Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor Eko Budi Santoso; Reydonnyzar Moenek; Mohamad Nurpahdi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 45 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (936.721 KB) | DOI: 10.33701/jipwp.v45i1.351

Abstract

Abstract Minapolitan development is mostly carried out in Indonesia, including by the Bogor Regency. The development of the Minapolitan area in Bogor Regency has been carried out since 2010, which is based on the Bogor Regency Decree Number 523.31/227/Kpts/Huk/2010 concerning the Establishment of Minapolitan Areas in Bogor Regency, which stipulates the Minapolitan area in Bogor Regency covering 4 sub-districts namely Ciseeng District, Parung, Gunungsindur and Kemang based on aquaculture. The development of minapolitan in Bogor Regency also indicates the existence of problems that need to be resolved. This study seeks to evaluate the development policy of Minapolitan in Bogor Regency. The method used was descriptive qualitative research. The policy evaluation theory used is based on William Dunn's thought for policy evaluation covering 6 dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, distribution, responsiveness, and accuracy. Collection of data through interviews, direct observation, and documentation. The results of the study show that from these 6 dimensions 2 dimensions show good conditions that support the success of policies, namely dimensions of effectiveness and efficiency. While there are 4 dimensions that have weaknesses, namely responsiveness, distribution, adequacy and accuracy of policies. Suggested several things: 1) need to increase monitoring on the provision of the main transportation infrastructure for regional connectivity in wider region; 2) increasing community power through empowerment; 3) increasing the local government facilitation togethe with community efforts in increasing the awareness of millennial generations on the prospects for developing the primary sector in the region; and 4) Need to increase fairness in the distribution of government assistance, as well as facilitation of local governments in maintaining the stability of fish feed prices. Keywords: policy evaluation, minapolitan, zone development, Bogor Regency
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang) Mohamad Nurpahdi; Agung Edi Rustanto; Harits Hijrah Wicaksana; Muhammad Cholifihani
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/0wg47496

Abstract

Kemiskinan ekstrem adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, sanitasi yang memadai, layanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses ke informasi.  Untuk menangani kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat dan daerah telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan.  Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk di Kabupaten Karawang.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem diterapkan di Kabupaten Karawang dan menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.  Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.  Penelitian ini berfokus pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang. Lima desa termasuk dalam subjeknya, dan enam belas informan dilibatkan.  Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup penyajian, penarikan kesimpulan, dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, subsidi pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar adalah cara implementasi kebijakan dilakukan.  Namun, pelaksanaannya di lapangan belum optimal.  Salah satu faktor penghambat yang ditemukan adalah data penerima manfaat yang tidak akurat, kurangnya koordinasi antar OPD, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman pelaksana tentang substansi kebijakan.  Sebaliknya, hal-hal yang mendukung termasuk komitmen pimpinan daerah, sinergi lintas sektor melalui forum TKPKD, dan partisipasi masyarakat yang aktif.  Singkatnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang bergantung pada optimalisasi data, koordinasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pelaksana.