Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum UMPurwokerto Law Review Collegium Studiosum Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Rahtami Susanti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA OUTSOURCING YANG BEKERJA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol. 14 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.747

Abstract

Outsourcing atau biasa disebut alih daya didefinisikan sebagai proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja untuk bidang tertentu dari perusahaan induk kepada pihak ketiga. Menggunakan tenaga kerja outsourcing bagi sebuah perusahaan tentu ada kelebihan yang dicari. Pada awalnya program outsourcing acapkali didengungkan di negara maju sebagai salah satu jalan untuk memenangkan kompetisi dengan cara lebih memfokuskan perhatian kepada bisnis inti. Sehingga pekerjaan-pekerjaan di luar bisnis inti yang mendukung pekerjaan bisnis inti pengelolaan sumber dayanya diserahkan kepada pihak lain di luar perusahaan. Dengan menyerahkan tanggung jawab mulai dari perekrutan, pembinaan hingga pengawasan karyawan kepada pihak ketiga tentu saja akan memberikan tanggung jawab yang lebih ringan kepada perusahaan disamping juga dijamin mendapatkan karyawan pada service level yang diinginkan. Program ini juga banyak digunakan untuk tujuan lebih menghemat biaya, seiring keinginan perusahaan untuk tidak memperkerjakan karyawan kontrak untuk posisi tertentu. Namun di sisi lain, perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing banyak dipertanyakan, apakah mereka benar-benar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : perlindungan hukum, outsourcing
PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI Rahtami Susanti; yulia yulia
Kosmik Hukum Vol. 14 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.754

Abstract

Dalam melakukan penuntutan jaksa penuntut umum dapat melakukan tindakan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang dinilai belum lengkap.Prapenuntutan ini dilakukan sebelum berkas perkara diajukan ke pengadilan. Prapenuntutan ini dimaksudkan agar berkas perkara dapat dilengkapi, sebab berkas perkara tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan di depan sidang pengadilan. Tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang menjadi dasar dalam proses penuntutan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 110 ayat (1) KUHAP dalam perkara Nomor REG.Penyidik : PDS-02/PKRTO/02/2013 di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan hambatan yang timbul dalam perkara tersebut. Kata Kunci : Pra Penuntutan dan Tindak Pidana Korupsi.
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol. 13 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.758

Abstract

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan sangat sesuai dengan nilai dan budaya yang hidup di masyarakat. Perkara akan diselesaikan secara musyawarah dengan bantuan mediator dari aparat hukum (hakim/jaksa). Hal ini tentu saja juga menguntungkan bagi Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri karena mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan di kejaksaan/pengadilan.Sedangkan bagi anak yang melakukan perbuatan hukum, mereka tidak perlu mengalami dampak negatif dari berlarut-larutnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Selain itu mereka juga dapat terselamatkan masa depannya karena tidak harus mengalami dampak buruk menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Kata kunci : Mediasi penal, anak yang berhadapan dengan hukum
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 44 AYAT (2) UU NO 23 TAHUN 2004) Rahtami Susanti; Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol. 13 No. 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.770

Abstract

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945,.bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus dan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Ketentuan pidana terhadap perbuatan kekerasan fisik telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memungkinkan adanya ancaman denda atau pidana penjara yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Kata Kunci :KDRT dan Pasal 44 UU PKDRT
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.809

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Tidak semua tindak pidana korupsi menghendaki pembalikan beban pembuktian akan tetapi yang terbatas pada 2 (dua) hal yaitu: pertama delik pemberian (Grafitifikasi atau pemberian yang berkaitan dengan suap atau Bribery). Adapun penerapan pembuktian terbalik ini menemui hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbaliknnya, antara lain adanya rahasia perbankan yang sulit ditembus, karena adanya privasi dan etika dalam perbankan; serta adanya pengalihan uang atau pencucian uang hasil tindak pidana. Kata Kunci: Gratifikasi dan Pembuktian Terbalik
LEGAL PROTECTION OF ABORTION ABUSERS IN THE PREGNANCY OF RAPE IN INDONESIA Firdaus Pria Pradana; Rahtami Susanti; Bayu Setiawan
UMPurwokerto Law Review Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v1i1.8053

Abstract

Abortion is prohibited except on the basis of indications of medical emergencies and pregnancy due to rape as regulated in Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 the Year 2009 Concerning Health. Nevertheless, there are some cases where rape victims who abort their womb are found guilty of violating Article 346 of the Criminal Code. This study discusses the legal protection of abortionists in pregnancy due to rape. The purpose of this study was to analyze the legal protection of victims of rape who had an abortion (abortion provokes). The research method used is a normative juridical approach that is through literature studies that examine secondary data in the form of legislation and other legal documents, research results, results of studies, and other references. The results of this study are that rape victim who did an abortion were not convicted in accordance with Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health and the existence of pre and post-abortion counseling in accordance with Article 37 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health.Keywords: Legal protection, Abortion, the rape victim
Criminal Liability of Child in Drug Circulation Case (Study of Decision Number 31/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS)Criminal Liability of Child in Drug Circulation Case (Study of Decision Number 31/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS) Mutia Nursanti; Rahtami Susanti; Bayu Setiawan
UMPurwokerto Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.8675

Abstract

The Indonesian Child Protection Commission (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI) found an increase in the involvement of children in the narcotics trade. In 2018, 5.9 million children in Indonesia were exposed as narcotics addicts, 27 percent of them or 1.6 million became narcotics dealers. This study aims to determine the criminal responsibility of children in narcotics trafficking cases in Decision Number 31/Pid.Sus.anak/2015/PN.BKS. The method used in this research is normative juridical. Based on the results of the study, the criminal responsibility of children in narcotics trafficking cases was legally and convincingly proven guilty of violating Article 111 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and sentenced to imprisonment for 7 months taking into account that the Defendant's actions are contrary to the government's program which is actively eradicating narcotics trafficking, the Defendant regrets his actions and promises not to do it again, the Defendant is still underage and lacks attention from his parents, the Defendant has never been punished. So that narcotics cases against children do not grow rapidly, an anti-narcotics ambassador program is held in each school regularly every year so that school students are always reminded not to abuse narcotics and in the RT/RW/Village community a task force for handling narcotics abuse is formed to prevent abuse as early as possible. narcotics in the environment are still. Keywords: Criminal Liability, Children, Narcotics Circulation
Protection of Indonesian Migrant Workers (Pekerja Migran Indonesia, PMI) in Problems Abroad Pipit Saraswati; Rahtami Susanti; Bayu Setiawan
UMPurwokerto Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.8677

Abstract

The lack of job opportunities in the country has pushed thousands of Indonesian citizens to seek work abroad. The Indonesian Migrant Workers Protection Agency (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI) released the placement of Indonesian Migrant Workers (Pekerja Migran Indonesia, PMI) in 2018 (April) period as many as 23,431 people and 2019 as many as 25,489 people. Meanwhile, the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik, BPS) stated that 520 Indonesian Migrant Workers had problems in 2018 (April) period and 846 people in 2019. This study aims to determine the protection of Indonesian Migrant Workers who have problems abroad and the government's obstacles in protecting Indonesian Migrant Workers who have problems abroad. This study uses a normative juridical approach. That is the approach taken to legal materials, both primary, secondary, and tertiary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The results of this study are first, protection for Indonesian Migrant Workers who have problems abroad, namely technical protection in the form of providing shelter, juridical protection in the form of legal assistance to PMI who are in a legal process, and political protection in the form of bilateral agreements. between Indonesia and recipient countries regarding the placement and protection of PMIs. Second, the obstacles faced by the government in protecting PMIs are the lack of legal awareness of PMI candidates, the weakness of the supervisory system, the difficulty of registering PMIs in the destination country, and the difficulty of providing lawyers to assist PMIs who conflict with the law. To reduce problematic PMI cases abroad, local governments must realize the existence of a Migrant Workers Care Village (Desa Peduli Migrant Workers, DESBUMI) in every village.Keywords: Protection, Migrant Workers, Problems
Law Enforcement on The Case Of Setting The Score in Soccer Competition (Comparative Study in Indonesia, Netherland, and Italy) Vitrona Adhe Waditra; Rahtami Susanti; Bayu Setiawan
UMPurwokerto Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.9606

Abstract

Setting scores in football matches often occur whether coaches, players, or match officials do it. Several countries such as Italy, the Netherlands, and Indonesia already have regulations containing legal sanctions for these practices. This study used a normative juridical method obtained through a literature review, then analyzed qualitatively normative. This study aims to determine the law enforcement of scoring cases in soccer matches in Indonesia, the Netherlands, and Italy. The results showed that scoring arrangements in Indonesia could be acted upon under Law No. 20 of 2001 on amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, while in the Netherlands, it used Wetboek van Strafrecht (Criminal Code) article 326, and in Italy regulated in Legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva.Keywords: Score Setting, Football.
Legal Consequences of Mixed Marriage Document Falsification In Indonesia (Case Study of Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald) Rizza Nafaani Hidayat; Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.10399

Abstract

AbstractForgery of letters/documents can be interpreted as an act that has the aim of imitating, creating an object that is no longer original or making an object lose its validity. Mixed marriages are regulated in Article 57 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. For the marriage to be registered, the conditions such as marriage documents must be met. If there is a forgery of mixed marriage documents, the marriage can be annulled. The cancellation of mixed marriages has an impact on the legal status of the marriage and the parties involved. Cases of falsification of mixed marriage documents that have occurred in Indonesia are those of the artist Jessica Iskandar who falsified her mixed marriage documents. The purpose of this study is to find out the legal consequences of falsifying mixed marriage documents in Indonesia (case studies of Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald) and legal protection for children born. The research method used is normative juridical, namely through literature studies which examine mainly secondary data in the form of laws and regulations, agreements or contracts, other legal documents, research results, study results, and other references.Keywords: Document Forgery, Mixed Marriage
Co-Authors Angger Darmawan BAYU SETIAWAN Boby Agusty Dana Haura Salsabila Eva Wardatul Maksufah Firdaus Pria Pradana Gagah Putra Perdana Indriati Amarini Juanita Kartini, Ika Ariani Mutia Nursanti Pipit Saraswati Rizza Nafaani Hidayat Tri Melia Rachmawati Vitrona Adhe Waditra Yulia Yulia