desa Kuta Jeumpa digunakan untuk pembangunan infrtastruktur seperti jalan, rumah ibadah, kantor desa, tanggul, saluran pembuangan dan sebagainya. Bidang SDM anggaran desa digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan anak-anak sedangkan dibidang ekonomi anggara desa digunakan untuk pemberdayaan pertanian masyarakat dengan pembangunan irigasi persawahan, pemberian bibit unggul seperti ternak, bibit padi serta kepentingan pertanian lainnya.Dampak penggunaan anggara desa ini terlihat dalam aspek infrastruktur, ekonomi dan SDM masyarakat setempat. Infrastruktur yang telah baik di Desa Kuta Jeumpa ini membuat masyarakat lebih leluasa menalani aktivitas kesehariannya baik aktivitas ekonomi, agama dan pendidikan. Bidang SDM penggunaan anggaran desa berdampak terhadap mutu pendidikan anak-anak yang ada di Desa Kuta Jeumpa baik mutu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat anggran desa telah berdampak dengan meningkatnya motivasi masyarakat untuk bertani, meningkatnya hasil panen dan lain-lain.Analysis of Village Budget Usage in Improving Development in Kuta Jeumpa Village, Southwest Aceh RegencyThe research entitled "Analysis of Village Budget Usage in Improving Development in Kuta Jeumpa Village, Southwest Aceh Regency" aims to determine the system of using the Village budget in the construction of infrastructure, Human Resources and the economy of the community in Kuta Jeumpa Village, as well as its impact on infrastructure development, HR and economy of the community in Kuta Jeumpa Village, Southwest Aceh District. This research method uses a qualitative approach with the type of research descriptive. The subject of this research is the village head, village secretary, village treasurer, Kuta Jeumpa Village community. Data collection techniques are carried out by interview, documentation and observation. Based on the results of the study, it can be seen that the system of village budget use in Kuta Jeumpa Village is based on the Village Qanun which regulates the utilization of the village budget. The development of village funds began with deliberations involving various government apartments, community leaders, religious leaders and the local community. The village budget in Kuta Jeumpa Village is used for infrastructure development such as roads, houses of worship, village offices, dikes, sewers and so on. The village budget human resources sector is used to improve the quality of education for children while in the economic field the village budget is used to empower community agriculture by developing rice irrigation, providing superior seeds such as livestock, rice seeds and other agricultural interests. The impact of using the village budget is seen in the aspects of infrastructure, economy and human resources of the local community. The infrastructure that has been good in Kuta Jeumpa Village has made the community more flexible in carrying out their daily activities both in economic, religious and educational activities. The HR sector for the use of the village budget has an impact on the quality of education of children in Kuta Jeumpa Village, both the quality of general education and religious education. The field of economic empowerment of rural village communities has had an impact with increasing community motivation for farming, increased crop yields and others.
Objektivitas Surat Kabar Serambi Indonesia Terhadap Pemberitaan Konflik Sara di Aceh Singkil Rici Pratama Helmi; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.583 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul “Objektivitas Surat Kabar Harian Serambi Indonesia Terhadap Pemberitaan Konflik SARA Di Kabupaten Aceh Singkil (Studi Analisis Isi Imparsialitas Pemberitaan Konflik SARA Aceh Singkil Edisi 15-22 Oktober 2015)”. Objektivitas dalam pembuatan berita sangat diperlukan, Hal ini bertujuan untuk membuktikan profesionalisme wartawan dalam melayani publik. Objektif juga berarti seorang wartawan tidak berat sebelah dalam liputannya. Jika meliput dua perselisihan yang berbeda, prinsip cover both side harus dilakukan. Kabupaten Aceh Singkil tengah di landa konflik SARA berkepanjangan mulai dari tahun 1979 hingga 2015 adalah sebagai puncak pertikaian terkait pelanggaran aturan pendirian gereja yang belum mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Kabupaten setempat. Pertikaian ini membuat warga mengamuk dan tidak mentolerir lagi sehingga berujung pada kerusuhan dengan membakar secara brutal tempat peribadatan bagi kaum nasrani yang bermukim disana. Konflik ini semakin krisis dan dramatis setelah media turut memberitakan ke ruang publik. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuatitatif, dengan menggunakan analisis isi kuantitatif. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian. Keberpihakam media dalam kasus isi dilihat dari pemberitaan (berupa berita headline) media tersebut. Keberpihakan tersebut diukur berdasarkan indikator impartiality, yaiu uji netralitas dan keberimbangan pada 6 item berita. Wartawan Serambi Indonesia sudah bersikap netral dalam menyajikan berita. Namun untuk cover both side dan akses proporsional masih belum berimbang, yakni hanya melihat dari satu sisi, sedangkan pihak-pihak yang berlawanan terlibat langsung dalam konflik tersebut tidak terlalu di tonjolkan.Kata Kunci : Objektivitas, Serambi Indonesia, Isu Konflik SARAAbstrak Bahasa InggrisJudulThe Objectivity of Serambi Indonesia Newspaper towards Ethnicity, Religion, Race, and Inter-group Relations (SARA) conflict reports in Aceh Singkil DistrictABSTRACT            The title of this research is “The Objectivity of Serambi Indonesia Newspaper towards Ethnicity, Religion, Race, and Inter-group Relations (SARA) conflict reports in Aceh Singkil District (Analysis Study in Impartiality content of SARA conflict reports in Aceh Singkil 15-22 October edition)”. The objectivity in reporting the news is completely necessary. This action aims to support the professionalism of reporters in serving the public. Moreover, the objectivity also means that a reporter does not take any side in reporting his/her news. When reporting two different disputes, cover both sides principal should be implemented.  Aceh Singkil District was experiencing SARA conflict which began from 1979 to 2015. The conflict reached its peak as a result of a dispute about rule violation of establishing a church which did not get official permission form the local government. This dispute led to outrageous and intolerance residents until the local community brutally burnt down the Christian worship place. This conflict was growing crisis and became dramatic after media reported it to the open public. The methodology used in this research is qualitative descriptive approach, using quantitative analysis content. From result of the analysis, the clear picture about the core problem was obtained in the research of media bias; in this case it is seen from the media report (headline news). The bias was measured based on impartiality indicator, which was neutrality and balance test in 6 news items. Serambi Indonesia reporters have acted neutral in reporting the news. However, in cover both sides and proportional access are still imbalance, which only one side was seen, whereas the opposite parties who were directly involved in the conflict were not clearly appeared.Keywords: Objectivity, Serambi Indonesia, Ethnicity, Religion, Race, and Inter-group Relations (SARA) conflict
Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Juliana Juliana; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan modus operandi, penegakan hukum terhadap anak pelaku, dan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk melaksanakan aksinya pelaku membujuk korban hingga melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Penegakan hukum dalam menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan  pertimbangan non yuridis. Adapun upaya pihak Polres Dan Polsek Bener Meriah dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosan Anak  tersebut memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memakai pakaian yang menutupi aurat serta membatasi anak dalam mengunakan alat elektronik, dan sanksi pidana berupa pelayanan masyarakat. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan perlindungan khusus dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta bimbingan bagi anak yang terbatas secara ekonomi dan pendidikan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemerkosaan, Anak.
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) M. Ihtiramuddin; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak– Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Walaupun UU ITE sudah menerapkan regulasi tersebut, akan tetapi aksi kejahatan penyebaran informasi tidak benar masih terjadi. Tujuan ialah guna menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak kejahatan penyebaran berita bohong, pengendalian dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyebaran berita bohong dan upaya dan hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyebaran berita bohong. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan peraturan yang ada, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim pada Putusan ialah “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak” menyebarkan berita bohong yang merugikan dalam transaksi elektronik dan pada Putusan ialah “sikap pelaku yang tidak berbelit-belit di dalam persidangan” serta kooperatif menjadi suatu hal yang meringankan pelaku. Pengendalian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyebaran berita bohong ialah dari metode manajemen digital public relations yang dilakukan bersinergi dengan Dinas Kominfo. Untuk mengatasi kejahatan penyebaran berita bohong ialah dengan melakukan pemberitaan melalui siaran pers, public expose serta kendala aparat penegak hukum ialah adanya akun siluman yang tidak dapat dibatasi. Saran kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agar menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang ITE kepada pelaku kejahatan dan saran kepada pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk melakukan edukasi dan kerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan berita bohong di media sosial.Kata Kunci : Tindak Pidana, Berita Bohong, Media Sosial
Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Ulfatu Hasanah; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara relatif rendah terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dan menjelaskan cara penentuan pidana denda dan pidana pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara relatif rendah terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, pasal yang dilanggar, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai pertimbangan non yuridis. Cara penentuan pidana denda dan pidana pengganti denda yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, fakta di persidangan dan perbuatan pelaku. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi lebih tinggi dan mempertimbangan keadilan dalam putusannya. Dalam menentukan pidana denda dan pidana pengganti denda diperlukan suatu pedoman bagi hakim dan jaksa untuk menentukan pemidanaan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Pengangkutan dan Niaga, Bahan Bakar Minyak, Subsidi.
Co-Authors Erik Pratama Juliana Juliana M. Ihtiramuddin Rici Pratama Helmi Ulfatu Hasanah