Ida Keumala Jempa
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) Muhammad Iqbal Lubis; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Perlindungan Anak menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Namun dalam kenyataannya masih tejadi tindak pidana pecabulan di wilayah Aceh Besar. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan penyebab pencabulan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, yaitu; Pergaulan Bebas, faktor teknologi, dan pacaran. Disarankan perlu adanya penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menangani faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah Aceh Besar.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ) Nurhaliza Nurhaliza; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI. upaya penaggulangan dan upaya pencegahan hukum terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa fakktor penyebab terjadinya tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI disebabkan adanya faktor lingkungan, faktor keimanan, faktor pergaulan, faktor teknologi, serta adanya peran korban. Kemudian adanya faktor lain yaitu jauhnya prajurit dari keluarga akibat sering di tinggal tugas operasi militer, kurangnya komunikai yang sudah kurang dengan pasangan , adanya faktor kecantikan wanita lain, serta pengaruh sosial media yang paling umum. Upaya penanggulangannya yaitu adanya penyuluhan hukum seperti Bintal (pembinaan mental) di setiap satuan. Upaya pencegahan hukum dengan cara adanya upaya preventif dan represif.Kata Kunci : Tindak Pidana, Kesusilaan/Asusila,Prajurit TNI, Pengadilan Militer Abstract The researh aims to The factors of criminal acts violate of decadence carried out by the soldiers who were the first environmental actors, faith factors, social factors, technological factors, and the existence of the role of victims. Then there are other factors such as distant soldiers from the family due to frequent living duties for military operations, has diminished the communicated with the partner, the presence of other female beauty factors, as well as the most common social media influence. . Countermeasures against criminal offenses committed by soldiers is means of legal counseling such as mental coaching Construction in each unit and direct enforcement efforts based on the report Crime that includes arrest, examination, Investigation into strict steps in accordance with criminal acts in violation of the morality, if the perpetrator proved to commit a crime it will be dealt with according to the prevailing law, but first remain aware and Consider the aspects of benefits that occur. Law enforcement efforts against criminal acts violate morality by means of preventive action and repressive that is by means of preventive and repressive action with the integrated legal counseling in cooperation with the regional command of the military (Kodam) of the Military Court (Kundan).
PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DI KECAMATAN MARDINGDING KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA Niska Putri Zai; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana kekerasan dalam  rumah tangga adalah tindak pidana khusus, di dalam hukum pidana positif indonesia  masalah pidana harus diselesaikan di pengadilan, namun dalam kenyataannya perkara kekerasan dalam rumah tangga di selesaikan melalui hukum adat bukan dengan jalur pengadilan, masyarakat desa lebih memilih melakukan penyelesaian secara hukum adat karena dianggap mampu menjangkau rasa keadilan. Diharapkan kepada lembaga adat membuat putusan dalam bentuk formal agar menjadi dasar untuk mendapatkan kepastian hukum dan diharapkan harus ada petunjuk untuk desa tentang perkara apa saja yang diselesaikan oleh lembaga adat.