Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PUBLICA Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Jurnal Abdimas Serawai JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan International Journal of Science and Society (IJSOC) Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Service Innovative: Journal Of Social Science Research PASCIDEV: Pasundan Social Science Development Jurnal Abdimas Peradaban
Iwan Satibi
Universitas Pasundan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ETIKA BIROKRASI MENUJU TERWUJUDNYA PERILAKU APARATUR YANG BERSIH DAN BEBAS KKN Satibi, Iwan
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2016): JISPO Vol 6 No 2 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v6i2.5708

Abstract

This article describes the importance of implementing good governance in ethical perspectives related to apparatus behavior as part of creating a government that is clean free from corruption, collusion and nepotism. Good governance is a must that can not be bargained anymore, therefore political will from various parties, especially the government to realize the concept needs encouragement and support from all elements of the nation. In another position, the nation's deterioration caused by the "rotten" behavior of the government apparatus such as the rampant acts of corruption, collusion and nepotism (KKN), need to be addressed seriously by all parties. Therefore, various measures of anticipation and overcoming both in the perspective of the law, social structure, and morals should be carried out consistently and indiscriminately. Good governance in the administration of government will not run smoothly if the rampant cases of KKN are not dealt with professionally.
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR DALAM PERSPEKTIF ETIKA BIROKRASI: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR Iwan Satibi
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2017): JISPO 2017
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v7i2.5707

Abstract

This article aims to find out the problems of supervision and accountability, as well as the strategy of the Cianjur Regency Government in carrying out supervision and accountability in ethical perspectives. This research was conducted using descriptive methods with a qualitative approach. The ethical perspective on supervision and public accountability within the Cianjur Regency Government is actually an "oasis" in the midst of weakening public confidence in the government apparatus. Through effective supervision, the Cianjur Regency Government will be able to anticipate and overcome various deviations that have so far remained a concern of the community. Whereas through good and right public accountability a professional, transparent, accountable, credible and corruption-free, collusion and nepotism administration can be obtained.
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA TASIKMALAYA Iwan Satibi; Undang Sudrajat
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i2.5550

Abstract

This study aims to determine the strategy of poverty reduction policies in the City of Tasikmalaya by using a benchmarking model. This study uses the mix methods, which combine qualitative and quantitative approaches. The results of the study found that the implementation of poverty reduction policies in the City of Tasikmalaya, had not yet been fully effective. Therefore, a strategy is needed to streamline the implementation of poverty reduction policies that refer to the results of benchmarking. The results cover two main things, namely the need for the pollitical will of the regional head and the establishment of a special institution that handles poverty.
Optimalisasi Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Perspektif Kualitas Sumber Daya Aparatur Iwan Satibi
PUBLICA Vol 1, No 1 (2011): Maret
Publisher : PUBLICA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1041.763 KB)

Abstract

The improvement of government apparatus performance is a non-negotiable compulsory. The urgency of this performance improvement can be understood in tine with the increasing demands for a service of government officials that has been assessed by many experts and the result is still disappointing. One of the strategic efforts that can be done is through improving the quality of personnel resources. Therefore, the extent to which the strengthening of the policy of increasing the quality of personnel resources can make a significant contribution towards the improvement of the performance of regional-unit organization.
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Dhini Ardianti; Iwan Satibi; Rasman Sonjaya; Iwan Gunawan
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3 No 1 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2970

Abstract

Penelitian ini membahas strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat. Fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui proses research (fact finding), perencanaan (planning), pelaksanaan (communicating/actuating), dan evaluasi (evaluating) dalam mengimplementasikan program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Bandung Barat; dan untuk mengetahui kegiatan komunikasi yang dilakukan Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan program KIM di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan tradisi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Kominfotik KBB dan Koordinator Relawan TIK KBB, dan melalui studi literatur terhadap dokumen yang terkait berupa artikel, berita online, maupun dokumentasi kegiatan yang terdapat di website dan media sosial komunitas Relawan TIK KBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses research (fact finding) dengan cara analisis dokumen terkait KIM, perencanaan (planning) komunikasi ditunjukan untuk adanya perubahan kognitif, perubahan sikap (attitude) hingga perubahan perilaku masyarakat, salah satunya dengan cara membuat jurnalisme warga melalui website Desa, membentuk komunitas Relawan TIK; pelaksanaan (communicating/actuating) diarahkan pada startegi mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, dan pemilihan media komunikasi; serta evaluasi sejauhmana startegi komunikasi tersebut berhasil dilaksanakan efektif dan efisien; (2) kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Diskominfotik dalam mensosialisasikan kegiatan KIM di Kabupaten Bandung Barat adalah melalui kegiatan R-TIK (Relawan TIK) yang digagas masyarakat informasi Bandung Barat, melalui saluran-saluran media baru, seperti website Desa, facebook, twitter, dan media massa online terkait pemberitaan kegiatan R-TIK KBB ini.
MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE Iwan Satibi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1655

Abstract

Penelitian ini diilhami oleh adanya problem krusial terkait dengan pelayanan publik di kawasan perbatasan yang belum efektif, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan administrative. Performa pelayanan pemerintahan yang ditampilkan saat ini masih terkesan berbasis provider, ketimbang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat perbatasan. Pada sisi lain, lemahnya kerjasama yang dibangun juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menguatnya problem tersebut kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada diperbatasan, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Beranjak dari peta permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah model kerjasama pelayanan pemerintahan yang berbasis customer service. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian telah mengungkap bahwa pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan, khususnya pelayanan yang bersifat administrative belum sepenuhnya mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya integrasi pelayanan yang dilaksanakan aparat serta terbatasnya aksesibilitas kawasan perbatasan. Hasil penelitian juga menemukan fakta bahwa kerjasama pelayanan pemerintahan, baik dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah, maupun kerjasama dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada dikawasan perbatasan dibutuhkan adanya model kerjasama pelayanan pemerintahan secara terintegratif, yang tidak hanya dilakukan secara internal (baca: satuan kerja perangkat daerah), tetapi juga membutuhkan kerjasama antar kawasan dengan negera tetangga. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di Kawasan Perbatasan sangat ditentukan oleh adanya pergeseran paradigma berpikir (mind set) dari semua pemangku kepentingan untuk menempatkan kawasan perbatasan sebagai “garda terdepan” atau etalase yang mencerminkan performa bangsa ini dimata negara lain, bahkan dunia internasional. Dengan demikian, kawasan perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai “halaman belakang” yang dinilai kurang strategis, tetapi benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah.
PENGUATAN POTENSI DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA LEGOKJAWA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN Iwan Satibi; yaya mulyana; Kamal Alamsyah; Lia Muliawaty
Jurnal Abdimas Serawai Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan potensi pariwisata, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, menyusul penetapan Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan destinasi wisata kelas dunia. Salah satu upaya yang  bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut  adalah menguatkan potensi desa wisata yang menekankan pada partisipasi masyarakat lokal. Desa Legokjawa merupakan salah satu desa wisata yang memiliki potensi cukup besar dalam mendukung pengembangan dan peningkatan obyek pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Namun persoalannya, berbagai potensi wisata yang dimiliki  oleh Desa Legokjawa, nampaknya belum sepenuhnya dikelola secara optimal, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan obyek wisata tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penguatan potensi desa wisata yang berbasis pada partisipasi masyarakat lokal. Dengan demikian, pengembangan potensi desa wisata tersebut, tidak hanya dapat dinikmati oleh wisatawan, tetapi juga dapat mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.    Kata Kunci: potensi desa wisata, partisipasi masyarakat lokal
Pendampingan Aparat Desa Dalam Pengelolaan Kopi Liberika Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Thomas Bustomi; Andre Ariesmansyah; Iwan Satibi
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.73 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v3i1.168

Abstract

Cipasung village, located in Kuningan, West Java, is currently preparing to develop into a tourist village. Cipasung village icon with liberika coffee a which is a tourist attraction, therefore it is necessary to provided assistanced village officials and the village community. This Mentoring Program is believed to be a model for achieving improvement in Cipasung Rintisan Tourism Village Services, especially in the management of Liberika coffee, so that it can increase additional economic income, environmental and respect for the socio- cultural community. The type of tourism that can meet the three criteria above is a form of community- based tourism village. As a result of this mentoring activity, several activities have been carried out such as counseling and training in the field of institutional and community development in Cipasung Village to physical activities such as making and installing road signs to the tourist attraction of Cipasung Village. Assistance in the implementation of the results of counseling and training needs to be carried out until the community can be independent.
PENGUATAN KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA Iwan Satibi
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 01 (2020): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i01.158

Abstract

Penelitian ini diilhami oleh munculnya fenomena tentang urgensi penguatan kebijakan investasi daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang hingga saat ini dinilai belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Padahal, secara fungsional peningkatan investasi daerah diyakini akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akselerasi pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini telah mengungkap bahwa penguatan kebijakan pengembangan potensi investasi daerah, secara empirik sangat membantu dalam mendukung iklim investasi daerah, baik pada sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan maupun industri. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya dukungan dan pelayanan birokrasi, promosi investasi daerah, ketepatan model kemitraan dan kualitas menajamen investasi daerah.
ETIKA DAN PERILAKU BIROKRASI DALAM MENDUKUNG PENGUATAN GOOD GOVERNANCE Iwan Satibi; Ediyanto Ediyanto
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.173

Abstract

Bureaucrats' ethics and behavior are important aspects in referring to the implementation of good governance functions. This study aims to examine and find out whether the ethics and behavior of the apparatus is really able to provide reinforcement to the implementation of good governance. The method used in this paper is Descriptive Method with desk study study analysis, which is a study of the description of theories, concepts, or research results related to the focus of the study. The results showed that the ethics and behavior of bureaucrats play a role in shaping bureaucratic values and can strengthen the concept of governance in a government.
Co-Authors Abdullah, Debby Cintya Maharani Achmad Fathor Rosyid Alamsyah, Kamal - Andy Frengky Ariesmansyah, Andre Azis, Yaya Abdul BUDI SETIADI DARYONO Bustomi, Thomas Dewi Maharani Duriat, Ahtu Ediyanto Ediyanto Ediyanto Ediyanto Erawan, Jamjam Firman Bayu Asmara Harits, Benyamin Iwan Gunawan Lia Muliawaty Marlovia, Endah Maulana, Muhammad Farhan Akbar Mona Indrianie Muhammad Aulia Rofi Alhasani Prita Andarbeni Prita Andarbeni Putri, Fadiya Nabila Putri, Nadia Amelia Regan Vaugan Rustandi ., Rustandi Sahudi Sahudi Sahudi Sigit Wahyudi Sonjaya, Rasman Sri Suwartiningsih Sudrajat, Undang Ummu Salamah Musaddad Undang Sudrajat Vaughan, Regan Wawan Irawan, Wawan Yaya Mulyana A Azis Yayan Andri