Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Azhari Yahya
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBAYARAN UANG MUKA SEWA MENYEWA RUMAH BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Awalil Putra; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.431 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek penerapan uang muka dalam sewa menyewa rumah di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bagaimana pandangan hukum Perdata dan hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa rumah. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Perdata sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Penyewa maupun pemberi sewa yang membatalkan perjanjian dikategorikan sebagai pihak yang ingkar janji. Oleh karena itu kepada yang bersangkutan tidak diberikan hak untuk memiliki atau mengembalikan uang muka. Sedangkan dalam Hukum Islam sewa menyewa dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dalam pandangan hokum Islam segala sesuatu keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak semestinya tidak diperbolehkan untuk dimiliki. Dalam hal ini perbuatan tersebut dipandang tidak adil bagi penyewa karena pemilik rumah mengambil uang muka sedangkan penyewa belum pernah tinggal di rumah yang ingin disewakannya. Disarankan kepada ahli hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini masyarakat hendaknya diberi pemahaman tentang perjanjian Perdata terutama yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa rumah. Kepada masyarakat juga disarankan agar membuat perjanjian secara jelas dalam bentuk tertulis. Untuk wilayah yang banyak melakukan sewa menyewa rumah disarankan kepada aparatur gampong agar membuat suatu aturan yang sesuai dengan adat setempat.
THE PROTECTION OF ECONOMIC RIGHTS TOWARDS PERSON WITH COLOR BLINDNESS BASED ON INTERNATIONAL LAW Dwi Pragasa Ananda; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.373 KB)

Abstract

Improvement of economy and development are carried out by the Indonesian government in many ways. The spread of employment each year is a real example of performance by the Indonesian government for all Indonesian to improve welfare of their life. However, this way does not provide sufficient results against those who are categorized as person with color blindness (daltonism). As a state of law, government of Indonesia should uphold human rights in the society. However, in fact the case that led to deprivation of economic rights of people with color blindness to find employment is not in line with the real expectation. The purposes of this thesis are to explain the protection of economic rights against color blind people in Indonesia who are deprived of freedom in an effort to get a job; to identify and explain how international and national law governing economic rights people with color blindness in Indonesia and also to explain the legal sanction that can be applied. This research uses normative research (normative legal research). Normative research is a legal doctrinal research or legal research theory, which uses primary, secondary and tertiary legal resources including academic paper, research report, dictionary etc.  The result shows that the condition in Indonesia related to the deprivation of economic rights against color blindness people in an attempt to find a job based on international conventions is considered as discrimination. Until the year 2016 there are about four international conventions have been ratified by the government of Indonesia to protect their economic rights. Since 1999 Indonesia has become a country that promotes the Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination Convention through the Law Number 29 of 1999 to eliminate discrimination. In 2008 the Indonesian government enacted the Law Number 40 of 2008 on The Elimination of Racial and Ethnic Disrcimation as a legal tool to apply criminal sanctions against the perpetrators of  discrimination. It is suggested that in order to achieve national goals which protect all the people of Indonesia. The government of Indonesia is recommended to keep control and apply these laws in the society. By doing so human rights can be fully fulfilled and discrimination doesn't appears again. Then, government of Indonesia should consistent and aware of the importance of respecting other rights.
PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERBELANJA DI PASAR MUSIMAN Said Ahmad Alatas; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.588 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; konsumen berhak mendapat perlindungan dari pelaku usaha terhadap barang-barang yang dibelinya termaksuk di dalamnya barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha di pasar musiman. Akan tetapi dalam prakteknya di Kota Banda Aceh para konsumeartikeln pasar musiman tidak mendapat perlindungan hukum terhadap barang-barang yang dibelinya dimana barang-barang tersebut rusak dan tidak berfungsi dengan baik (tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya saat terjadi transaksi jual beli). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang berbelanja di pasar musiman; menjelaskan bentuk pertangungjawaban yang diberikan oleh pedagang musiman terhadap konsumen yang dirugikan, dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh pertanggungjawaban dari penjual di pasar musiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mendapat data hukum sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara hukum konsumen yang berbelanja di pasar musiman berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen; hak-hak konsumen yang berbelanja di pasar musiman banyak tidak terlindungi karena pedagang musiman tidak mengetahui dengan jelas kewajibannya terhadap konsumen; salah satu hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh tanggungjawab pedagang musiman adalah selalu berpidah-pindahnya tempat jualan pedagang musiman tersebut. Kepada pemerintah disarankan agar memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha temasuk pedagang pasar musiman tentang hak dan kewajibannya terhadap konsumen. Di samping itu, kepada penyelenggara pasar musiman disarankan agar dalam pendaftaran dicantumkan informasi yang lebih rinci dan akurat menyangkut data pelaku usaha/pedagang musiman guna memudahkan konsumen dalam meminta pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang dideritanya.
Co-Authors Awalil Putra Dwi Pragasa Ananda Said Ahmad Alatas