Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang
Resi Pranacitra
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Government Regulations in Digital Banking: Bibliometric Studies From 2017 – 2021 Oskar Vitriano; Resi Pranacitra; Gunawan Nachrawi; Kiki Pranowo
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4498

Abstract

As newly developing trends in the finance sector, digital banking has gained significant research interest. This research aimed to explore the role of government regulations in Digital Banking. The authors see that research on the Government regulation on Digital Banking are still limited. The paper uses a bibliometric analysis approach to summarize the trends of government regulations to digital banking. The research was limited to Scopus journals published during the 2017-2021 period. The results show that the number of government regulation research is low and keeps increasing to guard the development of digital banking to its users.
Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending Hendri Hendri; Suriyanto Suriyanto; Resi Pranacitra
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 23, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3006

Abstract

The Information Technology-Based Mutual Funding Service Industry (LPBBTI) or known as Fintech P2P Lending is in great demand by the unbanked, this has attracted many illegal P2P lending platforms to also enliven this industry. One of the legal problems that arose later was the misuse of personal data of loan users carried out by the illegal online loan providers. This research was conducted using the normative legal method (library study). The results of this study are a form of legal protection for personal data of fintech peer to peer lending users in terms of the applicable laws and regulations in Indonesia, including preventive legal protection. In Preventive legal protection on online lending and borrowing services based on financial technology, the government issued several regulations related to fintech peer to peer lending, namely POJK LPBBTI and SEOJK LPMUBTI Governance. In addition, there is also repressive protection which has a function to resolve disputes in the future through the Court within the scope of General Courts or through Government Agencies which are administrative appeal institutions by providing administrative sanctions for perpetrators of violations. Efforts that can be taken by fintech peer to peer lending users if they find that there has been a leak of user personal data on the platform of the fintech peer to peer lending provider, that is, they can take non-judicial or non-litigation (out of court) legal remedies or judicial or litigation (judicial) legal remedies.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGGUNAAN DIGITAL BANKING DALAM BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA Prayudy Widyanto; Abunawas Abunawas; Resi Pranacitra
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21, No 1 (2023): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v21i1.719

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukandengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif adalah suatu prosesuntuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum gunamenjawab isu hukum yang dihadapi. Perlu kiranya diperhatikan untuk memberikan kewajiban yangseimbang, kewajiban nasabah untuk menjaga kerahasiaan data diri seperti password, kata kunci (OneTime Password OTP), tanggal lahir, nama ibu kandung dan lain-lain. Jika sekiranya abai dalam menjagarahasia diri tersebut dan rekeningnya di bobol akan menjadi tanggungjawab dari nasabah yangbersangkutan.Menentukan dengan jelas kriteria antara nasabah yang beritikad baik dan buruk padadunia perbankan digital. Mengingat bahwa dunia digital berjalan begitu cepat kiranya perlu pembaharuanperundangan yang ada dan membuatnya lebih rinci bagi kedua belah pihak yaitu perbankan dan nasabah.Masih perlu dilakukan kampanye penggunaan digital mengingat survei yang dilakukan memperlihatkanadanya keengganan masyarakat beralih ke pelayanan dunia digital yang efisien dan murah.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGGUNAAN DIGITAL BANKING DALAM BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA Prayudy Widyanto; Abunawas Abunawas; Resi Pranacitra
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21 No 1 (2023): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v21i1.719

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukandengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif adalah suatu prosesuntuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum gunamenjawab isu hukum yang dihadapi. Perlu kiranya diperhatikan untuk memberikan kewajiban yangseimbang, kewajiban nasabah untuk menjaga kerahasiaan data diri seperti password, kata kunci (OneTime Password OTP), tanggal lahir, nama ibu kandung dan lain-lain. Jika sekiranya abai dalam menjagarahasia diri tersebut dan rekeningnya di bobol akan menjadi tanggungjawab dari nasabah yangbersangkutan.Menentukan dengan jelas kriteria antara nasabah yang beritikad baik dan buruk padadunia perbankan digital. Mengingat bahwa dunia digital berjalan begitu cepat kiranya perlu pembaharuanperundangan yang ada dan membuatnya lebih rinci bagi kedua belah pihak yaitu perbankan dan nasabah.Masih perlu dilakukan kampanye penggunaan digital mengingat survei yang dilakukan memperlihatkanadanya keengganan masyarakat beralih ke pelayanan dunia digital yang efisien dan murah.
Co-Authors Abunawas Abunawas Gunawan Nachrawi Hendri Hendri Kiki Pranowo Oskar Vitriano Prayudy Widyanto Suriyanto Suriyanto