Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Syiah Kuala Law Journal
Efendi Efendi
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA USAHA SWALAYAN DI KABUPATEN ACEH BESAR Dian Anda Yani; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 1 PerPres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk mengawasi kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial. Namun, berdasarkan penelitian awal belum ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap peserta ketenagakerjaan pada usaha swalayan di kabupaten Aceh Besar. Oleh karnanya, tidak terpenuhi jaminan kerja atas tenagakerja di kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap peserta BPJS usaha swalayan di Kabupaten Aceh Besar, kendala BPJS ketika melakukan pengawasan terhadap peserta BPJS usaha swalayan serta upaya BPJS mengatasi kendala dalam melakukan penjaminan terhadap usaha swalayan yang berada di kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, tinjauan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk  memperoleh data skunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan meliputi standar upah, kecelakaan kerja dan jaminan lain sesuai kesepakatan antara BPJS ketenagakerjaan dan pemberi kerja. Namun, pada prakteknya dilapangan didapati BPJS ketenagakerjaan hanya melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan besar sedangkan terhadap usaha mikro kecil tidak melakukan pengawasan seperti yang terjadi di swalayan lambaro. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya kuantitas dan kualitas personil pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan keterbatasan biaya untuk melakukan Pengawasan Ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan oleh BPJS yakni melakukan koordinasi dengan pemerintah, upaya prefentif edukatif, membuat pelatihan pegawai BPJS, upaya represif non pro justitia dan upaya represif pro justitia. Disarankan BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang memuat aturan teknis pelaksanaan Pengawasan, pendanaan data operasional yang memadai dan penambahan jumlah anggota pegawai pembinaan dan menambah jumlah pegawai-pegawai pengawasan.
IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH Ikhlas Saradiwa; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Kota Banda Aceh, Untuk menjelaskan penyebab penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Banda Aceh belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan Untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari literatur peruturan perundang-undangan, buku-buku teks yang relevan dengan masalah yang diteliti serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan dalam merealisasikan pembangunan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Kota Banda Aceh penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  masih belum terlaksana sesuai dengan proporsi luas peruntukanya, hanya 13% dari luas yang diamanatkan, penyebab belum terlaksananya penyediaan ruang dan belum sesuai dengan peruntukanya dikarenakan pembangunnan, penyediaan dan pengelolaan RTH Publik di kelola oleh swasta, peruntukan pembanguna RTH bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berdampak tidak terwujudnya tujuan dan fungsi RTH, kurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan keterbatasan lahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ialah mengupayakan penambahan anggaran yang diperoleh dari dana Otsus disetiap tahunnya sehingga juga dapat dilakukan pembebasan lahan dengan anggaran tersebut terhadap kawasan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan dan swasta, serta untuk terlihatnya upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi penyediaan RTH yang sesuai dengan peruntukannya. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengupayakan agar keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada agar tidak dialih fungsikan, serta menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik agar mencapai 20% dan lebih fokus pada pembagunan ruang terbuka hijau sesuai dengan peruntukannya.
Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Parkir M. Ziaul Haq; Efendi Efendi; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.339 KB)

Abstract

ABSTRAK, Pengelolaan retribusi parkir dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun demikian, Pemeritah Kota Banda Aceh belum mampu mengelola retribusi parkir sebagai penerimaan PAD dengan optimal yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya target PAD dari retribusi parkir setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala dilapangan sehingga berpengaruh kepada penerimaan PAD yang tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan PAD melalui penerimaan retribusi parkir. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan dan juga dari dokumen-dokumen penting dari kantor dinas yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Banda Aceh mengenai retribusi parkir belum berjalan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal, kurangnya pemanfaatan karcis, tidak adanya metode untuk menentukan potensi retribusi parkir, setoran kepada daerah yang tidak sesuai dengan aturan, dan rendahnya pengawasan dan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan untuk meningkatkan intensitas kerja sama antar lembaga dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang baik. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada juru parkir, membentuk sebuah metode perhitungan potensi retribusi yang ideal dan melakukan peninjauan ulang aturan bagi hasil, serta sebagai lembaga pelaksana kebijakan disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat meminimalisir kebocoran PAD yang terjadi. Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Manajemen Strategis Parkir. Banda Aceh Government’s Strategy in Increasing The Regional Revenue Through The Acceptance of Parking Retribution ABSTRACT, Management of parking retribution in an effort to increase the genuine revenue of the city of Banda Aceh stipulated in the city Qanun Banda Aceh No. 4 of 2012 about the retribution of parking services on the roadside public. Nevertheless, the Government of Banda Aceh has not been able to manage the parking retribution as the acceptance of genuine revenue of the region with optimum indicated with no achievement of genuine target revenue of the area of parking retribution annually. This is because there are several obstacles in the field so that the original revenue impact local revenue receipt area is not maximal. The study aims to analyse the strategy of the Banda Aceh government in an effort to increase indigenous revenue through the acceptance of parking retribution. The Data needed in this study were derived from research results in the field and literature. Research in the field is conducted through interviews with informant and also from the important documents of the relevant service office. Literature research is obtained by reading textbooks, laws, journals, and other reading materials related to this research. The results showed that Banda Aceh city government's strategy of parking retribution has not run optimally. This is influenced by the management of parking retribution that has not been optimal, lack of the utilization of tickets, the absence of methods to determine the potential parking retribution, the deposit of native regional Revenue that does not comply with the rules, and the low Monitoring and human resources. The Banda Aceh city government is expected to increase the intensity of cooperation between institutions in realizing good parking management. The Banda Aceh City Transportation Office is advised to improve the quality of human resources by providing parking for the original Income of the interpreter, forming a method of calculating the ideal levy of potential retribution and reviewing The rules for the outcome, as well as implementing agencies are advised to supervise the performance of the parking interpreter. This is done so that the government can minimize the genuine revenue leakage of the area. Keywords: Parking Retribution, Regional Genuine Revenue, Strategic Management of Parking.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta untuk Menghindari Pajak Ardanto Nugroho; Yanis Rinaldi; Efendi Efendi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i2.1819

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tindakan pemecahan bidang tanah dalam proses penerbitan Akta Jual Beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pajak peralihan tanah tersebut dapat dimintai pertangungjawaban secara administrasi dan secara perdata karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembuat Akta Tanah harus memiliki integritas moral yang tinggi, tidak menyalahgunakan wewenangnya, dan juga tidak merugikan pihak lain, termasuk Direktorat Jenderal Pajak.
Responsibility of The Government of The City of Banda Aceh in Facilitating Medical Waste Management Alifa Nisrina; Efendi Efendi
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 2: Agustus 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3146.214 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v5i2.21463

Abstract

Article 13 Permenkes No. 18 of 2020 states, Local Governments have the responsibility to facilitate the management of medical waste. In reality, the Banda Aceh City Government has not provided facilitation in the management of medical waste in Banda Aceh City. The purpose of the study was to determine the form of facilitation provided by the Banda Aceh City Government and the policies taken in the management of medical waste. The main data of this study is secondary data and is supported by primary data. Secondary data was obtained from legislation, scientific journals and books, while primary data was obtained through interviews. The results showed that the facilitation provided by the Banda Aceh City Government was only in the form of socialization and advocacy to cross-sectors and monitoring and evaluation of Health Service Facilities. The medical waste management facilitation policy has not been implemented in accordance with the Minister of Health Regulation No. 18 of 2020 and the Banda Aceh City Sanitation Strategy 2010-2025.
Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh T. Fitra Yusriwan; Taqwaddin Taqwaddin; Efendi Efendi
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 3: Desember 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.889 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i3.11851

Abstract

Fungsi dan tugas Ombudsman harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti perbuatan maladministrasi, yang perbuatannya merugikan negara dan masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas implementasi peran Ombudsman RI dalam pengawasan kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh dan mengetahui tentang kendala dan hambatan yang dihadapi Ombudsman serta upaya pencegahan dan penyelesaian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah hukum sebagai pola prilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur Undang-Undang, disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi.The function and the duty of Ombudsman must be implemented to overcome the maladministration which can cause disadvantageous to the state and society. This research aims to find out and describe the role of Aceh Ombudsman in supervising the work performance of Banda Aceh government and to discuss the obstacles faced by Aceh Ombudsman and prevention efforts and socialization supervising to overcome the barriers. The method used of this study is juridical-empiric approach to analyze law based on the behavior pattern related to the law regulation implementation. Based on the research result, it shows that the role of Aceh Ombudsman in supervising the government work performance in Banda Aceh has not been running appropriately yet as its function, duties, and authorities because there are still obstacles faced by the Ombudsman. 
Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun; Husni Djalil; Efendi Efendi
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.439 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12158

Abstract

Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah. Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis kekuatan eksekutorial Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan peraturan daerah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk menganalisis kedudukan peraturan daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama. Menteri Dalam Negeri masih dapat melaksanakan Keputusan untuk membatalkan Peraturan Daerah karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, namun idealnya yang lebih berhak membatalkan Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung. Kedua, Kedudukan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi maka Peraturan Daerah tersebut tidak langsung batal karena ada mekanisme yang harus dilakukan yaitu pencabutan. Selama belum ada pencabutan, maka Peraturan Daerah dimaksud tetap ada tetapi tidak bisa dilaksanakan. Disarankan kepada Pemerintah Pusat agar merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal yang mengatur tentang pembatalan Peraturan Daerah dan apabila mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.In 2016 the Minister of Home Affairs canceled 3,143 problematic Regional Regulations. Then in 2017 the Constitutional Court issued a Decision revoking the authority of the Minister of Home Affairs to cancel the Regional Regulation. However, there are still Regional Governments who carry out Regional Regulations that have been canceled by the Minister of Home Affairs before the decision of the Constitutional Court is issued. This study aims to analyze the executorial power of the Decree of the Minister of Home Affairs which overturned regional regulations before the Constitutional Court Decision and to analyze the position of regional regulations which were canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which was still implemented by the Regional Government after the Constitutional Court Decision. The research method used is normative legal research. The source of research data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that : first, The Minister of Home Affairs can still implement the Decision to cancel Regional Regulations because the Constitutional Court Decision does not apply retroactively, but ideally the more entitled to cancel Regional Regulations is the Supreme Court. Second, the position of the Regional Regulation which was canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which is still carried out by the Regional Government after the issuance of the Constitutional Court Decision, the Regional Regulation is not immediately canceled because there is a mechanism that must be done, namely revocation. As long as there has been no revocation, then the Regional Regulation in question still exists but cannot be implemented. It is recommended to the Central Government to revise Act. No. 23 Year 2014 specifically the articles governing the cancellation of Regional Regulations and when issuing a law and regulation must be guided by the hierarchy of legislation in force at that time.
Co-Authors Alifa Nisrina Ardanto Nugroho Dian Anda Yani Husni Djalil Husni Husni Ikhlas Saradiwa Iqbal Ahmady M. Ziaul Haq Rahmat Qadri Nasrun T. Fitra Yusriwan Taqwaddin Taqwaddin Yanis Rinaldi