Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Iwan Gunawan
Universitas Pasundan
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Dhini Ardianti; Iwan Satibi; Rasman Sonjaya; Iwan Gunawan
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3 No 1 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2970

Abstract

Penelitian ini membahas strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat. Fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui proses research (fact finding), perencanaan (planning), pelaksanaan (communicating/actuating), dan evaluasi (evaluating) dalam mengimplementasikan program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Bandung Barat; dan untuk mengetahui kegiatan komunikasi yang dilakukan Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan program KIM di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan tradisi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Kominfotik KBB dan Koordinator Relawan TIK KBB, dan melalui studi literatur terhadap dokumen yang terkait berupa artikel, berita online, maupun dokumentasi kegiatan yang terdapat di website dan media sosial komunitas Relawan TIK KBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses research (fact finding) dengan cara analisis dokumen terkait KIM, perencanaan (planning) komunikasi ditunjukan untuk adanya perubahan kognitif, perubahan sikap (attitude) hingga perubahan perilaku masyarakat, salah satunya dengan cara membuat jurnalisme warga melalui website Desa, membentuk komunitas Relawan TIK; pelaksanaan (communicating/actuating) diarahkan pada startegi mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, dan pemilihan media komunikasi; serta evaluasi sejauhmana startegi komunikasi tersebut berhasil dilaksanakan efektif dan efisien; (2) kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Diskominfotik dalam mensosialisasikan kegiatan KIM di Kabupaten Bandung Barat adalah melalui kegiatan R-TIK (Relawan TIK) yang digagas masyarakat informasi Bandung Barat, melalui saluran-saluran media baru, seperti website Desa, facebook, twitter, dan media massa online terkait pemberitaan kegiatan R-TIK KBB ini.
PERAN GLOBAL GOVERNANCE DALAM MENGATASI KRISIS IKLIM DAN MEMPERKUAT KEAMANAN INTERNASIONAL Iwan Gunawan
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 6 No 2 (2023): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v6i2.12513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran global governance dalam mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan internasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai laporan internasional, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa lembaga internasional seperti UNFCCC dan IPCC memainkan peran vital dalam merumuskan kebijakan mitigasi, namun tantangan dalam implementasi tetap ada, terutama terkait ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa perubahan iklim berpotensi memperburuk ketidakstabilan politik dan meningkatkan risiko konflik, khususnya di wilayah-wilayah rentan. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam tata kelola global yang menghambat upaya kolektif untuk mitigasi. Kolaborasi multilateral, melalui inisiatif seperti Green Climate Fund, menjadi solusi penting dalam memastikan partisipasi semua negara dalam mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang inklusif dan adil dalam tata kelola global, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi perubahan iklim dan memperkuat keamanan internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa mendatang.
DINAMIKA POLITIK GLOBAL DALAM ERA MULTIPOLAR: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI NEGARA BERKEMBANG Iwan Gunawan
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 6 No 2 (2023): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i1.12943

Abstract

In the current multipolar era, developing countries face various challenges and opportunities in dynamic global politics. This research aims to analyze the main challenges facing developing countries in a multipolar system, such as economic dependence on developed countries, external political pressure, and alliance dilemmas in great power competition. In addition, this research also highlights the strategic opportunities available, including the formation of alliances, participation in international organizations, and the use of soft power to strengthen bargaining positions. Through theoretical analysis that combines the perspectives of realism, liberalism, and sustainable development theory, this research emphasizes the importance of diplomatic capacity, investment in technological development and human resources, as well as the role of regional institutions as supporters of stability and cooperation. The research results recommend a proactive, holistic strategic approach for developing countries to strengthen their position in international politics, without sacrificing sovereignty. It is hoped that these findings can contribute to international relations literature and serve as a guide for policy makers in designing adaptive and competitive diplomatic strategies amidst increasingly complex multipolar competition.
INTERVENSI KEMANUSIAAN DAN KEDAULATAN NEGARA: DILEMA DALAM POLITIK GLOBAL Iwan Gunawan
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 6 No 1 (2022): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i6.12963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi kemanusiaan dan dampaknya terhadap kedaulatan negara, dengan fokus pada perspektif negara-negara berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, intervensi kemanusiaan sering dipandang sebagai solusi untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran hak asasi manusia. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, intervensi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk mengejar kepentingan politik dan ekonomi mereka. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap intervensi dan mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap lembaga internasional seperti PBB. Selain itu, dampak jangka panjang dari intervensi kemanusiaan dapat merusak stabilitas dan kedaulatan negara yang diintervensi, mengarah pada ketergantungan yang berkepanjangan terhadap bantuan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi penerapan prinsip Responsibility to Protect (R2P), pengembangan strategi pasca intervensi yang komprehensif, serta dialog antara negara-negara besar dan negara berkembang untuk meningkatkan pemahaman mengenai intervensi. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya tindakan intervensi yang didasarkan pada kebutuhan nyata akan perlindungan, bukan kepentingan strategis. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam hubungan internasional dan studi keamanan global, serta menawarkan perspektif baru tentang dinamika antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia.
Foreign Cooperation as an Institution of Regional Development: an Analysis of Implementation in West Java Provincial Government Bedi Budiman; M. Rizky Ganda Hutama; Iwan Gunawan; Yulinar Fachriny Ayuba
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol. 10 No. 03 (2026): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Global developments and the decentralization of governmental authority have encouraged regional governments to utilise international cooperation as an instrument for regional development through the practice of paradiplomacy. This study aims to analyse the implementation and contribution of the international cooperation undertaken by the West Java Provincial Government in supporting regional development, while identifying the factors that facilitate and constrain its implementation. The study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through document analysis, a review of relevant literature, and an in depth interview with a practitioner from the Bureau of Government and Regional Autonomy of the West Java Provincial Government. The analytical framework integrates the policy implementation models of Van Meter and Van Horn and Mazmanian and Sabatier within the perspective of multi level governance. The findings indicate that West Java's international cooperation has contributed to regional development in the economic, employment, and cultural sectors. However, its long term effectiveness depends on the comprehensive fulfilment of the Six Governance Conditions, with institutional capacity and intergovernmental coordination remaining the principal challenges to effective implementation.
Co-Authors Bedi Budiman BUDI SETIADI DARYONO Iwan Satibi M. Rizky Ganda Hutama Sonjaya, Rasman Yulinar Fachriny Ayuba