Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Jurnal Hukum Islam
Muchlis Bahar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Universal Values in Islamic Law and Its Relation to Community Religiosity Muchlis Bahar
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.3663

Abstract

The purpose of this study is to analyze universal values in Islamic law and their relationship to the religiosity of society. This research uses qualitative research with a phenomenological analysis approach. The type of data used in this research is secondary data. This research develops the research flow from various points of view, first, by researching universal values and high legal awareness. Next is to examine the effectiveness of the regulations contained in the legislation. The third is to explore the universal values that exist in the teachings of Islam, and the last is to look for the causality of all these things with the level of religiosity of the Indonesian people. Based on the analysis results, it can be concluded that all Islamic teachings contain and are relevant to universal values. Islamic law regulates all aspects of life, both aspects of worship (human relations with God) and aspects of mu'amalah (relationships between humans and their environment, but this is still not implemented by the Indonesian community, although it affects the level of community religiosity.
Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama Muhammad Zhilal Haq; Muchlis Bahar; Zainal Azwar
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2024): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v10i1.1133

Abstract

The Compilation of Islamic Law has stipulated that all forms of income obtained by a married couple will become joint property regardless of who made the effort to obtain the income. On the other hand, the Compilation of Islamic Law has also stipulated that the husband is obliged to bear the wife's maintenance. So the question arises from which assets the husband takes to fulfill this maintenance. From these two rules, it seems that there is a normative contradiction. This has implications for the decision of the Religious Court in the case of Nafkah Madhiyah. This qualitative research is conducted by studying the primary data sources of the decision documents of the Talu Religious Court Number 440/Pdt.G/2020/PA. Talu and the Padang Religious High Court Number 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg and the Compilation of Islamic Law (KHI). The focus of this research examines the judge's legal logic towards the fulfilment of the wife's right to nafkah madhiyah in a divorce case in the decision of the Talu Religious Court (PA) which was then appealed to the Padang Religious High Court (PTA). The results of this study indicate that the decision of the PTA Padang judge who rejected and cancelled the PA Talu judge's decision regarding nafkah madhiyah was more appropriate because the husband left the house with only the clothes he was wearing, while the wife could still fulfil her minimum living needs with the joint property left by her husband.
CHILDFREE MENURUT FATWA DAR AL-IFTA’ JORDAN DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCINU MESIR DALAM MAQASID SYARIAH Syarifatus Shalihah Khairati; Muchlis Bahar; Zulfan Zulfan
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 2 No 1 (2024): Februari
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v2i1.34

Abstract

Abstract. This research examines childfree according to the fatwa of Dar Al-Ifta' Jordan and the Egyptian PCINU Bahtsul Masail Institute in maqasid sharia. Childfree is an agreement between husband and wife not to have children in marriage. Using a normative analysis approach, it can be seen that childfree in the view of the Dar Al-Ifta' Jordan Egypt fatwa which is reviewed by maqasid sharia is closer to the value of maqasid sharia, while the Egyptian LBM PCINU allows the practice of childfree by analogizing it with 'azl, whereas the permissibility of 'azl is only temporary, not to be permanent, then here LBM PCINU Egypt's decision regarding childfree is not in line with maqasid sharia values. Because Childfree's decision is contrary to the purpose of marriage in Islam, namely to continue the offspring and human population, as in the words of the QS. An-Nahl:72 and Hadith Abu Dawud 2050.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA ISTRI LESBIAN (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.) Git Septi Munanda; Muchlis Bahar; Zainal Azwar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18997

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk, perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Namun, terkadang terjadi penyimpangan seksual antara laki-laki dan perempuan ketika telah melangsungkan pernikahan, setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki mendapati perempuan memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya perempuan menyukai sesama jenis (Lesbian). Apabila persoalan perilaku seksual menyimpang ini di pertahankan dalam rumah tangga, maka akan mendatangkan kemudharatan. Penelitian ini penelitian hukum normative dilakukan dengan cara analisis bahan hukum utama yaitu Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara Cerai Talak, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual perempuan sebelum menikah tidak diketahui laki-laki hingga sampai menjalin kehidupan rumah tangga. Setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki tersebut mendapati perempuanya memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya menyukai sesama jenis (Lesbian), sehingga pihak laki-laki sebagai pemohon berada pada pihak yang dirugikan dengan alasan perempuan tersebut memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Kata Kunci: Lesbian, Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk.
PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS PUTUSAN 1552/PDT.G/2016/ PA.SMD Rizal Muarif; Romia Saputra; Nasriman; Muchlis Bahar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18999

Abstract

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian merupakan isu penting dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Artikel ini membahas putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd, yang menyoroti dampak perselingkuhan terhadap hubungan suami-istri dan alasan perceraian. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis keputusan pengadilan dan norma hukum yang mengatur perceraian akibat perselingkuhan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perselingkuhan Penggugat menjadi faktor utama dalam perselisihan, yang mengarah pada keputusan perceraian. Upaya mediasi yang tidak berhasil dan ketidakcocokan hubungan menguatkan keputusan pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai. Temuan ini menekankan pentingnya keadilan emosional dan kesadaran hukum bagi pasangan yang bercerai. Keputusan pengadilan mencerminkan pemahaman bahwa perceraian dapat menjadi solusi ketika hubungan tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam proses perceraian. Kata Kunci : Perceraian,Perselingkuhan, Putusan Pengadilan Agama
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA ISTRI LESBIAN (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.) Git Septi Munanda; Muchlis Bahar; Zainal Azwar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18997

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk, perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Namun, terkadang terjadi penyimpangan seksual antara laki-laki dan perempuan ketika telah melangsungkan pernikahan, setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki mendapati perempuan memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya perempuan menyukai sesama jenis (Lesbian). Apabila persoalan perilaku seksual menyimpang ini di pertahankan dalam rumah tangga, maka akan mendatangkan kemudharatan. Penelitian ini penelitian hukum normative dilakukan dengan cara analisis bahan hukum utama yaitu Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara Cerai Talak, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual perempuan sebelum menikah tidak diketahui laki-laki hingga sampai menjalin kehidupan rumah tangga. Setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki tersebut mendapati perempuanya memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya menyukai sesama jenis (Lesbian), sehingga pihak laki-laki sebagai pemohon berada pada pihak yang dirugikan dengan alasan perempuan tersebut memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Kata Kunci: Lesbian, Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk.
PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS PUTUSAN 1552/PDT.G/2016/ PA.SMD Rizal Muarif; Romia Saputra; Nasriman; Muchlis Bahar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18999

Abstract

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian merupakan isu penting dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Artikel ini membahas putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd, yang menyoroti dampak perselingkuhan terhadap hubungan suami-istri dan alasan perceraian. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis keputusan pengadilan dan norma hukum yang mengatur perceraian akibat perselingkuhan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perselingkuhan Penggugat menjadi faktor utama dalam perselisihan, yang mengarah pada keputusan perceraian. Upaya mediasi yang tidak berhasil dan ketidakcocokan hubungan menguatkan keputusan pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai. Temuan ini menekankan pentingnya keadilan emosional dan kesadaran hukum bagi pasangan yang bercerai. Keputusan pengadilan mencerminkan pemahaman bahwa perceraian dapat menjadi solusi ketika hubungan tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam proses perceraian. Kata Kunci : Perceraian,Perselingkuhan, Putusan Pengadilan Agama
PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ISTERI NON-MUSLIM (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010) Nur Fazila; Muchlis bahar; elfia
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 25 No 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syaksia.v25i1.9957

Abstract

A mandatory will is a gift of inheritance given to heirs who do not get a share of the inheritance left by the heir. Usually those who get a share of the inheritance are adopted children or adoptive parents, but in jurisprudence Number 16K/AG/2010 wives who are non-religious Muslims by the supreme court receive a share of the inheritance in the form of a mandatory will. This type of research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. This research is descriptive analysis with the method used in this research, namely normative juridical. The data source is primary legal material originating from Supreme Court decision Number 16 K/AG/2010, and secondary legal material comes from books, journals and articles related to this research topic RI Supreme Court Decision No.16 K/AG/2010 , the Supreme Court of Justice is of the opinion that the Decision of the Makasar High Religious Court Number 59/Pdt.G/2009 which upholds the decision of the Makasar Religious Court Number 732/Pdt.G/2008 is cancelled. Furthermore, the Panel of Judges of the Supreme Court decided to try this case themselves. The Supreme Court judge stated that Evie Lany Mosintah (wife) received 1/2 part of the joint assets and the other 1/2 part was the inheritance which became the share of the deceased's heirs. Evie Lany Mosintah, who initially did not receive an inheritance from the deceased through the decision of the Makasar Religious Court and the Makasar Religious High Court, was determined by the Panel of Judges at the Supreme Court that Evie Lany Mosintoh received a share of the inheritance through a mandatory will, whose share was ¼.
Pendekatan Hukum Islam Bagi Penerima Obat Gratis ARV di RSUP M.Djamil Padang dalam Mencegah Penularan HIV-AIDS Salma; Urwatul Wusqa; Muchlis Bahar
Jurnal Hukum Islam Vol 17 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v17i1.1868

Abstract

The patients of HIV-AIDS tend to commit deviant behavior, such as homosexual, bisexual, drugs abuse, and sex workers, though there are other causing factors. The government, however, has provided them with a free-of-charge treatment. This kind of treatment is allocated through one hospital in each province. The present study aims to investigate (1) the objective conditions of HIV-AIDS patients receiving antiretroviral (ARV) treatment at M.Djamil General Hospital (RSUP) Padang, (2) various treatments provided to the patients in the perspective of Islamic law, and (3) the free-of- charge ARV treatment received by the patients from the Islamic law perspective. Designed in a research-based community service, the study employed four strategies, namely: planning, action, observation, and reflection. The data were analyzed descriptively with data reduction, display, and conclusion verification. The findings promote that firstly, the objective conditions of HIV-AIDS patients receiving the ARV treatment at the M.Djamil RSUP Padang until December 2018 comprised 1805 people. They were mainly infected with HIV-AIDS through homosexual and bisexual behavior, the use of drug syringes, and prostitution. After receiving the ARV treatment, they still committed the deviant behavior. Secondly, practically, their behavior was categorized into hudud (penal presciptions) and could not be addressed a punishment for the perpetrators since it was not stipulated in regulations. Thus, taubat (repentance) approach is fostered to deal with.
Hukum Islam di Persimpangan: Menjawab Tantangan Bioetika dan Kecerdasan Artifisial Bobby Ferly; Salma Salma; Muchlis Bahar
Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Vol. 4 No. 3 (2025): Desember: Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrafi.v4i3.6830

Abstract

Islamic law faces significant challenges from the rapid advancements in bioethics and artificial intelligence (AI). The current responsive approach, based on ad-hoc fatwas, is deemed inadequate to address the systemic ethical dilemmas posed by these disruptive technologies. This research aims to propose a proactive and systematic ijtihad framework capable of anticipating and guiding technological innovation to align with the higher objectives of Shari'ah (Maqasid al-Shari'ah). Using a qualitative, library-based method with a juridical-normative and philosophical approach, this study analyzes primary and secondary Islamic legal sources through the Maqasid al-Shari'ah theoretical framework. The research finds the current model to be limited and, as a solution, offers a novelty in the form of the Hierarchical Model of Technological Ijtihad (HI-Tech). This model is a structured, interdisciplinary reasoning process, supported by a proposed institution, the Bio-Artificial Ijtihad Council (MIBA), and a digital platform, "Nur-Fatwa," for dissemination. The implication of these findings is the need for a paradigm shift for Islamic legal institutions towards an anticipatory, interdisciplinary, and institutionalized approach to address contemporary technological issues, thereby ensuring the continued relevance of Islamic law.
Co-Authors . Zulfan Bobby Ferly Elfia Git Septi Munanda Muhammad Zhilal Haq Nasriman Nur Fazila Rizal Muarif Romia Saputra Salma Salma Salma Syarifatus Shalihah Khairati Urwatul Wusqa Zainal Azwar