Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) TANPA IZIN Indah Meliwati; Puti Priyana
Jurnal Education and Development Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.082 KB) | DOI: 10.37081/ed.v9i2.2476

Abstract

Untuk mengurangi resiko terjadinya pencemaran lingkungan hidup menjadi sekecil mungkin, maka Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai suatu instrumen pengendalian lingkungan hidup dalam mengawasi terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia khususnya terkait dumping limbah B3. Tujuan dari penelitin ini adalah agar semua orang dapat mengetahui tindak pidana lingkungan terhadap kegiatan dumping limbah bahan berbahaya beracun (B3) ke media lingkungan tanpa izin (berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr). Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, berfokus pada dokumen Hasil Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr. Tindak pidana lingkungan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin artinya suatu kegiatan membuang limbah secara langsung ke lingkungan hidup tanpa adanya sebuah wadah penyimpanan limbah yang sudah diberikan izin oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian pada putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr, PT. Wan Bao Long Steel dinyatakan telah melakukan dumping limbah seperti yang diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan dijatuhi sanksi pidana sesuai Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu diberikan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas pertimbangan dari Majelis Hakim yang dapat meringankan dan memberatkan hukumannya.
Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi Thania Khairunisa; Puti Priyana
Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i1.614

Abstract

Crimes that often occur in Indonesia has become a sure thing to happen every day, so in uncovering criminal cases such as theft, murder and others, there needs to be evidence to uncover the cause of a crime which is necessary to examine a criminal case in which forensic medical science is very helpful to law enforcement officials to uncover a criminal act , both the examination of the living and the dead. So what needs to be understood here is the role of any and the strength of forensic legal evidence in the settlement of criminal cases. using normative methods, the specifications of this study are used that are descriptive. In the future, we can find out what are the roles of forensic medicine and the legal force of forensic evidence in the process of proof of criminal acts, especially in abortion crimes that often occur in Indonesia.
Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud Wahdah Prasetya; Puti Priyana
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.472

Abstract

The problems in this research are regulate digital forensic law in proving crime in Indonesia, judges consider the presence of digital forensic evidence in fraud crime. This research uses normative juridical approach, by examining and interpreting matters relating theoretical principles, conceptions, doctrines and legal norms relating to the presence of forensic digital evidence. The result showed that digital Forensic Arrangements in analyzing digital evidence in terms of proving criminal acts are not specifically regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) because exceptions to electronic / digital evidence are regulated in the Information and Electronic Transaction (ITE) Act so that can be a legal basis for digital forensics. Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions on Article 5 has been clearly stated that electronic information is a valid legal evidence in the form of electronic information and / or electronic documents and / or printout. The rise of data fraud requires a legal arrangement that is expected to be able to prevent and reduce these crimes. For this reason, it is important to elaborate legal arrangements for both implementation and criminal sanctions related to data fraud in Indonesia.
Penegakan Kode Etik Kejaksaan terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Nurhadisyah Mulqi Putri; Puti Priyana
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.508

Abstract

As indicated by Article 30 passage 1 letter b of the Prosecutor's Law, the Public Prosecutor as a public investigator has the power to indict instances of criminal demonstrations. For this situation, particularly opiates wrongdoings as managed in the Law on Narcotics and can't be isolated from the criminal equity framework. The job of the investigator's office in arraigning opiates crooks is to facilitate with other policemen, particularly BNN officials, the Police, and PPNS. This review utilizes a regularizing juridical methodology, by looking at and deciphering hypothetical issue concerning the standards, originations, precepts and legitimate standards identifying with law requirement against investigators who carry out opiates violations. The outcomes show that the Narcotics Law doesn't manage the examiner's office in opiates cases; they just endorse the beginning of the examination and get the minutes of the examination. The most prevailing deterrent is knowing current realities on the ground considering the way that the Public Prosecutor can't explore opiates cases in the field. opiates wrongdoing cases since opiates are identified with the public interest. The law on opiates should give the examiner the position to become agents.
SOSIALISASI ASPEK HUKUM PENGGUNAAN JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN BAKU OBAT KIMIA BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Puti Priyana; Mitari Dianrachma; Rendi Ardiansyah
ABDIMAS UNWAHAS Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/abd.v6i2.5543

Abstract

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jamu merupakan salah satu obata tradisional yang kerap dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun banyak jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang beredar di masyarakat. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih berhati – hati dalam mengkonsusmi obat tradisional khusunya jamu. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pendekatan virtual etnografi serta sosisalisasi kepada masyarakat secara online. Hasil pengabdian ini menyatakan bahwa masyarakat antusias dalam menerima video – video edukasi terkait Jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang telah disebarluaskan.Kata Kunci :  Sosialisasi, Obat Tradisional, Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya. AbstractTraditional Medicines are ingredients or ingredients in the form of plant ingredients, animal ingredients, mineral substances, galenic preparations, or mixtures of these ingredients that have been used for treatment from generation to generation, and can be applied in accordance with the prevailing norms in society. Jamu is a traditional medicine that is often consumed by Indonesians. However, many herbs contain dangerous medicinal chemicals circulating in the community. Community service in the form of Community Service Program aims to educate the public to be more careful in consuming traditional medicines, especially herbal medicine. This service uses a qualitative method, namely a virtual ethnographic approach and online socialization to the community. The results of this dedication show that the public is enthusiastic about receiving educational videos related to Jamu containing dangerous medicinal chemicals that have been distributed.Keywords : Socialization, Traditional Medicine, Hazardous Chemical Drug Raw Ingredients.
Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara ZinaSesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh Fajar Ibrahim; Puti Priyana
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum adat. Akhir- akhir ini terjadi peningkatan perselingkuhan sesama jenis. Yang menurut hukum Islam, sama sekali dilarang. Berbeda dengan di Aceh, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam qanun ini tidak terbatas pada pidana yang diikat oleh perkawinan dengan orang lain, tetapi juga dapat dijatuhkan dengan hukuman perzinahan terhadap dua pasang orang yang belum kawin jika mereka melakukan perzinahan. Homoseksual sering disebut Liwath dalam Islam. Kebudayaan Aceh yang diwujudkan dalam kehidupan adat, lahir dari pengkhianatan terhadap syariat Islam. Hukum adat, khususnya di Aceh, memiliki arti penting dibandingkan dengan hukum biasa. Kehadiran hukum adat di kalangan masyarakat adat Aceh tidak dapat diselesaikan karena sudah mendarah daging di dalamnya.
KEBIJAKAN SINGLE SALARY DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARAYANG BERPIJAK PADA KEADILAN DAN KELAYAKAN Mohammad Iqbal Asshidiqii1910631010036@student.unsika.ac.id; Puti Priyana
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ragam problematika serta dinamika mengenai hukum Kepegawaian di Indonesia kini semakin menuntut adanya suatu kebijakan yang lebih memberikan kesejahteraan dengan sistem penggajian yang layak serta berkeadilan. Tujangan kinerja yang besar tidak memberikan jaminan mampu menjauhkan Pegawai dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan studi kepustakaan atas bahan hukum primer serta sekunder dan juga pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis, juga pendekatan konseptual menjadi metode penelitian dalam peneleitian ini. Mengingat pada kedudukan ASN sebagai bagian yang begitu sangat penting dalam roda Pemerintahan. Lewat UU tentang Aparatur Sipil Negara, ASN (PNS serta P3K) mendapatkan hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya sebagai aparatur Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pegawai menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, pemberian Tukin PNS belum didasarkan pada ukuran kinerja pegawai yang sebenarnya. Ukuran yang digunakan lebih didasarkan pada nilai-nilai dan perilaku yang sangat tidak terukur. Konsep single salary system sebagai suatu sistem yang dapat dianggap memihak serta mampu memberikan kesejahteraan yang berkeadilan serta layak bagi Pegawai.