Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Fauziah Hayati
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementation of Islamic Law in Indonesia in Constitutionalism Politics Fauziah Hayati
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4647

Abstract

This study aims to determine the implementation of Islamic law in Indonesia in the politics of constitutionalism. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach. The result of this research is the implementation of Islamic law in constitutionalism politics is reflected in the form of laws and regulations that reflect Islam as a selector for the existence of laws and regulations that develop in Indonesia. The power of Islam will always provide control over the substance or material of existing laws and regulations, as long as they do not conflict with Islamic values and norms, then these laws and regulations will be recommended by Islamic forces. Islam will straighten according to the values of goodness and truth of Islam.
Tinjauan Fikih Islam Terhadap Tradisi Mallasuang Manu Pada Masyarakat Suku Mandar Di Kabupaten Kotabaru Muhammad Rizqi Rahmatullah; Maulida Santi; Fauziah Hayati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.932

Abstract

Tradisi Mallasuang Manu merupakan salah satu ritual adat masyarakat Suku Mandar di Kabupaten Kotabaru yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini mengandung berbagai unsur, seperti pelepasan ayam dan pemberian sesajen, yang dipercaya membawa keberkahan dan menjauhkan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi Mallasuang Manu berdasarkan perspektif fikih Islam dan memberikan solusi yang sesuai dengan syariat tanpa mengabaikan nilai budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama dan kajian pustaka terkait hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan konsep tathayyur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek dalam tradisi ini, seperti mengaitkan pelepasan ayam dengan takdir jodoh, dan kepercayaan akan musibah jika tidak melaksanakannya, hal-hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Namun, tradisi ini tidak perlu dihapuskan sepenuhnya. Dengan mengubah akan kepercayaan dalam pelaksanaannya, seperti memaknai ritual sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan sarana silaturahmi tanpa ada unsur tathayyur, tradisi ini dapat tetap dilestarikan. Kesimpulannya, pelestarian tradisi Mallasuang Manu dimungkinkan dengan syarat masyarakat menyesuaikan pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip syariat Islam.
Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru Mahfuzhah Hijjati; Fauziah Hayati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.999

Abstract

Pernikahan di bawah tangan menjadi salah satu problem pernikahan karena tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak mempunyai akta otentik sebagai bukti sahnya pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di masa depan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh pasangan nikah siri untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Tujuan penelitian untuk menganalisis terkait penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat dengan menggunakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, berdasarkan perspektif prinsip mashlahat dan memberikan solusi yang tepat tanpa mengesampingkan peraturan pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada lima Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Hasil wawancara penulis dengan informan menunjukkan bahwa SPTJM memiliki peran sebagai solusi alternatif sementara yang sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukannya dalam menerbitkan kartu keluarga guna mendukung kelancaran berbagai kebutuhan administratif dan akses layanan sosial dengan tetap memperhatikan keabsahan data dan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan berlaku.
Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkahan (Studi Kasus Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah) Rusmini; Fauziah Hayati; Rahmat Sholihin
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.422

Abstract

Abstract This study is related to the review of Islamic law in the Pelangkahan tradition. The main topic is how Islamic law views the Pelangkahan tradition in the people of Hawang Village, Limpasu District, Hulu Sungai Tengah Regency.Pelangkahan is a gift from a man/husband who is going to marry his younger sibling who precedes his sibling above him who is not yet married with the aim of eliminating feelings of sadness and making happiness for the sibling who is stepping. This study was conducted because this tradition has a hereditary element, which means that the practice is passed down from generation to generation.This research is interesting because it digs deeper into the sustainable aspects and relevance of these traditions in the cultural context of society. This research uses qualitative methods by interviewing the people concerned. Research results: The Pelangkahan tradition does not conflict with Islamic law. Keywords: Tradition, Pelangkahan, Review of Islamic Law Abstrak Kajian ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dalam tradisi Pelangkahan. Pokok bahasannya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Pelangkahan pada masyarakat Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pelangkahan merupakan pemberian seorang laki-laki/suami yang akan mengawinkan adiknya yang mendahului adiknya yang diatasnya yang belum menikah dengan tujuan menghilangkan rasa sedih dan membahagiakan adik yang akan melangkah. Kajian ini dilakukan karena tradisi ini mempunyai unsur turun temurun yang artinya pengamalannya dilakukan secara turun-temurun. Penelitian ini menarik karena menggali lebih dalam aspek keberlanjutan dan relevansi tradisi tersebut dalam konteks budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai orang-orang yang bersangkutan. Hasil Penelitian: Tradisi Pelangkahan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata Kunci: Tradisi, Pelangkahan, Tinjauan Hukum Islam This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
PELANGGARAN HAK AHLI WARIS ANALISIS KASUS PENGUASAAN DAN PENGALIHAN HARTA PENINGGALAN idah, yusna zaidah; Putri Purnamayanti; Fauziah Hayati; Erma Sauva Asvia
An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18 No. 2 (2025): Jurnal An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasayarakatan
Publisher : Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63216/annahdhah.v18i2.527

Abstract

ABSTRACT The inheritance of property by the biological mother of the heirs is not appropriate, making it interesting to conduct research to understand the background and impact on the social lives of these heirs. Thru empirical legal research and a qualitative approach, using the heirs and community leaders as research subjects, it was found that the method of controlling the inheritance by one of the heirs was by selling the inheritance without prior consultation with the other heirs and then distributing it in portions that did not comply with the applicable regulations. In fact, the land still has the status of joint property between the heir and his former wife. This action is motivated by the relevant party's (the inheriting parents') desire to protect their child's (the heir's) property rights from being misused by other heirs. This then led to family conflict between the heir's wife and the heir's mother. The action of one of the heirs is not appropriate, because before selling and distributing the property, there should have been consultation with the other heirs (the deceased's former wife and children). Because the land is still an inheritance, which includes joint property between the heir and his wife. The former wife is entitled to the first share of the jointly owned property included in the inheritance, in addition to the inheritance taken from the deceased's share of the jointly owned property. Keywords: Community Property, Estate, Inheritance,
Co-Authors Erma Sauva Asvia idah, yusna zaidah Mahfuzhah Hijjati Maulida Santi Muhammad Rizqi Rahmatullah Putri Purnamayanti Rahmat Sholihin RUSMINI