Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Nurul Hasanah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.958 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3243

Abstract

AbstrakSalah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Sebab dalam dunia farmasi terdapat profesi yang menyangkut seni dan cara penyediaan obat, baik dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)Kata Kunci : Sanksi hukum, pengedar sediaan farmasi, tanpa izin AbstractOne of the crimes and violations of the law in the health sector, What is rife at this time is crime in the pharmaceutical sector. Because in the pharmaceutical world there are professions that involve the art and methods of providing drugs, either from natural or synthetic sources that are suitable for distribution and use in the treatment and prevention of disease. Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Related to Pharmaceutical Preparations without a Circulation Permit which stipulates that: "everyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that does not have a distribution permit as referred to in Article 106 paragraph ( 1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred rupiah) Keywords: Legal sanctions, distribution of pharmaceutical preparations, without a permit
Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Nurul Hasanah; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3243

Abstract

AbstrakSalah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Sebab dalam dunia farmasi terdapat profesi yang menyangkut seni dan cara penyediaan obat, baik dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)Kata Kunci : Sanksi hukum, pengedar sediaan farmasi, tanpa izin AbstractOne of the crimes and violations of the law in the health sector, What is rife at this time is crime in the pharmaceutical sector. Because in the pharmaceutical world there are professions that involve the art and methods of providing drugs, either from natural or synthetic sources that are suitable for distribution and use in the treatment and prevention of disease. Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Related to Pharmaceutical Preparations without a Circulation Permit which stipulates that: "everyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that does not have a distribution permit as referred to in Article 106 paragraph ( 1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred rupiah) Keywords: Legal sanctions, distribution of pharmaceutical preparations, without a permit
MENJADIKAN GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DENGAN MENERAPKAN POLA PENDIDIKAN REVOLUSI MENTAL DI SMA MUHAMMADIYAH 4 JAKARTA Marjan Miharja; Nurul Hasanah; Hendrio H. Pesik; Luqman Hadi R; Satriya Kurnia S; Abdullah Zaini; Tri Arief Noviyanto; Ricky Adi Prasetiyo; Andy Sanjaya M; Akmal Ridho; Asmila Sari; Esa Dian Arifni
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v2i1.244

Abstract

Perubahan pola pikir yang terdapat pada kehidupan memaknai bahwa dimulainya revolusi mental. Berdasarkan penilaian bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat kelak terhadap perubahan tersebut juga patut diperhitungkan, apalagi ranah pendidikan merupakan penentu awalnya. Revolusi mental wajib mencakup sebagai angin segar yang menyembuhkan pilar-pilar negara yang sudah roboh atau berubah dari nilai-nilai moral Pancasila, menjadi sebuah dongkrak bagi masyarakat yang terjatuh, menjadi jembatan toleransi dan kemanusiaan, dan juga penegak identitas bangsa Indonesia. Guru memiliki posisi terpenting dalam sektor Pendidikan karena guru sendiri menempati posisi sebagai agen perubahan atau bisa disebut agent of change. Posisi guru sebagai garda terdepan dan yang utama, memiliki andil dalam proses perubahan individu, dimana terdapat pengisian gelas ilmu pengetahuan yang tadinya kosong lalu memiliki isi (input knowledge). Profesionalisme guru yang menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan merupakan hasil dari proses belajar yang kelak akan dilaksanakan oleh para peserta didik baik secara bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.