Garuda - Garba Rujukan Digital

KELUARGA BERENCANA (Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah Dalam Kitab Al-Fatâwâ Al-Islâmiyyah) Sri Aisyah; Zainal Azwar
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i2.2168

The problem in this study is the existence of Ali Jum'ah's opinion about the permissibility of doing family planning in terms of (tahdîd al-Nasl) birth restriction. The objectives to be achieved in this study are to determine the factors causing Ali Jum'ah's disagreements with most muftis in Egypt regarding family planning, knowing the arguments used by Ali Jum'ah regarding family planning, and analyzing the influence of certain schools of thought on Ali Jum ' ah about family planning. The results of the study can be concluded as follows: first, the factors causing the difference in opinion between Ali Jum'ah and most muftis in Egypt regarding family planning due to differences of opinion in terms of tandzîm al-Nasl and tahdîd al-nasl, the time period for performing 'azl and the influence of the school of thought on abortion. Second, the argument used by Ali Jum'ah regarding family planning is the ability of 'azl in Islam as narrated by Bukhari and Muslim. While the ability to terminate the womb, Ali Jum'ah did not mention the arguments related to this in his fatwa. Third, Ali Jum'ah allowed 'azl not to be influenced by certain schools of thought, because in general the Imams of madzhab allowed' azl with the wife's permission. Meanwhile, Ali Jum'ah's skills regarding abortion were influenced by the Hanafi school of thought.Keywords: Family Planning, Fatwa, Ali Jum'ah, Kitab Al-Fatâwâ Al-Islâmiyyah

Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama Muhammad Zhilal Haq; Muchlis Bahar; Zainal Azwar
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2024): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v10i1.1133

The Compilation of Islamic Law has stipulated that all forms of income obtained by a married couple will become joint property regardless of who made the effort to obtain the income. On the other hand, the Compilation of Islamic Law has also stipulated that the husband is obliged to bear the wife's maintenance. So the question arises from which assets the husband takes to fulfill this maintenance. From these two rules, it seems that there is a normative contradiction. This has implications for the decision of the Religious Court in the case of Nafkah Madhiyah. This qualitative research is conducted by studying the primary data sources of the decision documents of the Talu Religious Court Number 440/Pdt.G/2020/PA. Talu and the Padang Religious High Court Number 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg and the Compilation of Islamic Law (KHI). The focus of this research examines the judge's legal logic towards the fulfilment of the wife's right to nafkah madhiyah in a divorce case in the decision of the Talu Religious Court (PA) which was then appealed to the Padang Religious High Court (PTA). The results of this study indicate that the decision of the PTA Padang judge who rejected and cancelled the PA Talu judge's decision regarding nafkah madhiyah was more appropriate because the husband left the house with only the clothes he was wearing, while the wife could still fulfil her minimum living needs with the joint property left by her husband.

Tradisi “Marhaban” dalam Perspektif Maqashid Syari’ah: Studi Kasus di Semurup Kabupaten Kerinci Dinarti, Yetri; Zainal Azwar
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2024): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v10i2.1465

This study aims to further understand how the “marhaban” tradition is carried out in Semurup, Kerinci Regency. The focus is to what extent the “marhaban” tradition meets or may conflict with the principles of maqashid sharia. This study is an empirical study with a descriptive qualitative approach. Through this field research, the author will try to explore primary data sourced from the relevant place, namely in Semurup, Kerinci Regency. Data collection techniques are carried out by interview and observation. The data analysis techniques used include data reduction and classification, data presentation, and conclusion. The results of the study show that the “marhaban” tradition is carried out by completing the Qur'an first, dhikr, and prayers, strengthening family relationships, and maintaining cultural identity by involving community members and there is no waste or unnecessary expenditure in its implementation to maintain balance and justice in the management of the property. Parents also get inner peace because they feel they have started their children's lives with the blessings and protection of Allah.

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA ISTRI LESBIAN (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.) Git Septi Munanda; Muchlis Bahar; Zainal Azwar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18997

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk, perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Namun, terkadang terjadi penyimpangan seksual antara laki-laki dan perempuan ketika telah melangsungkan pernikahan, setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki mendapati perempuan memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya perempuan menyukai sesama jenis (Lesbian). Apabila persoalan perilaku seksual menyimpang ini di pertahankan dalam rumah tangga, maka akan mendatangkan kemudharatan. Penelitian ini penelitian hukum normative dilakukan dengan cara analisis bahan hukum utama yaitu Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara Cerai Talak, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual perempuan sebelum menikah tidak diketahui laki-laki hingga sampai menjalin kehidupan rumah tangga. Setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki tersebut mendapati perempuanya memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya menyukai sesama jenis (Lesbian), sehingga pihak laki-laki sebagai pemohon berada pada pihak yang dirugikan dengan alasan perempuan tersebut memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Kata Kunci: Lesbian, Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA ISTRI LESBIAN (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.) Git Septi Munanda; Muchlis Bahar; Zainal Azwar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18997

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk, perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Namun, terkadang terjadi penyimpangan seksual antara laki-laki dan perempuan ketika telah melangsungkan pernikahan, setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki mendapati perempuan memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya perempuan menyukai sesama jenis (Lesbian). Apabila persoalan perilaku seksual menyimpang ini di pertahankan dalam rumah tangga, maka akan mendatangkan kemudharatan. Penelitian ini penelitian hukum normative dilakukan dengan cara analisis bahan hukum utama yaitu Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara Cerai Talak, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual perempuan sebelum menikah tidak diketahui laki-laki hingga sampai menjalin kehidupan rumah tangga. Setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki tersebut mendapati perempuanya memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya menyukai sesama jenis (Lesbian), sehingga pihak laki-laki sebagai pemohon berada pada pihak yang dirugikan dengan alasan perempuan tersebut memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Kata Kunci: Lesbian, Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

LAVENDER MARRIAGE: PENDEKATAN KAIDAH NAHYU DALAM ISTINBATH HUKUM Rizka 'Afifa Zulkifli; Zainal Azwar
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4831

Artikel ini membahas fenomena lavender marriage dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan hakiki pernikahan. Lavender marriage merujuk pada pernikahan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual salah satu atau kedua pihak. Permasalahan dalam artikel ini berfokus pada keabsahan dan implikasi hukum dari praktik tersebut, ditinjau melalui kaidah ushul fiqh al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim, yang menyatakan bahwa hukum asal dari larangan adalah haram kecuali ada dalil yang memalingkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis teks-teks klasik dan kontemporer dalam hukum Islam serta fenomena sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lavender marriage bertentangan dengan maqashid al-nikah dalam Islam, karena mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan niat dan penyimpangan terhadap tujuan syariah. Kaidah al-Nahyi li al-Tahrim memperkuat bahwa praktik ini tidak hanya bermasalah secara etis dan sosial, tetapi juga tergolong perbuatan yang haram secara hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih jelas serta pendekatan fikih yang kontekstual untuk menjawab tantangan sosial kontemporer.

Budaya Tabuik Pariaman : Perkumpulan Antara Adat Dan Agama: Penelitian Yunisa Ramadhani; Zainal Azwar
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1405

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk, fungsi, nilai, dan makna dari tabuik yang di laksanakan di Pariaman. Dalam artikel ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif dari sifatnya, penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kepada sejarah untuk mendapatkan data yang valid. Maka digunakan beberapa metode pengumpulan data yang bersumber dari hasil survei lapangan, wawancara, dokumen dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini adalah tabuik yang dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman jika dilihat dari kaca mata warga Pariaman perayaan ini adalah ajaran dari Kaum Syiah yang sampai sekarang dijadikan sebagai icon wisata Pariaman yang banyak menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Selain menanjadikan Pariaman sebagai Kota Budaya. Ulama/Tuangku Pariaman menyatakan tabuik menggores aqidah masyarakat Pariaman percaya dengan menjadikan kepingan dari tabuik itu sebagai jimat penglaris jualan.

Gender Integration in Islamic Politics: Fiqh Siyasah on Women's Political Rights since Classical to Contemporary Interpretations Sulastri Caniago; Firdaus; Zainal Azwar; Dian Pertiwi; Dasrizal Marah Nainin
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v3i2.9962

This study examines the controversy surrounding gender equality in women's political rights in the public sphere. This discussion arises from differing interpretations of existing texts, which have persisted from the classical era to the contemporary period. This study employs normative legal research, utilizing library materials and secondary data as primary sources. It involves reviewing literature, including articles, books, and other relevant resources. The collected data, comprising primary and secondary legal materials, is analyzed qualitatively and presented descriptively. The study finds that Islam upholds gender equality by placing women in a noble and honorable position and affirming their rights and roles as stated in the words of Allah. Among classical Islamic scholars, there is debate about whether women are permitted to hold leadership roles. Imam Malik, Imam Shafi'i, and Ahmad Ibn Hanbal prohibited it, while Imam Abu Hanifah allowed women to lead if they possessed adequate capability and competence. Scholars like Ibn Jarir Al-Tabari and Ibn Hazm also allowed women to assume leadership positions without any conditions. Contemporary scholars, including Ibn Ashur, Yusuf al-Qaradawi, and Quraish Shihab, support women's participation in politics, both in voting and being elected. Yusuf al-Qaradawi, however, set conditions, emphasizing that women must adhere to Islamic ethics, fulfill their duties as wives and mothers, and not violate Sharia principles. If the exercise of women's political rights leads to harm, it is prohibited based on the principle of sadd al-zari'ah. This study contributes to the understanding of Islamic perspectives on gender equality in politics, examining viewpoints from both classical and contemporary scholars. It also provides a discourse on the conditions required for women to exercise their political rights within the framework of Islamic law.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search