Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 44 AYAT (2) UU NO 23 TAHUN 2004) Rahtami Susanti; Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.770

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945,.bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus dan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Ketentuan pidana terhadap perbuatan kekerasan fisik telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memungkinkan adanya ancaman denda atau pidana penjara yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Kata Kunci :KDRT dan Pasal 44 UU PKDRT

PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) GUNUNG TUGEL KABUPATEN BANYUMAS Indriati Amarini; Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.740

Dewasa ini lingkungan perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah khususnya .Hal ini perlu dilakukan mengingat lingkungan hidup di sekitar kita akan menunjang kelangsungan pembangunan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (3) Undang undang Pengelolaan Lingkungan Hidup,termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Badan Llingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyumas adalah lembaga daerah yang bersifat non teknis membantu bupati dalam penanganan maupun usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, khususnya dalam hal persampahan, penanggulangan pencemaran akibat sampah di TPA Gunung Tugel yang secara teknis ditangani oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang mempunyai peran melakukan pencegahan dan penangulangan yang bersifat monitoring, pengintegrasian program, koordinatif, konsultatif serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kata Kunci : Peran BLH, Pencemaran Lingkungan dan Sampah

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Rizkon Maulana; Indriati Amarini; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219

The fulfillment of political rights for persons with mental disabilities in general elections has not been running as it should be. Pros and cons arise when collecting data on citizens who have the right to vote at the time of general elections. This research analyzes how the fulfillment of the political rights of persons with mental disabilities in legislation and the obstacles experienced in fulfilling the political rights of persons with mental disabilities. This research is a normative juridical study using secondary data as the main data, namely books, journals, research results, and legislation. Secondary data were analyzed normatively qualitative. The results showed that the political rights of persons with disabilities, including persons with mental disabilities, are a component of human rights that must be fulfilled in a democratic country. The fulfillment of the political rights of persons with disabilities is generally based on Law Number 8 of 2016, namely Article 13 which stipulates that persons with disabilities have the political right to vote and be elected in public office. These rights are important to be respected, protected and fulfilled in order to achieve justice for eliminating political discrimination against persons with disabilities. As for the obstacles experienced in fulfilling the political rights of persons with mental disabilities, namely the difficulty in conveying socialization materials to persons with mental disabilities and the level of voter participation among persons with mental disabilities is still low.Keywords: Political Rights, General Election, Mental Disability

MENGEFEKTIFKAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor) Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1272

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (the ecological approach), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (the antropocentris approach). Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau. Dalam kasus Montara maka perlu adanya upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu). Kata kunci: sanksi, pidana korporasi, lingkungan hidup

PERBANDINGAN SISTEM PERS YANG BERLAKU PADA ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI BERDASARKAN UU PERS Indriati Amarini; Tri Hartomo
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.776

Pers pada Era Orde Baru sangat dikendalikan oleh pemerintah. Kontrol pemerintah terhadap Pers tidak dapat diragukan lagi, begitu juga dengan pegaruhnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru sangat tidak mendukung keberadaan Pers. Salah satu contohnya adalah kebijakan Surat Izin untuk Penerbitan Pers (SIUPP), yang mana sangat tidak Pro-Pers. Pers mengalami kesulitan saat dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang secara alamiah melekat padanya, khususnya fungsi mereka bagi masyarakat (Panuj Redi, 1997: 34).

PENGAWASAN SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN USAHA PENGGALIAN BATU KAPUR DI KABUPATEN BANYUMAS Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.764

Setiap usaha pertambangan sudah pasti merusak lingkungan. Hal ini disebabka timbulnya dampak negatif dari usaha pertambangan berupa rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkar tambang. Dampak langsung adalah kerusakan ekologis serta peluang terjadinya banjir dan longsor. Salah satu usaha pertambangan yang ada di Banyumas adalah penggalian batu kapur. Penggalian batu kapur pada umumnya dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti dinamit, belerang yang dicampur dengan serbuk, karena hasilnya lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan bongkahan batu kapur yang ada dibukit. Penggunaan bahan peledaksendiri disamping menyebabkan keselamatan penggali juga sangat merusak ekosistem yang ada yaitu keindahan dari bukit kapur tidak terllihat secara alami lagi, selain itu asap yang didtimbulkan daari bahan peledak danpembakaran sangat menggagu pernafasan. Salah satu contoh adalah : Kondisi Gunung kapaur di Desa Darmakradenan Ajibarang Banyumas. Upaya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara preventif yaitu upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup meliputi pengawasan dan perijinan, selain itu dapat juga dilakukan secara represif yaitu upaya penegakan hukum kepada siapa saja yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kata kunci : Penegakan Hukum, Usaha Penggalian Batu Kapur

AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO) Susilo Wardani; Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.811

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal cerai talak Pengadilan Agama Purwokerto selalu mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri sehingga istri pun juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik atas nafkah anak, iddah dan mut’ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak, namun hakim Pengadilan Agama tidak wajib untuk membebankan kepada mantan suami atas biaya penghidupan atau nafkah kepada mantan istri dan anak jika istri tidak menuntut hal tersebut karena hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami lalai terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hakim terhadap mantan istri maupun anaknya maka mantan istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku. Kata-kata Kunci : akibat perceraian,hak mantan istri & anak

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME SERTA REKLAME ILLEGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA Indriati Amarini; Indra Susanto
Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.769

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan reklame di Kabupatan Purbalingga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kawasan/Zona Reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak reklame yang terjadi di Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap adanya reklame ilegal di Kabupaten Purbalingga. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak reklame serta reklame ilegal yaitu dengan memberikan sanksi berupa pencabutan, pembongkaran, penyitaan dan atau sanksi administrasi. Kata Kunci: Kebijakan, Pajak, dan Reklame

POLA PENGELOLAAN BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL (STUDI PADA NELAYAN ANGGOTA HNSI CABANG PEKALONGAN DENGAN PEMILIK KAPAL BINTANG MAS SAMUDRA Indriati Amarini; Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.744

Kelautan dan perikanan meruapakan salah satu sektor pendapatan nasional dalam bidnag ekonomi. Pengelolaan sumber daya ikan secara benar pada hakikatnya adalah amanat Undang Undang Dasar 1945. Hasil eksplorasi kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber kas daerah yang dapat membantu pembangunan pemerintah daerah terutama pada daerah daerh yang memiliki wilayah pesisir pantai. Optimalisasi sektor kelautan dan perikanan juga sudah digalakan akan tetapi belum optimal. Salah satu kendala yang dihadapi nelayan adalah pola bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal.perjanjian bagi hasil antara nelayan DPCHNSI Kota Nelayan dengan memiliki kapal Bintang Mas berdasarkan pada adat kebiasaan dengan presentase 50:50 dengan tidak melanggar ketentuan perundang undangan yaitu undang undang no. 16 tahun 1064 tentang hasil bagi perikanan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan undang undang tersebut memberikan kelonggaran pada hukum adat setempat tentang bagi hasil asalkan angka pembagiaanya tidak kurang dari 40:40 dengan pengawasan walikota dan gubernur. Sedangkan sengketa yang timbul adalah keadaan dimana biaya operasional dan hasil lelang tidak imbang sehingga pemilik kapal harus memberikan kebijaksanaan untuk memberikan uang kepada ABK dan nahkoda. Selain itu juga nahkoda berbuat curang yaitu menjaul tangkapannya di tengah laut dan hasilnya masuk ke kantong pribadi. Prosedur penyelesaian apabila terjadi sengketa antara nelayan dengan pemilik kapal yaitu melalui musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai mufakat maka penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kata Kunci :Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Kapal

Forced Efforts in the Execution of Decisions of the State Administrative Court Arigo Henry Pradana; Indriati Amarini; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.9598

The State Administrative Court is the executor of judicial power assigned to examine, decide and resolve State Administrative disputes. This research has two problems: forced attempts to execute the state administrative court's verdict and the obstacles in implementing these forced attempts. The research method is normative legal research called normative juridical research or doctrinal research that looks at the law's objectives, the values of justice, the validity of the rule of law, the law's concept, and legal norms. The implementation of forced efforts against The State Administrative Court decision under Article 116 paragraph (4) of Law Number 51 of 2009 can be applied in executing the State Administrative Court's decision. Institution for forced efforts consists of forced money, administrative sanctions, and announcements/publications important in the effort to force lies in State Administrative Officials' awareness to voluntarily comply with the State Administrative Court's decisions.Keywords: forced effort; execution, court decision

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search