Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGAL STANDING KUASA ISTIMEWA UNTUK MEWAKILI MENGUCAPKAN IKRAR TALAK DALAM PERKARA CERAI TALAK Muhammad Fajar Sidiq Widodo
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 1 (2019): January 2019
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.804 KB) | DOI: 10.30762/mahakim.v3i1.123

Abstract

Talak is a marriage breaker pledge that is charged to a husband who wants to divorce his wife. Talak must be pronounced in a religious court. after permission by the Religious Court, a husband can declare his talak. However, what if a husband cannot pronounce his talak, then the best way is to represent it. The concept represents saying talak, both of which are equally permissible in Islamic law and in positive law. this paper will discuss how Legal Standing or the authority to act as a power of attorney to represent declaring talak. The purpose of this study is to explore and find concepts of special power that are not contrary to the Indonesian legal system. This research is normative research, because it examines the norms related to the granting and receiving the power of representation as part of a legal system. Then in this study using the Statute Approach and the Concept Approach to solve core problems.
Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja Ulin Na'mah; Rizki Dermawan; Moch. Choirul Rizal; Mochammad Agus Rachmatulloh; Muhammad Fajar Sidiq Widodo; Rezki Suci Qamaria; Afifah Mayaningsih; Kharisma Firda Candra Putri; Siska Fajri Inderaswari; Michelle Salma Khotom Aji; M Ijaz Alfan M
Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Cipta Media Harmoni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53624/kontribusi.v4i2.428

Abstract

Pernikahan dini dan perundungan (bullying) merupakan dua isu yang krusial di kalangan remaja Indonesia. Kedua masalah tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Dalam upaya mengurangi insiden pernikahan dini dan perundungan pada remaja, diperlukan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku. Penyuluhan ini sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan perundungan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum remaja seperti memberikan informasi mengenai undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak, dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini dan perundungan. Dimana kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian Fakultas Syariah IAIN Kediri kepada masyarakat dengan metode Participatory Action Reasearch (PAR). Hasil kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum adalah alat yang efektif dalam upaya preventif pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menyediakan edukasi yang komprehensif, diharapkan insiden pernikahan dini dan perundungan dapat dikurangi secara signifikan.