Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Kewarganegaraan
Feny Windiyastuti
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Assessment of Electronic Ticket Law (ETLE) Against Four-Wheeled Road Users in the Area of the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya Erika Kusuma Rahmadany; Feny Windiyastuti
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1051.964 KB)

Abstract

Users of four-wheeled vehicles in everyday life can have a negative impact, namely traffic jams and accidents, requiring law enforcement efforts by using an electronic ticket or called ETLE. The application of ETLE is a new thing in traffic law enforcement at the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya. the enactment of electronic ticketing can provide fast and effective service so as to provide convenience in resolving traffic violations. Electronic Traffic Law Enforcement is the implementation of technology to record violations in traffic electronically to support security, order, and safety. ETLE provides a guarantee of the application of the law for all parties participating in traffic, especially four-wheeled motorists. The electronic ticket does not present officers in the field but monitors through a monitoring camera, later traffic riders who violate will be told what the sanctions in accordance with the violation are made through a letter sent to the address of the violator.
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang Farid Azis Abdullah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.226 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3242

Abstract

AbstrakElektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap dalam operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E-ticket dan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV.Kata Kunci : Elektronik Traffic Law Enforcement, Menghindari Suap AbstractElectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is the digitization of the ticketing process by utilizing technology that is expected to be more efficient and effective in the entire ticketing process and assist the police in administrative management. It is no secret that the practice of bribery in traffic operations often occurs, that is the reason the Indonesian police have implemented the E-ticket system and the ETLE system which are believed to reduce the practice of extortion (illegal fees) and bribes. The ticketing process is assisted by the installation of CCTV (Closed Circuit Television) cameras at every red light to monitor road conditions. Unlike the E-Tilang, ETLE law enforcement uses surveillance cameras or CCTV. Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement, Avoid Bribes
Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Nurul Hasanah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.958 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3243

Abstract

AbstrakSalah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Sebab dalam dunia farmasi terdapat profesi yang menyangkut seni dan cara penyediaan obat, baik dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)Kata Kunci : Sanksi hukum, pengedar sediaan farmasi, tanpa izin AbstractOne of the crimes and violations of the law in the health sector, What is rife at this time is crime in the pharmaceutical sector. Because in the pharmaceutical world there are professions that involve the art and methods of providing drugs, either from natural or synthetic sources that are suitable for distribution and use in the treatment and prevention of disease. Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Related to Pharmaceutical Preparations without a Circulation Permit which stipulates that: "everyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that does not have a distribution permit as referred to in Article 106 paragraph ( 1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred rupiah) Keywords: Legal sanctions, distribution of pharmaceutical preparations, without a permit
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt) Julyanto Manurung; Feny Windiyastuti
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7555

Abstract

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia.NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar. Penulis dalam meneliti skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian yuridis normatif. Untuk itu yang diteliti adalah unsur- unsur tindak pidana Informasi dan transaksi Elektronik(ITE). Penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP, Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder berasal dari : buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain- lain, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari : Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain- lain. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. ini apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sebab menurut penulis dalam kasus ini Majelis Hakim memutus dengan putusan yang dingan dibanding dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi menurut penulis.
Co-Authors Erika Kusuma Rahmadany Farid Azis Abdullah Julyanto Manurung Nurul Hasanah