Ni Ketut Bagiastuti
Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PEMBERDAYAAN PETANI ASPARAGUS DESA PELAGA, KECAMATAN PETANG, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI I Ketut Suarja; Ida Ayu Elistyawati; Ni Ketut Bagiastuti
Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS Vol 3 No 1 (2017): Nopember 2017
Publisher : P3M Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.99 KB)

Abstract

Program Iptek bagi Masyarakat (IbM) asparagus di Desa Pelaga ini bertujuan untuk menjaga eksistensi petani asparagus di Desa Pelaga dan  mengusahakan  agar  terjadi sikronisasi yang saling menguntungkan antara kegiatan kelompok petani asparagus dan kegiatan pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani asparagus. Ada 50 orang pembudidaya asparagus di Desa Pelaga yang terbagi ke dalam delapan banjar. Pada program ini yang diambil hanya di Banjar Bukian yang beranggotakan 25 orang. Permasalahan yang mereka hadapi adalah keterbatasan petani dalam mengolah hasil panen untuk menjadi makanan yang bisa disajikan untuk wisatawan. Selain itu, petani asparagus juga tidak mampu memprediksi keadaan cuaca yang sangat ekstrim, seperti: hujan dan angin ribut.  Tidak hanya itu,  pendanaan juga menjadi masalah, mengingat biaya pembuatan rumah plastik cukup mahal. Masalah berikutnya adalah petani asparagus belum bisa memanfaatkan sektor pariwisata yang sangat berkembang sebagai sumber pendapatan dari budidaya asparagus, serta masalah pengolahan hasil panen yang lebih bervariasi. Untuk mengatasi masalah tersebut kami telah sepakat dengan petani yang terdapat di Banjar Bukian tersebut untuk memulai dengan: pengolahan pascapanen  sebagai pancingan, sehingga mereka bersemangat kembali menanam asparagus; bersama-sama membuat rumah plastik sebagai peneduh tanaman asparagus, sehingga hasil panen tidak banyak yang rusak; mengolah asparagus menjadi soup internasional dan pepes asparagus untuk dipasarkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Desa Pelaga, sehingga ada oleh-oleh khas Desa Pelaga; membuat buku panduan pengembangan asparagus; pengelohan pascapanen; membuat  paket  wisata asparagus;  melatih  bahasa Inggris  dan  etika profesi serta membuat brosur, sehingga petani asparagus bisa saling menunjang dengan kegiatan pariwisata. Petani asparagus bisa mendapat manfaat dari pariwisata dan pariwisata juga mendapat manfaat dari petani asparagus. Dari kegiatan ini diharapkan pendapatan petani asparagus tidak hanya dari industri dan pengolahan yang dilakukan, tetapi juga dari sektor pariwisata.
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2010 DAN IMPLIKASINYA PADA JURUSAN PARIWISATA POLITEKNIK NEGERI BALI I Ketut Astawa; Ni Luh Eka Armoni; Ni Ketut Bagiastuti
Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3 (2015): November 2015
Publisher : Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.573 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kurikulum 2010 pada Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali, faktor pendukung dan penghambat, dan implikasi dari implementasi kurikulum tersebut.Teori yang digunakan adalah CIPP evaluation yang meliputi Contex, Input, Process dan Product. Penelitian dilaksanakan di Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata dengan sampel 80 orang mahasiswa dan 47 orang alumni. Data penelitian dianalisis dan disajikan dengan statistik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel konteks, masukan, proses dan produk termasuk kedalam kategori baik. Faktor pendukung adalah kesesuaian isi kurikulum dengan visi, misi dan tujuan Program Studi, tuntutan dan kondisi industri pariwisata dan masyarakat, kemajuan IPTEK khususnya bidang pariwisata, kondisi perkembangan mahasiswa, tingkat penguasaan materi pembelajaran mahasiswa, tingkat capaian kompetensi mahasiswa dan kemauan mahasiswa untuk belajar. Faktor penghambatnya adalah sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan administrasi dalam hal surat menyurat, sertifikasi mahasiswa dan belum adanya dosen native speaker. Waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan rata-rata 2,1 minggu. Gaji pertama lulusan sebesar Rp. 2.000.000. Tiga kelompok besar bidang kerja lulusan adalah Sales & Marketing, Food & Beverage Service and Production, dan Front Office. Posisi/Jabatan kerja lulusan, sebagian besar (72.3 persen) lulusan memulai bekerja pada posisi sebagai staf.
SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENYAMBUT IATA Ni Ketut Bagiastuti
Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2 (2014): July 2014
Publisher : Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.581 KB)

Abstract

Workforce is the backbone of national development. This is because a strong workforce and highly competitive in many aspects will support increased development in the economic, social and culture and is a major factor for achieving success and strategic development of a nation. The government's responsibility to provide labor in sufficient quantity, time and place as well as the quality of appropriate skills. Because the purpose of the use of labor hire is intended as an attempt to employed labor force fully and productively. Competition labor demanding requirements of professional expertise and skills as evidenced by the certification of competence as one of the legal protection efforts undertaken by the government in welcoming IATA 2015.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DALAM PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH DI PROVINSI BALI Ni Ketut Bagiastuti
Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2013): July 2013
Publisher : Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.73 KB)

Abstract

The rapid development of tourism in Bali is inseparable from the role of tourism organization . In Bali it has been formed basically tourism promotion agency established before the issuance of Law no.10 of 2009 concerning tourism, known as the Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB). Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB) was founded on March 1, 2000 by 9 associations. Governor of Bali, on May 10, 2000, Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB) defined as a form of partnership between the tourism industry, governments and local communities and members expanded to include the Department of Tourism, enterprises, private companies, educational institutions, associations other business-related and relevant communities. Where one of the government's mission is to carry out the task of which is to promote, build and manage Bali as a leading tourist destination. Basically the task between Bali Provincial Tourism Office, Tourism Promotion Board and Tourism Board area Bali (Bali Tourism Board/BTB) have a common task. However, the formation of the Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB) is not based on Law no.10 of 2009, so it needs to be studied further whether the Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB) is intended by the Law no.10 of 2009 on Tourism as a Regional Tourism Promotion Board or the Bali Provincial Government will establish more other Regional Tourism Promotion Board as the mandate of the Law.10 Year 2009 on Tourism.
KONTRADIKSI PENGATURAN KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANGUNDANG DASAR 1945 Ni Ketut Bagiastuti
Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2014): March 2014
Publisher : Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.344 KB)

Abstract

Labor is basically the backbone of national development, because without workers the development can not run smoothly. This is why the government pays great attention on labor by issuing Law No. . 13 Year 2013 on Employment . In Act No. . 13 In 2013 it is set the protection of labor. One is the arrangement of outsourcing and contract labor. But it turns out in field the arrangement of outsourcing and contract labor undergo many irregularities . The arrangement of outsourcing and contract labor was contrary to several articles in the 1945 Constitution as the basic law of the highest in Indonesia . The purpose of this study is to conduct an inventory and analysis of the implementation of the Employment Act especially with regard to outsourcing and contract labor force as opposed to the sound of some articles of the 1945 Constitution . The goal is for the perfection of the Employment Act ,namely Law No. 13 of 2003.