Garuda - Garba Rujukan Digital

Assessment of Electronic Ticket Law (ETLE) Against Four-Wheeled Road Users in the Area of the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya Erika Kusuma Rahmadany; Feny Windiyastuti
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1051.964 KB)

Users of four-wheeled vehicles in everyday life can have a negative impact, namely traffic jams and accidents, requiring law enforcement efforts by using an electronic ticket or called ETLE. The application of ETLE is a new thing in traffic law enforcement at the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya. the enactment of electronic ticketing can provide fast and effective service so as to provide convenience in resolving traffic violations. Electronic Traffic Law Enforcement is the implementation of technology to record violations in traffic electronically to support security, order, and safety. ETLE provides a guarantee of the application of the law for all parties participating in traffic, especially four-wheeled motorists. The electronic ticket does not present officers in the field but monitors through a monitoring camera, later traffic riders who violate will be told what the sanctions in accordance with the violation are made through a letter sent to the address of the violator.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang Farid Azis Abdullah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakElektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap dalam operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E-ticket dan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV.Kata Kunci : Elektronik Traffic Law Enforcement, Menghindari SuapÂ AbstractElectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is the digitization of the ticketing process by utilizing technology that is expected to be more efficient and effective in the entire ticketing process and assist the police in administrative management. It is no secret that the practice of bribery in traffic operations often occurs, that is the reason the Indonesian police have implemented the E-ticket system and the ETLE system which are believed to reduce the practice of extortion (illegal fees) and bribes. The ticketing process is assisted by the installation of CCTV (Closed Circuit Television) cameras at every red light to monitor road conditions. Unlike the E-Tilang, ETLE law enforcement uses surveillance cameras or CCTV. Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement, Avoid Bribes

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Nurul Hasanah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakSalah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Sebab dalam dunia farmasi terdapat profesi yang menyangkut seni dan cara penyediaan obat, baik dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: â€œ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)Kata Kunci : Sanksi hukum, pengedar sediaan farmasi, tanpa izinÂ AbstractOne of the crimes and violations of the law in the health sector, What is rife at this time is crime in the pharmaceutical sector. Because in the pharmaceutical world there are professions that involve the art and methods of providing drugs, either from natural or synthetic sources that are suitable for distribution and use in the treatment and prevention of disease. Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Related to Pharmaceutical Preparations without a Circulation Permit which stipulates that: "everyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that does not have a distribution permit as referred to in Article 106 paragraph ( 1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred rupiah) Keywords: Legal sanctions, distribution of pharmaceutical preparations, without a permit

ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt) Julyanto Manurung; Feny Windiyastuti
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7555

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia.NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar. Penulis dalam meneliti skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian yuridis normatif. Untuk itu yang diteliti adalah unsur- unsur tindak pidana Informasi dan transaksi Elektronik(ITE). Penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP, Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder berasal dari : buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain- lain, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari : Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain- lain. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. ini apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sebab menurut penulis dalam kasus ini Majelis Hakim memutus dengan putusan yang dingan dibanding dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi menurut penulis.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Danil Siswadi; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4156

Abstrak Kemajuan zaman dalam bidang transportasi sudah ditransformasi dari sistem konvensional menjadi lebih multi-kreatif salah satunya dengan lahirnya transportasi berbasis online yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu maupun oleh kelompok. Saat ini, muncul berbagai macam jenis transportasi berbasis online, salah satunya Go-jek. Dalam penelitan ini digunakan metode penelitian hukum normatif/metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat dua pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Gojek terhadap konsumen sebagai pengguna jasa transportasi online, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability), yang diatur dalam Surat Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Gojek tentang Klaim Asuransi. Perlindungan hukumnya adalah kecelakaan, objek pesanan rusak/hilang, objek tidak sampai ke konsumen. Caranya adalah driver Go-jek mendatangi Kantor Perusahaan PT. Go-jek untuk menyampaikan masalah yang dihadapi kepada perwakilan perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen bukti pemesanan Go-jek. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui jalur non litigasi dan kedua melalui jalur litigasi. Jalur non litigasi dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi yang dapat di fasilitasi dan didampingi oleh LPKSM atau Advokat. Namun apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan penyelesaian yang telah dilaksanakan melalui jalur-jalur tersebut, maka Konsumen dapat menempuh jalur litigasi, yaitu jalur melalui pengadilan yang dapat ditempuh melalui proses hukum pidana maupun proses gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transportasi Online. Abstract The progress of the times in the field of transportation has been transformed from a conventional system to a more multi-creative one, one of which is the birth of online-based transportation that can be used by individuals and by groups. Currently, various types of online-based transportation appear, one of which is Go-Jek. In this research, normative legal research methods/normative juridical methods are used. The results of the study show that there are two responsibilities as the implementation of legal protection provided by PT Gojek to consumers as users of online transportation services, namely responsibilities that must be carried out as well as possible (responsibility) and responsibility for compensation (liability), which are regulated in the Partnership Agreement. PT. Gojek Indonesia with Gojek Partners regarding Insurance Claims. The legal protection is an accident, the object of the order is damaged/lost, the object does not reach the consumer. The trick is the Go-jek driver comes to the PT. Go-jek to convey the problems encountered to company representatives by bringing documents proof of Go-jek orders. Legal remedies that can be taken by consumers if their rights are not fulfilled can be done in two ways, first through non- litigation and secondly through litigation. The non- litigation path is carried out by means of mediation, negotiation, or conciliation which can be facilitated and accompanied by LPKSM or an advocate. However, if one of the parties does not agree with the settlement that has been carried out through these channels, then the consumer can take litigation, namely the path through the courts that can be taken through criminal law processes or civil lawsuits to obtain compensation. Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Transportation.

Pendekatan Hukum Pidana dalam Menangani Penyeludupan Barang Ilegal di Indonesia: Analisis Mendalam dan Studi Komparatif dengan Kebijakan serta Praktik Penegakan Hukum di Negara-Negara Anggota Asean Feny Windiyastuti; Ricky Virgiawan; Hamzah Robbani
Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2024): DECISIO
Publisher : LPPM Iblam School of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/decisio.v1i1.3

This study investigates Indonesia's criminal law approach in addressing the significant challenge of illegal goods smuggling, impacting national security and regional-global stability, encompassing issues like illegal fishing, piracy, marine pollution, terrorism, and drug abuse. Employing comparative and qualitative analysis methods, the research compares Indonesia's practices with those of ASEAN countries, using primary and secondary legal data. The findings highlight the need for enhanced inter-agency coordination, infrastructure development, and international cooperation, recommending strengthening regional collaboration, improving prevention and enforcement, and risk mitigation. This study contributes to national and regional security policies, focusing on the management of illegal goods smuggling in ASEAN.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang Farid Azis Abdullah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3242

AbstrakElektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap dalam operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E-ticket dan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV.Kata Kunci : Elektronik Traffic Law Enforcement, Menghindari SuapÂ AbstractElectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is the digitization of the ticketing process by utilizing technology that is expected to be more efficient and effective in the entire ticketing process and assist the police in administrative management. It is no secret that the practice of bribery in traffic operations often occurs, that is the reason the Indonesian police have implemented the E-ticket system and the ETLE system which are believed to reduce the practice of extortion (illegal fees) and bribes. The ticketing process is assisted by the installation of CCTV (Closed Circuit Television) cameras at every red light to monitor road conditions. Unlike the E-Tilang, ETLE law enforcement uses surveillance cameras or CCTV. Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement, Avoid Bribes

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Nurul Hasanah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3243

AbstrakSalah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Sebab dalam dunia farmasi terdapat profesi yang menyangkut seni dan cara penyediaan obat, baik dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: â€œ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)Kata Kunci : Sanksi hukum, pengedar sediaan farmasi, tanpa izinÂ AbstractOne of the crimes and violations of the law in the health sector, What is rife at this time is crime in the pharmaceutical sector. Because in the pharmaceutical world there are professions that involve the art and methods of providing drugs, either from natural or synthetic sources that are suitable for distribution and use in the treatment and prevention of disease. Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Related to Pharmaceutical Preparations without a Circulation Permit which stipulates that: "everyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that does not have a distribution permit as referred to in Article 106 paragraph ( 1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred rupiah) Keywords: Legal sanctions, distribution of pharmaceutical preparations, without a permit

IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM SAHABAT SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN RT 008 RW 001 MANGGARAI TEBET JAKARTA SELATAN Feny Windiyastuti; Ina Heliany; Radian Syam
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 03 (2025): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Isu kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan. Anak sebagai kelompok rentan sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai baik secara hukum maupun psikologis. Program Sahabat Saksi dan Korban di Kelurahan RT 008 RW 001 Manggarai, Tebet, hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas program dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi anak korban, keluarga korban, masyarakat setempat, serta aparat kelurahan yang terlibat dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan seminar hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual, prosedur pelaporan, dan mekanisme perlindungan hukum. Program pendampingan juga memberikan dampak positif dengan meningkatkan rasa aman, keberanian korban untuk melapor, serta akses pada layanan psikologis. Evaluasi memperlihatkan adanya perubahan sikap masyarakat yang lebih terbuka dalam mendukung korban dan menolak praktik kekerasan seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Sahabat Saksi dan Korban efektif sebagai model perlindungan anak berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Temuan ini penting sebagai rekomendasi bagi pengembangan program serupa di wilayah lain.

Model Pendampingan Berbasis Komunitas: Implementasi Program Sahabat Saksi dan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Manggarai, Tebet Jakarta Selatan Feny Windiyastuti; Ina Heliany; Radian Syam; Agnes Fitryantica
Journal of Community Development Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i2.1828

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual melalui penerapan model pendampingan berbasis komunitas di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Program Sahabat Saksi dan Korban dirancang sebagai respons terhadap keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanganan awal, dan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, pemetaan kebutuhan, diskusi kelompok terarah, pelatihan relawan komunitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat, orang tua, dan relawan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak, serta meningkatnya kesiapan kader dalam merespons kasus secara cepat dan tepat. Relawan yang telah dilatih mampu memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, memberikan pertolongan pertama psikososial, serta mendampingi keluarga korban dalam mengakses layanan rujukan resmi seperti kelurahan, kepolisian, dinas sosial, dan P2TP2A. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu memperkuat koordinasi lintas pihak dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Secara keseluruhan, program ini menyimpulkan bahwa model pendampingan berbasis komunitas efektif dalam memperkuat sistem dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual dan memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search