Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Eem Nurnawati
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Environmental Science Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELAYANAN DRIVE THRU KTP-el DI KABUPATEN BLITAR Eko Budi Santoso; Higan Nanda Ihza Mahendra; Annisa Rahmadanita; Eem Nurnawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i1.1961

Abstract

The Drive Thru program is an innovation developed by the Population and Civil Registration Office of Blitar Regency in the e-KTP service, which has the aim of improving the quality of e-KTP services in Blitar Regency and as a breakthrough in population administration services during the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the mechanism of the Drive Thru Program e-KTP service by the Department of Population and Civil Registration of Blitar Regency. The research method used is descriptive qualitative research method. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. The data analysis technique used is a theoretical taxonomy assessment technique, where the researcher provides an overview of the fact assessment on each indicator of the concept under study which is detailed theoretically. For data collection techniques include interviews, observation and documentation. The results showed that of the 5 (five) dimensions that the researcher used in the study, only one dimension that showed good performance was contained in the Empathy dimension. Meanwhile, in the other 4 dimensions of performance, many obstacles occur, especially in indicators of physical appearance, clarity of procedures, response to complaints, and guarantee of punctuality. Most of these obstacles are related to infrastructure which is closely related to budget constraints. Efforts made to overcome these obstacles are still in the planning stage by increasing the budget allocation to add mobile service cars, repair service counters, increase the number of digital comment boxes, improve internet networks, and create standard operating procedures (SOPs). It is recommended to the Government to immediately make regulations related to the Drive Thru Program e-KTP Service in the regions and to improve communication between regional apparatus organizations in the regions.Keywords: e-KTP, Drive Thru, Service, Blitar Regency
KINERJA SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT Eem Nurnawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.618 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.254

Abstract

Pemerintah telah menetapkan kebijakan e-Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna penyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik. Harapan yang muncul dari implementasi e-Government salah satunya adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan. Kajian ini mengupas perihal ada tidaknya pengaruh implementasi e-Government terhadap peningkatan kinerja aparatur. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian terhadap temuan-temuan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi e-Government berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Pengaruh tersebut paling terasa pada dimensi kuantitas kerja dan dimensi ketepatan waktu. Di sisi lain, diketahui bahwa implementasi e-Government belum berpengaruh terhadap dimensi kualitas kerja. Temuan tersebut menandakan masih perlunya upaya-upaya pengembangan kompetensi aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan instrumen utama dalam implementasi e-Government.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT (Kasus di Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek Kabupaten Bandung) Eem Nurnawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.587 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i1.263

Abstract

Keberadaan pasar modern semisal minimarket yang berkembang pesat harus diakui telah menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Namun, kehadiran minimarket sering kali dikeluhkan menimbulkan matinya pedagang kecil tradisional. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan kebijakan penataan minimarket yang terangkum dalam Perda No. 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Kajian ini bermaksud mengupas efektivitas kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi serta desk research. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek belum efektif. Diketahui masih ada minimarket yang tidak memiliki izin, tidak mematuhi ketentuan jarak minimal antargerai, dan buka 24 jam, serta lemahnya koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan. Selain itu, belum terwujud kemitraan antara minimarket dengan pelaku usaha kecil dan mikro.
KINERJA SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT Eem Nurnawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.466 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i2.283

Abstract

Pemerintah telah menetapkan kebijakan e-Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik. Harapan yang muncul dari implementasi e-Government salah satunya adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan. Kajian ini mengupas perihal ada tidaknya pengaruh implementasi e-Government terhadap peningkatan kinerja aparatur. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian terhadap temuan-temuan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi e-Government berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Pengaruh tersebut paling terasa pada dimensi kuantitas kerja dan dimensi ketepatan waktu. Di sisi lain, diketahui bahwa implementasi e-Government belum berpengaruh terhadap dimensi kualitas kerja. Temuan tersebut menandakan masih perlunya upaya-upaya pengembangan kompetensi aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan instrumen utama dalam implementasi e-Government.
Co-Authors Annisa Rahmadanita Eko Budi Santoso Higan Nanda Ihza Mahendra