Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Rechtenstudent Journal SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Mochammad Agus Rachmatulloh
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM DI AFGHANISTAN Mochammad Agus Rachmatulloh; Dewi Faridah; Nurul Hidayati; Choirotul Jannah; Royanis Ansory
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.943

Abstract

Abstrak: Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di negara Afghanistan  mulai dari mahar, perkawinan anak, poligami sampai perceraian, serta tipologi dalam pembaharuannya. Dalam praktik kehidupan berbagsa dan bernegara seiring dengan perkembangan zaman, tempat, waktu dan kondisi perkembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam selalu dibutuhkan, walaupun sebenarnya hukum keluarga Islam sendiri telah diatur dalam syari’at Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumen dan Fokus Grup Diskusi (FGD). Adapun rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Afghanistan? Bagaimana tipologi pembaharuan hukum keluarga Islam di Afghanistan? Adanya perkembangan hukum keluarga Islam terutama terkait  mahar, perkawinan anak, poligami dan perceraian. Tipologi pembaharuannya menggunakan tipe adaptif unifikasi madzhab dan progresif unifikasi yang berarti bahwa negara Afghanistan menyatukan hukum fiqh, hukum sipil dan madzhab.
EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN PREVENTING DIVORCE IN THE LAND OF PAPUA Baitur Rohman; Mochammad Agus Rachmatulloh
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v4i2.17607

Abstract

Mediation as an alternative dispute resolution, of course, provides a fairly large maslahah value to those who are litigating. Mediation in divorce cases in the Religious Courts is a mandatory stage before the case proceeds to the trial stage. The main problem in the research, how is the effectiveness of mediation in preventing divorce in Papua. The focus of the research is on the successes and failures as well as the factors that influence the implementation of mediation at the three Religious Courts in Papua (Jayapura, Sentani and Arso). The purpose of the study was to analyze the effectiveness of mediation in preventing divorce in Tanah Papua. This type of empirical legal research is qualitative in nature with a juridical-sociological approach. Primary data sources for Judges and Registrars at the three Religious Courts. Data collection methods are observation, interviews, and documentation studies. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show the percentage of successful mediation of divorce cases over the last four years: Jayapura Religious Court 10.3%; Sentani 1.8%; and Arso 2.3%. Based on the results of these percentages, it is concluded that the role of mediation to prevent divorce in the three Religious Courts has not been effective. Factors that influence: The professionalism of judges is still low; The minimum number of mediators; and the litigants. The research implication is that so that the implementation of mediation in preventing divorce in Tanah Papua can run effectively, strategic steps must be taken, namely: Increasing the quantity and quality of mediator judges in the Religious Courts; Optimizing the role of Mediator from outside the court; Develop partnerships with BP4 in mediating and fostering sakinah families. Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce, Papua   EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI TANAH PAPUA  Abstrak Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, tentu memberikan nilai maslahah cukup besar terhadap mereka yang berperkara. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan tahapan wajib dilaksanakan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Masalah pokok dalam penelitian, bagaimana efektifitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Tanah Papua. Fokus penelitian mengenai keberhasilan dan kegagalan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi pada tiga Pengadilan Agama di Papua (Jayapura, Sentani dan Arso). Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Tanah Papua. Jenis penelitian hukum empiris, bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data primer Hakim dan Panitera pada tiga Pengadilan Agama tersebut. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan prosentase keberhasilan mediasi perkara perceraian selama empat tahun terakhir: Pengadilan Agama Jayapura 10,3%; Sentani 1,8%; dan Arso 2,3%.  Berdasarkan hasil prosentase tersebut, diambil kesimpulan bahwa peran mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian di tiga Pengadilan Agama tersebut belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi: Profesionalisme hakim yang masih rendah; Minimnya jumlah mediator; dan Para pihak yang berperkara. Implikasi penelitian, agar pelaksanaan mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Tanah Papua dapat berjalan dengan efektif maka harus dilakukan langkah-langkah strategis yaitu: Meningkatkan kuantitas dan kualitas para hakim mediator di Pengadilan Agama; Optimalisasi peran Mediator dari luar pengadilan; Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan BP4 dalam melakukan mediasi dan pembinaan keluarga sakinah. Kata Kunci: Efektifitas, Mediasi, Perceraian, Papua
Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia Amrita Ajeng Safitri; Ibnu Khoirun; Syafira Puji Astutik; Mochammad Agus Rachmatulloh
Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v3i2.124

Abstract

Hukum adat Indonesia menjadi bagian penting dari aturan atau norma yang lahir dan muncul dari adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat yang senantiasa berkembang serta memiliki hubungan dengan kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pada umumnya hukum adat berbentuk tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, sebab mempunyai akibat hukum. Tujuan dari penulisan artikel ini merupakan sebagai pemahaman serta menelaah mengenai latar belakang dari munculnya hukum adat di Indonesia, pertumbuhan hukum adat Pada zaman kerajaan Hindu, kerajaan Islam, pada masa ekspansi kompeni, korelasi antara hukum adat dengan politik hukum kolonial dan hukum adat pasca kemerdekaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini adalah hukum adat sudah ada sejak masa kerajaan Hindu sebagai aturan masyarakat berlangsung sejak masa polinesia melayu yang berlanjut sampai masa kesultanan pada masa kerajaan Islam. Kemudian ketika mulai masuknya bangsa barat kedalam wilayah Indonesia, hukum adat sedikit mengalami pergeseran dan penyesuaian dengan diterapkannya hukum positif barat di Indonesia. Tetapi mayoritas dari masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan dan menegakkan hukum adat ini, pasalnya hukum adat ini sudah melekat pada masyarakat sejak zaman-zaman sebelumnya. Hingga pada akhirnya eksistensi dari perkembangan hukum adat ini mendapat sebuah kepastian pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, karena secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.
Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk) Mochammad Agus Rachmatulloh
SAMAWA Vol 2 No 2 (2022): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v2i2.48

Abstract

The presence of SEMA Number 2 of 2019 regarding the fulfillment of women's rights after a divorce, regarding its application at the Nganjuk Religious Court has not been carried out because there are several factors that hinder its implementation. This study uses the type of empirical legal research. This study uses an socio-legal approach, namely by knowing the facts that occur in the field, the source of the data used is primary through interviews with the Nganjuk Religious Court Judges and secondary data, namely SEMA No. 2 of 2019. The results of the research conducted show that the inhibiting factor in the implementation of SEMA No. 2 of 2019 regarding the fulfillment of women's rights after the divorce was contested, namely the absence of the husband when the divorce was contested, causing the rules not to be implemented, the absence of instructions from the head of the court who had to apply SEMA and the lack of knowledge of the divorced wife about the law, as well as the discrepancy between the Compilation of Islamic Law which requires implement the fulfillment of women's rights after a divorce.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK NIKAH SIRI DALAM KONTEKS SOSIAL MODERN Mochammad Agus Rachmatulloh; Adella Devi Febianti; Mufidatul Khoiriyah; Dian Nur Hidayati; Shinta Rohmatul Fitroh; Rahma Fitria Fatma Sari; Moh. Hamdan Mannan Mukafi; Muhammad Arif Dwi Sahputra
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.135

Abstract

In the modern social context, the practice of unregistered marriage is becoming increasingly prominent as a phenomenon with complex nuances. This is due to a number of external and internal factors which also encourage and influence people to do so. A deep understanding of the factors that drive this phenomenon is very important to develop appropriate strategies to overcome and reduce negative impacts in modern society. This is normative legal research using a conceptual approach. The factors behind the occurrence of unregistered marriages are economic factors, not being old enough, official/work or school ties, the assumption that unregistered marriages are legal according to religion and registration is only an administrative order, pregnancy out of wedlock as an effect of promiscuity, and social. The impacts that cause unregistered marriages in the modern social era are positive impacts, namely avoiding adultery, while negative impacts include legal, economic, sociological, educational, cultural and psychological impacts. The conditions for a valid marriage according to applicable law in Indonesia are that it be carried out according to the laws of each religion and belief, and recorded according to applicable laws and regulations.
Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja Ulin Na'mah; Rizki Dermawan; Moch. Choirul Rizal; Mochammad Agus Rachmatulloh; Muhammad Fajar Sidiq Widodo; Rezki Suci Qamaria; Afifah Mayaningsih; Kharisma Firda Candra Putri; Siska Fajri Inderaswari; Michelle Salma Khotom Aji; M Ijaz Alfan M
Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Cipta Media Harmoni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53624/kontribusi.v4i2.428

Abstract

Pernikahan dini dan perundungan (bullying) merupakan dua isu yang krusial di kalangan remaja Indonesia. Kedua masalah tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Dalam upaya mengurangi insiden pernikahan dini dan perundungan pada remaja, diperlukan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku. Penyuluhan ini sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan perundungan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum remaja seperti memberikan informasi mengenai undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak, dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini dan perundungan. Dimana kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian Fakultas Syariah IAIN Kediri kepada masyarakat dengan metode Participatory Action Reasearch (PAR). Hasil kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum adalah alat yang efektif dalam upaya preventif pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menyediakan edukasi yang komprehensif, diharapkan insiden pernikahan dini dan perundungan dapat dikurangi secara signifikan.
Co-Authors Adella Devi Febianti Afifah Mayaningsih Amrita Ajeng Safitri Baitur Rohman Choirotul Jannah Dewi Faridah Dian Nur Hidayati Ibnu Khoirun Kharisma Firda Candra Putri M Ijaz Alfan M Michelle Salma Khotom Aji Moh. Hamdan Mannan Mukafi Mufidatul Khoiriyah Muhammad Arif Dwi Sahputra Muhammad Fajar Sidiq Widodo Nurul Hidayati Rahma Fitria Fatma Sari Rizal, Moch. Choirul Rizki Dermawan Royanis Ansory Shinta Rohmatul Fitroh Siska Fajri Inderaswari Syafira Puji Astutik Ulin Na'mah