Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PEMODELAN BANJIR ROB MENGGUNAKAN METODE STEEL DAN TORRIE DI WILAYAH JAKARTA: (Tidal Flood Modeling using Steel and Torrie Methods in the Jakarta Region) Agel Vidian Krama; Nurul Qamilah
Geomatika Vol. 28 No. 1 (2022): JIG Vol. 28 No. 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanasan global telah mengakibatkan peningkatan air laut dan banjir rob yang melanda daerah dataran pantai termasuk wilayah Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia yang mempunyai perkembangan pembangunan yang pesat. Model spasial banjir rob wilayah Jakarta yang didasarkan pada fluktuasi gelombang pasang, penurunan muka tanah dan ketinggian tempat, merupakan kajian utama dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah membuat model spasial banjir rob wilayah Jakarta yang terjadi pada tahun 1984-2014 dan prediksinya hingga tahun 2100. Melalui grid 2x2 m, penurunan muka tanah ekstraksi menjadi informasi spasial sebagai basis data pemodelan. Model regresi linear multivariate divalidasi melalui verifikasi lapangan pada 32 lokasi penelitian. Model menunjukkan bahwa wilayah yang akan tergenang pada tahun 2030, 2050, 2080 dan 2100 cenderung bertambah dari luasan tahun 2014, yakni 25% sampai 36% dari luas wilayah wilayah Jakarta.
IDENTIFIKASI POLA DAN FAKTOR DETERMINAN SENGKETA TANAH BERBASIS ANALISIS SPASIAL DI KELURAHAN WAY DADI Reniawati, Wita; Prasetyo, Jefri; Qamilah, Nurul; Krama, Agel Vidian; Perdana, Redho Surya
EL-JUGHRAFIYAH Vol 6, No 1 (2026): El-Jughrafiyah : February, 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jej.v6i1.39237

Abstract

Studi ini mengkaji distribusi spasial dan akar penyebab konflik sengketa lahan berkepanjangan di Desa Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun akibat tumpang tindih klaim antara warga setempat, yang meyakini lahan tersebut telah diberikan kepada mereka, dan pemerintah, yang mengkategorikan wilayah tersebut sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang ringkas dan komprehensif melalui delineasi spasial, pemetaan kuantitatif bidang tanah yang disengketakan, dan penilaian kualitatif berdasarkan wawancara masyarakat. Data spasial yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) diolah menggunakan QGIS untuk mengidentifikasi luas dan distribusi bidang tanah yang disengketakan. Analisis menunjukkan bahwa 1.167 bidang tanah seluas 61 hektar berada dalam zona konflik. Lebih lanjut, wawancara dengan 94 responden menunjukkan bahwa 81,9% sengketa muncul dari kepemilikan lahan yang tidak bersertifikat, sementara faktor-faktor lain yang berkontribusi meliputi dokumentasi historis yang tidak jelas, klaim lahan yang tumpang tindih, dan pemahaman publik yang terbatas tentang kebijakan administrasi pertanahan. Temuan ini menekankan perlunya tata kelola pertanahan yang lebih kuat, peningkatan kejelasan komunikasi status lahan, dan strategi resolusi konflik yang terstruktur untuk mencegah eskalasi.