<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas problem intrinsik gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait dengan politik pengelolaan lingkungan di Indonesia pasca reformasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tingkat kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya alam di Indonesia, masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan filsafat politik sebagai metode analisis. Unsur-unsur metodis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, induksi-deduksi, refleksi, idealisasi, dan heuristika. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adopsi gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih berada dalam pusaran paradigma antroposentrisme dan utilitarianisme. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan intrinsik dalam aktualisasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain berupa karut marutnya aturan perundangan terkait pola pengelolaan lingkungan hidup, politik anggaran yang eksploitatif, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi oligarki dalam pengelolaan sumberdaya. Keempat hal tersebut secara kumulatif masih terus terjadi dalam praktik politik pengelolaan lingkungan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan akhirnya sekedar menjadi jargon politik. Untuk keluar dari persoalan intrinsik tersebut harus ada re-orientasi pola pembangunan di Indonesia. Orientasi pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan harus lebih fokus pada upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dikarenakan keterjebakan pada pertumbuhan ekonomi pada kenyataan justru membuat situasi semakin melampaui batas pertumbuhan yang memicu krisis ekologi dalam jangka panjang.]]>
