Iqbal Ahmady
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Parkir M. Ziaul Haq; Efendi Efendi; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.339 KB)

Abstract

ABSTRAK, Pengelolaan retribusi parkir dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun demikian, Pemeritah Kota Banda Aceh belum mampu mengelola retribusi parkir sebagai penerimaan PAD dengan optimal yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya target PAD dari retribusi parkir setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala dilapangan sehingga berpengaruh kepada penerimaan PAD yang tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan PAD melalui penerimaan retribusi parkir. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan dan juga dari dokumen-dokumen penting dari kantor dinas yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Banda Aceh mengenai retribusi parkir belum berjalan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal, kurangnya pemanfaatan karcis, tidak adanya metode untuk menentukan potensi retribusi parkir, setoran kepada daerah yang tidak sesuai dengan aturan, dan rendahnya pengawasan dan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan untuk meningkatkan intensitas kerja sama antar lembaga dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang baik. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada juru parkir, membentuk sebuah metode perhitungan potensi retribusi yang ideal dan melakukan peninjauan ulang aturan bagi hasil, serta sebagai lembaga pelaksana kebijakan disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat meminimalisir kebocoran PAD yang terjadi. Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Manajemen Strategis Parkir. Banda Aceh Government’s Strategy in Increasing The Regional Revenue Through The Acceptance of Parking Retribution ABSTRACT, Management of parking retribution in an effort to increase the genuine revenue of the city of Banda Aceh stipulated in the city Qanun Banda Aceh No. 4 of 2012 about the retribution of parking services on the roadside public. Nevertheless, the Government of Banda Aceh has not been able to manage the parking retribution as the acceptance of genuine revenue of the region with optimum indicated with no achievement of genuine target revenue of the area of parking retribution annually. This is because there are several obstacles in the field so that the original revenue impact local revenue receipt area is not maximal. The study aims to analyse the strategy of the Banda Aceh government in an effort to increase indigenous revenue through the acceptance of parking retribution. The Data needed in this study were derived from research results in the field and literature. Research in the field is conducted through interviews with informant and also from the important documents of the relevant service office. Literature research is obtained by reading textbooks, laws, journals, and other reading materials related to this research. The results showed that Banda Aceh city government's strategy of parking retribution has not run optimally. This is influenced by the management of parking retribution that has not been optimal, lack of the utilization of tickets, the absence of methods to determine the potential parking retribution, the deposit of native regional Revenue that does not comply with the rules, and the low Monitoring and human resources. The Banda Aceh city government is expected to increase the intensity of cooperation between institutions in realizing good parking management. The Banda Aceh City Transportation Office is advised to improve the quality of human resources by providing parking for the original Income of the interpreter, forming a method of calculating the ideal levy of potential retribution and reviewing The rules for the outcome, as well as implementing agencies are advised to supervise the performance of the parking interpreter. This is done so that the government can minimize the genuine revenue leakage of the area. Keywords: Parking Retribution, Regional Genuine Revenue, Strategic Management of Parking.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja) Muhammad Firhan Maulana; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh juga tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan kekumuhan ini. Di wilayah Kota Banda Aceh masih banyak terdapat lingkungan dan permukiman yang memiliki kualitas rendah. Berdasarkan data wilayah kumuh Kota Banda Aceh, kawasan Kecamatan Kutaraja meliputi Gampong Keudah dan Gampong Jawa menjadi wilayah dengan luasan kumuh yang tinggi serta mendapatkan prioritas tinggi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Banda Aceh terkhusus di wilayah Kecamatan Kutaraja. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III sebagai alat untuk membedah fenomena ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja belum berjalan secara maksimal. Sumber daya, komunikasi dan disposisi dari implementator merupakan faktor penghambat jalannya program ini dikarenakan keterbatasan anggaran hingga keseriusan dari pelaksana program menjadi penghambat terlaksananya program ini secara maksimal. Dalam proses implementasi program Kota Tanpa Kumuh ini juga memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang menjadikan penyelesaian kumuh di wilayah Kutaraja belum sepenuhnya selesai dan kurang tepat sasaran. Sikap eksekutor harus lebih serius dalam melaksanakan kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh dan melibatkan elemen-elemen diluar pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Stekholder lainnya sehingga Program Kota Tanpa Kumuh bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.Kata Kunci : implementasi kebijakan, KOTAKU, hambatanANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF KOTA TANPA KUMUH MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING IN THE CITY OF BANDA ACEH(Case Study of Kota Tanpa Kumuh Program in Kutaraja District)Banda Aceh as the capital of Aceh Province, is also not completely separated from this slum problem. In the Banda Aceh City area, there are still many neighborhoods and settlements that have low quality. Based on data from the slums of Banda Aceh City, the Kutaraja sub-district area, including Gampong Keudah and Gampong Jawa, is an area with a high slum area and gets high priority in its implementation. This study aims to determine the policy implementation process of the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program carried out by the Ministry of Public Works and Public Housing in Banda Aceh City, especially in the Kutaraja District area. This research uses Edward III's Policy Implementation theory as a tool to dissect this phenomenon. The method in this study uses a qualitative approach. The results showed that the implementation of the KOTAKU Program in Kutaraja District has not run optimally. The resources, communication, and disposition of the implementer are factors that hinder the course of this program due to budget constraints and the seriousness of the program implementer to inhibit the implementation of this program to the fullest. The process of implementing the KOTAKU program, also has several obstacles in its implementation, which makes the settlement of slums in the Kutaraja area not yet fully completed and not on target. The executor's attitude must be more serious in implementing the KOTAKU Program policy and involve elements outside the government, such as non-governmental organizations and other stakeholders, so that the KOTAKU Program can run according to procedures and on target.Keywords: Policy implementation, KOTAKU, obstacle