Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi Ro'is Alfauzi; Orien Effendi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v7i2.1990

Abstract

Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. Maksudnya adalah perlunya pembatasan terhadap bentuk kekuasaan yang ada, batasan itu sudah di amanatkan dalam konstitusi negara tidak terkecuali menurut paham konstitusionalisme. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana pembatasan dalam kekuasaan yang dimiliki oleh organ atau lembaga dalam suatu negara hukum dengan menjadikan konsep atau paham konstitusionalisme sebagai tolak ukur. Penelitian ini berusaha mengungkap tiga cabang lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka pembatasan kekuasaan lembaga pemerintah dalam suatu negara tersebut dapat kita lihat melalui dokum, teori-teori hukum, dan peraturan undang-undang yang tertuang dalam konstitusi negara. Dengan cara penelitian tersebut nantinya kita bisa melihat bagaimana bekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan tersebut dalam mengaplikasikan kebijakan yang dikeluarkannya sesui dengan nilai konstitusi atau tidak.
Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Orien Effendi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v7i2.1999

Abstract

Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Masih terdapatnya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di lembaga peradilan telah mencederai nilai-nilai keadilan. Kasus para penegak hukum di lembaga peradilan seperti adanya suap menyuap telah memberikan gambaran akan perlunya pengawasan dalam lembaga peradilan, selain keberadaan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas internal yang dinilai tidak mampu mencegah para penegak hukum di lembaga peradilan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas ekternal berperan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar terciptanya peradilan yang bersih. Permasalahan dalam lembaga peradilan tersebut di analisa dengan pendekatan kepustakaan, dalam menganalisa pemberitaan media dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lingkungan peradilan, ditemukannya pelanggaran kode etik profesi sebagai penegak keadilan di lembaga perdilan.
Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilukada Serentak Di Indonesia Orien Effendi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 2 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v8i2.3544

Abstract

Euphoria of the Legislative Election, Presidential Election and Regional Head Election Simultaneously in Indonesia. Since the collapse of the New Order government in 1998, the enthusiasm of the Indonesian people in welcoming the atmosphere of the birth of the first democratic system by holding direct elections has been great. Through direct elections at that time began the election of the president and vice president elected by the people for the first time. The direct election by the people also applies to elections at the regional level which include the election of regional heads. Meanwhile, in the course of history, legislative elections have been held long before starting in 1955, so that it is recorded that legislative elections have been held 12 (twelve) times since they were held for the first time until their implementation in 2019. Along the way, the legislative, presidential and post-conflict local elections showed high enthusiasm in facing various challenges in each election period. So that the Indonesian people continue to learn from history and improve all deficiencies which then produce maturity in democracy. By reviewing the literature, this paper tries to review events related to the spirit or euphoria of the election.
ASUMSI PUBLIK TERHADAP PASAL 51 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR IMUNITAS PEJABAT NEGARA Orien Effendi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2427

Abstract

AbstractMany people consider that the existence of Article 51 paragraph (1) and (2) in the Criminal Code is a basis for absolute immunity or immunity for officials. No exception for ordinary people who ultimately know the contents of the article who then assume that the law we profess is very damaging to a sense of justice. The existence of this article has also attracted the attention of academics, as evidenced by the number of studies published in publications that we can find in online media. It is this community's assumption that will lead to a setback of the law itself because of the loss of public trust in the existing legal system. Position orders without authority, do not cause criminal abolition, except if the governed, in good faith thinks that the order is given with authority and its implementation is included in the work environment, that is about the sound of paragraph (2) of article 51 of the Criminal Code. The problem that often occurs is that many articles in legislation do not explain in detail the true meaning. If we may examine paragraph (2) in that article, it means that an official's actions can be justified even though there is no prior order, either from the law or an order of an authorized position with only the basis of good faith from the act. The intent of good faith can invite diverse interpretations, then questions arise; what are the criteria of good faith, whichever boundary of good faith is intended, and so on.Keywords: Article 51, Criminal Code, Academics, Justice.
LEMAHNYA SUARA PARTAI OPOSISI DIBALIK SISTEM VOTING DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI PARLEMEN Orien Effendi
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i1.4466

Abstract

Partai oposisi merupakan instrumen penting dalam sistem politik hukum yang terjadi di parlemen atau di lembaga legislatif. Perannya sebagai Check and Balances System tentu sangat diharapkan sebagai penyeimbang antara kebijakan yang disahkan melalui suara-suara mayoritas (partai koalisi) pendukung pemerintah. Sebagai minoritas dalam menentukan arah dan kebijakan tentu oposisi harus mampu menghadirkan langkah-langkah nyata agar kehadirannya sebagai penyeimbang membuai hasil yang baik. Partai oposan harus mampu mempengaruhi keputusan strategis pemerintah dengan menyelipkan aspirasi rakyat di dalamnya yang dimulai dengan upaya-upaya kritik yang dapat memberi solusi nyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini menunjukan bahwa peran partai oposisi sebagai pengritik, pemberi saran dan lain sebagainya sejauh ini tidak efektif. Upaya-upaya memasukkan aspirasi-aspirasi partai dalam posisinya sebagai suara minoritas seringkali terganjal oleh sistem voting yang diterapkan parlemen, sehingga suara minoritas acapkali kalah dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARI'AH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM Orien Effendi
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.549

Abstract

AbstractAs time goes by new problems in life always arise. Advances in science and technology have a profound influence on the problems of these new types in today's life. The provisions of Islamic law from previous thinkers seemed to be left behind if not immediately renewed to be able to keep up with the pace of development in times with increasingly diverse new problems. Of course there was nothing wrong with what the Muslim leaders had assembled at the time when formulating an Islamic law to solve the problem, at least what was compiled at that time could still be implemented right now, but a slight adjustment was needed in order to become Islamic law which has legal certainty both in its application as law in a particular group and in its application as public law.
Tinjauan Hadits, Maqashid al-Syariah Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Talak di Luar Pengadilan Nur Rofiq; Hamim ILyas; Rahmawati r; Orien Effendi; M. Zidny Nafi' Hasbi
The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization Vol 9 No 01 (2023): Menyusuri Turats Ulama Nusantara, Memperkokoh Moderasi Islam
Publisher : INC- Islam Nusantara Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2360.918 KB) | DOI: 10.51925/inc.v9i01.76

Abstract

The formulation of the research problem is how to review hadith, maqashid al-shariah and positive law in Indonesia regarding divorce outside the court? The research method is normative legal research (library research). The results of the study, that based on the hadith in al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab by Imam Nawawi stated that divorce falls both in voluntary (calm), emotional, serious and joking conditions based on the hadith ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جد. This hadith is often used as the basis that divorce is legal without having to go before a court. But the law in force in Indonesia, divorce must be carried out in the Religious Courts in accordance with Article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the fiqh principles الضرر يزل danحكم الحاكم إلزام. Meanwhile, according to maqasid al-shari'ah, whose core objective is to bring about benefit for humans and eliminate harm, then a divorce that is not pronounced in front of a court of law is very harmful, for example, for a wife and husband, they do not have a divorce certificate that has legal force, then if those who want to remarry will encounter obstacles at the Office of Religious Affairs (KUA). So if they want to get married a second time, they end up taking the marriage route under the hand. And if there is another divorce, the wife does not get maintenance rights during the 'iddah period, such as clothing, food and shelter. The impact on children is that they will affect their psychology, because children who initially live with a harmonious family then live with a family full of problems. In addition, the father and mother often do not provide a regular and fixed amount of income because the divorce of their parents has no legal force, so the court cannot compel the father or mother. خلاصة صياغة مشكلة البحث هي كيفية مراجعة الحديث ومقشد الشريعة والقانون الوضعي في إندونيسيا فيما يتعلق بالطلاق خارج المحكمة؟ منهج البحث هو البحث القانوني المعياري (بحث المكتبة). وأوضحت نتائج الدراسة التي تستند إلى حديث الإمام النووي في `` المجموع '' أن الطلاق يقع في ظروف طوعية وعاطفية وخطيرة ومزحة بناء على حديث ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جد. غالبًا ما يستخدم هذا الحديث كأساس أن الطلاق قانوني دون الحاجة إلى المثول أمام محكمة. لكن القانون المعمول به في إندونيسيا ، يجب أن يتم الطلاق في المحاكم الدينية وفقًا للمادة 115 من مجموعة الشريعة الإسلامية (KHI) ، القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ومبادئ الفقه db يزل dan حكم الحاكم إلزام. وفي الوقت نفسه ، وفقًا لمقاصد الشريعة ، التي يتمثل هدفها الأساسي في تحقيق المنفعة للإنسان والقضاء على الأذى ، فإن الطلاق الذي لا يتم النطق به أمام القضاء ضار جدًا ، على سبيل المثال ، بالنسبة للزوجة والعائلة. الزوج ، ليس لديهم شهادة طلاق ذات قوة قانونية ، فعندئذ إذا أراد أولئك الذين يرغبون في الزواج مرة أخرى سيواجهون عقبات في مكتب الشؤون الدينية (KUA). لذلك إذا أرادوا الزواج مرة ثانية ، ينتهي بهم الأمر بسلك طريق الزواج تحت اليد. وإذا وقع طلاق آخر فلا تحصل الزوجة على حق النفقة في العدة من كسوة ومأكل ومأوى. التأثير على الأطفال هو أنهم سيؤثرون على نفسهم ، لأن الأطفال الذين يعيشون في البداية مع أسرة متناغمة يعيشون بعد ذلك مع أسرة مليئة بالمشاكل. بالإضافة إلى ذلك ، لا يوفر الأب والأم في كثير من الأحيان مبلغًا منتظمًا وثابتًا من الدخل لأن طلاق الوالدين ليس له قوة قانونية ، لذلك لا يمكن للمحكمة إجبار الأب أو الأم. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hadits, maqashid al-syariah dan hukum positif di Indonesia terhadap talak luar pengadilan?. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif (library research). Hasil penelitian, bahwa berdasarkan hadis dalam al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab karangan Imam Nawawi menyatakan talak itu jatuh baik dalam kondisi suka rela (tenang), emosi, serius maupun bercanda berdasarkan hadis ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جد. Hadits tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak itu sah tanpa harus di depan pengadilan. Tetapi hukum yang berlaku di Indonesia talak harus dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah fikih الضرر يزل danحكم الحاكم إلزام. Sedangkan menurut maqashid al-syariah yang tujuan intinya ialah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, maka talak yang tidak diikarkan di depan sidang pengadilan sangat membawa kemudharatan, misalnya bagi seorang istri dan suami, mereka tidak mempunyai surat cerai yang memiliki kekuatan hukum, maka jika mereka mau menikah kembali akan menemui kendala di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka jika mereka mau menikah yang kedua kali akhirnya menempuh jalur nikah di bawah tangan. Dan jika terjadi perceraian kembali, maka istri tadi tidak mendapatkan hak nafkah selama masa ‘iddah, seperti pakaian, pangan dan tempat tinggal. Dampak terhadap anak yaitu akan mempengaruhi kejiwaannya, sebab anak yang semula tinggal bersama keluarga yang harmonis kemudian tinggal dengan keluarga yang penuh masalah. Di samping itu si ayah maupun si ibu sering tidak memberikan nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap karena perceraian orang tuanya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pengadilan tidak bisa memaksa ayah maupun ibunya.
RELASI AGAMA DAN NEGARA DILIHAT DARI KEBERADAAN LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH Orien Effendi
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 13 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v13i1.2698

Abstract

between religion and the state towards the existence of Islamic banking, although at first glance this paper seems to touch on the realm of state administration, in essence, this paper focuses on discussing the scope of muamalah in the context of Islamic banking. Basically, the state is present in the interests of religion, including the realm of sharia-based economics, through this sharia-based banking institution, the sharia economy can develop and become a new alternative for the majority of Indonesian who are Muslim, through Islamic banking products that apply the concept with the provisions of Islamic law. What is meant by the presence of the state in the context of sharia banking is of course in the realm of providing clear regulations or a legal system in the form of laws and regulations on Islamic banking activities, both from the provision of banking legal legality rules in the context of operations and related to all forms of Islamic banking products. which is applied according to the concept of sharia. Thus the presence of the state can guarantee legal certainty in the context of a sharia-based economy. This paper uses an analytical study method with a literature research model from primary and secondary data sources with a juridical normative approach.
KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARI'AH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM Orien Effendi
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.549

Abstract

AbstractAs time goes by new problems in life always arise. Advances in science and technology have a profound influence on the problems of these new types in today's life. The provisions of Islamic law from previous thinkers seemed to be left behind if not immediately renewed to be able to keep up with the pace of development in times with increasingly diverse new problems. Of course there was nothing wrong with what the Muslim leaders had assembled at the time when formulating an Islamic law to solve the problem, at least what was compiled at that time could still be implemented right now, but a slight adjustment was needed in order to become Islamic law which has legal certainty both in its application as law in a particular group and in its application as public law.