Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum Journal of Innovative and Creativity Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Selamat Widodo
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Arts Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-usul Perkawinan oleh Prajurit TNI Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1992

Abstract

Peran bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terletak di pundak para prajurit TNI. Salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ada kalanya para prajurit TNI melakukan tindakan-tindakan yang ada di luar ketentuan Disiplin TNI, mulai dari yang pelanggaran-pelanggaran yang ringan sampai tindak pidana berat. Pada pelanggaran-pelangaran yang ringan mungkin dapat langsung ditindak oleh atasannya langsung sesuai dengan Peraturan Disiplin TNI yang berlaku, tetapi pada tingkat pidana akan langsung diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan dan penindakan. Kata kunci : Tindak Pidana, Perkawinan, Menyembunyikan Asal-Usul
Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto) Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak tersebut karena dari sisi psikologis dan kemampuan berpikir anakanak masih belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, perlu ada suatu mekanisme yang secara terstruktur melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa mengsampingkan kepentingan korban dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang timbulnya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Adanya diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kata kunci: Diversi, Perlindungan, Hak Asasi Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS NASABAH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PERBANKAN Daffa Alkafi; Selamat Widodo
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2024): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas atau yang bisa dikatakan difabel memiliki kesulitan dalam hal mengakses pelayanan publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan keuangan, karena minimnya aksesibilitas pendukung bagi kaum penyandang disabilitan pada tempat-tempat pelayanan publik tersebut. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan diperbankan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas saat mendapatkan pelayanan diperbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data empiris atau fakta-fakta dari Bank BRI KC Purwokerto untuk menguji, mengamati, atau mengalisis aspek-aspek hukum tertentu. Hasil penelitian ini menunjukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 6 /POJK 07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi nasabah penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dalam pelayanan di Bank BRI KC Purwokerto sudah berjalan dengan semestinya. Pihak bank dapat memastikan hak-haknya sudah terpenuhi dengan cara memberikan pelatihan khusus kepada pegawai bank dan pihak bank mengintegrasikan dengan baik peraturan yang dikeluarkan negara dan OJK. Komunikasi dan fasilitas yang berteknologi digital masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi nasabah penyandang disabilitas.
Kajian Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Pekerjaan Alih Daya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Aliran Utilitarianisme Yusuf Bagus Febrianto; Selamat Widodo; Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1693

Abstract

Peraturan perundang-undangan sering kali dipandang sebagai salah satu terobosan dalam perspektif utilitarianisme, yang merupakan aliran filsafat yang menekankan pencapaian tingkat kebahagiaan tertinggi melalui penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai produk hukum seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian dan manfaat bagi masyarakat yang salah satunya terkait ketentuan pekerja outsourcing (alih daya) baik pekerja PKWT maupun pekerja PKWTT. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam perspektif utilitarianisme, Undang-Undang Cipta Kerja dalam sektor ketenagakerjaan belum sejalan dengan pembentukan hukum yang mampu menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat
Co-Authors Daffa Alkafi Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona Yusuf Bagus Febrianto