Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Quo Vadis Sport Law: Pertanggungjawaban Pidana atas Kematian Suporter Sepak Bola Galih Raka Siwi; Hana Faridah
Nagari Law Review Vol 6 No 1 (2022): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.6.i.1.p.25-35.2022

Abstract

The death of supporters due to Indonesian football is not the first time. The death was caused by being trampled or squeezed by other supporters in the stadium due to the overcapacity of the stadium. This research is expected to be a reference and reference and answer the anxiety of the community, especially the alination of Indonesian football regarding accountability or even legal protection of supporters at Indonesian football matches. The Disciplinary Commission has mandated that the organizers prepare to ensure the comfort and peace of all parties including supporters both inside and around the stadium, this is part of the responsibility and obligation of the match organizers. Article 54 of the Law on Justice lists the right of spectators to be guaranteed comfort and safety. Article 359 of the Criminal Code provides criminal sanctions against parties suspected of negligence that caused death. These provisions are a form of legal protection for Indonesian football supporters. This article is discussed using a statute approach and a conseptual approach with a doctrinal (normative juridical) type of research with primary law material, secondary law material dan tertier law material.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia Fakhri Rizki Zaenudin; Hana Faridah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1261

Abstract

The rapid development of technology in this era of globalization has an impact on the increasing number of people who use electronic media, the use of electronic media has a positive and negative impact, one of the negative impacts of crime can be growing in electronic media for example fraud crimes committed by binary options affiliates from applications Binomo. The purpose of this research is to find out how the criminal liability of illegal binary options affiliates is by committing criminal acts of fraud, and to find out how the validity of electronic evidence is in the criminal procedural law system in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical research method, by analyzing primary or secondary legal materials using card system data collection techniques, so that it can be concluded that an illegal binary options affiliate can be threatened with Article 378 Jo Article 55 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and Electronic evidence in criminal procedural law is considered valid if it meets the provisions in the ITE Law, and guarantees its authenticity by expert witnesses in the field of digital forensics.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP AMDAL DALAM IZIN PEMBANGUNAN BEACH CLUB GUNUNGKIDUL Muhamad Bayu Kurnia; Hana Faridah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17870

Abstract

Pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan tujuan Pembangunan ekonomi adalah hal yang perlu dilakukan dengan bijak, dalam praktiknya kelestarian alam yang berkelanjutan seringkali menjadi korban dalam proses pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha. Upaya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup perizinan berusaha dengan baik dan benar adalah salah satu langkah untuk membuat tujuan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian alam yang berkelanjutan dapat terwujud. Pembangunan resort dan beach club bertaraf internasional di kawasan objek wisata lindung menimbulkan polemik publik, terutama ketika Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diabaikan sebagai pengawal utama dalam proses perizinan usaha yang beresiko tinggi dan beresiko sedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis kepustakaan. Kami menggunakan analisis data kualitatif. UKL-UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisiko rendah. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang efektif dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk transparansi sangat diperlukan untuk menekan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam yang berkelanjutan. Evaluasi bisnis berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penerapan peraturan perundang-undangan terkait izin lingkungan diharapkan dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup sambil mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kata kunci: Izin Usaha; AMDAL; Lingkungan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP AMDAL DALAM IZIN PEMBANGUNAN BEACH CLUB GUNUNGKIDUL Muhamad Bayu Kurnia; Hana Faridah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17870

Abstract

Pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan tujuan Pembangunan ekonomi adalah hal yang perlu dilakukan dengan bijak, dalam praktiknya kelestarian alam yang berkelanjutan seringkali menjadi korban dalam proses pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha. Upaya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup perizinan berusaha dengan baik dan benar adalah salah satu langkah untuk membuat tujuan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian alam yang berkelanjutan dapat terwujud. Pembangunan resort dan beach club bertaraf internasional di kawasan objek wisata lindung menimbulkan polemik publik, terutama ketika Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diabaikan sebagai pengawal utama dalam proses perizinan usaha yang beresiko tinggi dan beresiko sedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis kepustakaan. Kami menggunakan analisis data kualitatif. UKL-UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisiko rendah. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang efektif dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk transparansi sangat diperlukan untuk menekan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam yang berkelanjutan. Evaluasi bisnis berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penerapan peraturan perundang-undangan terkait izin lingkungan diharapkan dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup sambil mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kata kunci: Izin Usaha; AMDAL; Lingkungan
ANAK SEBAGAI KORBAN ADIKSI GAWAI : TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGI RIKA AL MIRAH; Hana Faridah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/32xgwk92

Abstract

Gawai memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, hiburan, dan komunikasi, seringkali anak-anak terpapar teknologi sejak usia dini. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ketergantungan pada gawai dapat berdampak negatif, terutama pada tubuh kembang anak. Ketika anak diberikan kebebasan untuk menggunakan gawai dengan bataswaktu yang tidak ditentukan serta menimbulkan kerugian fisik dan atau mental, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban dari kelalaian orang tua. Penelitian ini menerapkan studi hukum  yuridis normatif. Hasilnya  menunjukkan analisis anak korban adiksi gawai dalam perspektif victimology adalah anak termasuk korban murni. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak korban adiksi gawai adalah menggunakan upaya pre-emtif.  Kata Kunci: Anak, Adiksi Gawai, Victimologi   
ANAK SEBAGAI KORBAN ADIKSI GAWAI : TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGI RIKA AL MIRAH; Hana Faridah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/32xgwk92

Abstract

Gawai memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, hiburan, dan komunikasi, seringkali anak-anak terpapar teknologi sejak usia dini. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ketergantungan pada gawai dapat berdampak negatif, terutama pada tubuh kembang anak. Ketika anak diberikan kebebasan untuk menggunakan gawai dengan bataswaktu yang tidak ditentukan serta menimbulkan kerugian fisik dan atau mental, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban dari kelalaian orang tua. Penelitian ini menerapkan studi hukum  yuridis normatif. Hasilnya  menunjukkan analisis anak korban adiksi gawai dalam perspektif victimology adalah anak termasuk korban murni. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak korban adiksi gawai adalah menggunakan upaya pre-emtif.  Kata Kunci: Anak, Adiksi Gawai, Victimologi   
Perspektif Viktimologi terhadap Fenomena Victim Blaming pada Anak dalam Konflik Keluarga Sulis Nurlaila; Nicolo de’Albergati; Muhammad Rifki Nurrasman; Hana Faridah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4984

Abstract

The phenomenon of victim blaming remains a serious issue in various cases of violence, including family conflicts. Children who experience physical, psychological, or neglect-related abuse often face not only violence but also social stigma that blames them for their circumstances. From a victimology perspective, victim blaming against children in family conflicts occurs due to factors such as patriarchal culture, power imbalances within the family, and a lack of legal awareness regarding children's rights. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach to examine the phenomenon of victim blaming against children in family conflicts based on victimology theory. The findings reveal that victim blaming in family conflicts manifests in various forms, including justification of violence against children, minimization of the harm caused, and denial of the perpetrator's role. The psychological and social impacts of this phenomenon are extensive, leading to anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and difficulties in forming healthy social relationships. To address this issue, active involvement from families, educational institutions, and child protection organizations is crucial in providing education and advocacy for children's rights. Additionally, victimology perspectives can be utilized to develop policies that support victims, prevent the recurrence of family violence, and minimize the practice of victim blaming against children.