Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat JAPHTN-HAN Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Septi Nur Wijayanti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
STUDI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM DALAM PERATURAN DAERAH DAN DAMPAKNYA BAGI PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DIY Nanik Prasetyoningsih; Mujiyana S.H., M.H.; Septi Nur Wijayanti
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 10, No 1 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.215 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v10i1.319

Abstract

Human rights conditions still have not significant progress yet. It will be shown in the absence of serious measures and well-planned by the government for the fulfillment of human rights both in the field of economic, social and cultural as well as in the field of civil and political rights. This research was conducted to describe the problems as follows: (1) How is the process of formulating the values of human rights in the draft of local regulations?, and (2) What is the impact of local regulations in the fulfillment of ESC rights of citizens? The aims of the study are: identify and assess the process of formulating the values of human rights in the draft regulations, and the impact of local regulations in the fulfillment of ESC rights. This is a normative legal research, its find the truth based on the logic of the legal thougth. The analysis conducted on the laws and regulations, which its containing norms of protection and fulfillment of ESC rights. In terms of empirical conducted to assess the impact of the local regulation on the community. The research conclusion are the Government District of Bantul have included ESC rights values into ones that are made in the period 2005-2009, although not all values can be accommodated into the local regulation. Regulation set a positive impact in the effort to fulfill the responsibility of the local government in fulfillment and protection of ESC rights.
MUHAMMADIYAH GREEN SCHOOL SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH MUHAMMADIYAH PCM TURI Agus Nugroho Setiawan; Septi Nur Wijayanti; Anisa Dwi Makrufi
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 2. Kreatifitas Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah dan Perguruan Tinggi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (908.309 KB) | DOI: 10.18196/ppm.42.741

Abstract

Lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak bagi setiap orang. Muhammadiyah mempunyai komitmen terhadap lingkungan, hidup bersih dan pendidikan sehat. Pendidikan di sekolah Muhammadiyah lingkungan PCM Turi sudah diupayakan agar mengarahkan pada pendidikan karakter, namun hasilnya belum optimal. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah program Muhammadiyah Green School (MGS). Permasalahannya adalah wawasan dan keterampilan sekolah Muhammadiyah di Turi tentang MGS masih terbatas. Program pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan, serta mewujudkan MGS di sekolah Muhammadiyah di Turi. Pengabdian pada masyarakat dilakukan menggunakan pendekatan community development dan partisipatif, dengan beberapa metode yaitu pendidikan masyarakat, pelatihan, difusi ipteks dan konsultasi. Sasaran program pengabdian pada masyarakat adalah SD Muhammadiyah Dadapan, SMP Muhammadiyah Turi, dan SMK Muhammadiyah 2 Turi sebagai pilot project Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi, focus group discussion (FGD), workshop, implementasi MGS di sekolah, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. Program MGS di sekolah Muhammadiyah di Turi sudah terlaksana melalui green curriculum, green community, dan green school, dan green culture. Dengan pendampingan oleh guru dan pembinaan dari UMY, MGS di sekolah Muhammadiyah di Turi dapat terwujud dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk interaksi akademik dan sosial, serta menjadi media pendidikan karakter.
Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice: Critical Note: Multi-Institutional Evaluation of Election Dispute Resolution and Electoral Justice Septi Nur Wijayanti; Aulia Khansa Nabila
APHTN-HAN Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i1.167

Abstract

Sebagus apapun sistem penyelenggaraan pemilu yang dirancang, potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Oleh karena itu, sistem pemilu yang baik harus memiliki mekanisme kelembagaan yang kredibel dalam mengatasi keluhan dan perselisihan yang muncul. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu dilakukan melalui multi lembaga. Pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, pelanggaran etik penyelenggara oleh DKPP, tindak pidana pemilu oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, sedangkan perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu melalui multi lembaga tidak efektif, yang berdampak pada keadilan pemilu. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu melalui multi lembaga terhadap keadilan elektoral. Metode yang digunakan adalah normatif dengan data sekunder dan pendekatan filosofis, perundang-undangan, serta konseptual. Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawren M. Friedman, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui multi lembaga tidak efektif. Hal ini terlihat dari tidak adanya pedoman hukum acara yang komprehensif, serta adanya delegasi kewenangan yang menyebabkan regulasi yang tidak terintegrasi. Masalah struktural, seperti peran ganda Bawaslu, juga menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Selain itu, kurangnya integritas penyelenggara dalam menegakkan hukum pemilu turut memperburuk situasi.
Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice: Critical Note: Multi-Institutional Evaluation of Election Dispute Resolution and Electoral Justice Septi Nur Wijayanti; Aulia Khansa Nabila
APHTN-HAN Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i1.167

Abstract

Sebagus apapun sistem penyelenggaraan pemilu yang dirancang, potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Oleh karena itu, sistem pemilu yang baik harus memiliki mekanisme kelembagaan yang kredibel dalam mengatasi keluhan dan perselisihan yang muncul. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu dilakukan melalui multi lembaga. Pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, pelanggaran etik penyelenggara oleh DKPP, tindak pidana pemilu oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, sedangkan perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu melalui multi lembaga tidak efektif, yang berdampak pada keadilan pemilu. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu melalui multi lembaga terhadap keadilan elektoral. Metode yang digunakan adalah normatif dengan data sekunder dan pendekatan filosofis, perundang-undangan, serta konseptual. Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawren M. Friedman, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui multi lembaga tidak efektif. Hal ini terlihat dari tidak adanya pedoman hukum acara yang komprehensif, serta adanya delegasi kewenangan yang menyebabkan regulasi yang tidak terintegrasi. Masalah struktural, seperti peran ganda Bawaslu, juga menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Selain itu, kurangnya integritas penyelenggara dalam menegakkan hukum pemilu turut memperburuk situasi.
Co-Authors Agus Nugroho Setiawan Anisa Dwi Makrufi Aulia Khansa Nabila Nanik Prasetyoningsih