Ririn Widiyastuti
Universitas Al Azhar Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Deskripsi Pranata Masyarakat Arab dalam Film “Kingdom Of Heaven” Zulkarnen Zulkarnen; Aliudin Mahyudin; Febry P Y; Vanny Rahmi Putri; Ririn Widiyastuti
JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.398 KB) | DOI: 10.36722/sh.v3i4.225

Abstract

Abstrak - Penelitian ini membahas mengenai “Kingdom of Heaven” yang merupakan film yang digarap oleh industri perfilman Hollywood yang menceritakan sejarah umat manusia yang pernah terjadi di abad ke-11. Perkembangan situasi di Palestina yang belum juga memperoleh titik damai antara Palestina dan Israel, menjadi titik awal mengapa perindustrian Hollywood memproduksi sebuah film untuk mengingatkan kembali akan sebuah jalan sejarah  yang pernah ditempuh oleh Palestina. Tim peneliti mencoba memberikan tambahan dan juga analisis kritis dari film “Kingdom of Heaven” yang diharapkan dapat dijadikan bahan kajian guna terciptanya rekayasa sosial dari tatanan baru yang damai di bumi Palestina. Penelitian ini terbatas pada analisis pranata masyarakat dan masih memerlukan kajian budaya khususnya sub pranata sosial lainnya yang belum dianalisis, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang dapat mendukung dalam memberikan gambaran yang utuh akan rekayasa sosial yang diharapkan dapat diimplementasikan guna terciptanya Yerusalem yang damai. Penelitian ini juga mendeskrpsikan figur Shalahuddin yang tidak ditemukan atau masih sangat minim digambarkan dalam film ini. Perlu kiranya sebagai saran dari penelitian ini agar penelitian budaya harus terus ditingkatkan, khususnya studi kawasan Timur Tengah yang sampai hari ini masih jauh dari kedamaian dan sedang mencari format rekayasa sosial yang mendukung terciptanya situasi dan budaya masyarakat yang kondusif. Industri perfilman hendaknya dapat lebih mengeksplor lagi sumber-sumber sejarah yang digunakan sebagai dasar pembuatan sebuah film non-fiksi, sehingga penonton dapat mengambil manfaat setelah menyaksikannya karena film hari ini menjadi media yang sangat potensial dalam menyampaikan sebuah pesan.  Kata Kunci – Palestina, Kerajaan, Surga, Islam, Salib Abstract - This study discusses "Kingdom of Heaven" which is a film produced by the Hollywood film industry that tells the history of mankind that has ever happened in the 11th century. The development of the situation in Palestine isn’t yet to gain a point of peace between Palestine and Israel it became the starting point of why industrial Hollywood produced a film for recalling the history has that taken place by the Palestinians. The researcher to provide an additional and critical analysis of the film "Kingdom of Heaven" that is expected to be used as study materials for the creation of social engineering for a new order of peace in Palestine. This study is limited to the analysis of public institutions and still needs research in culture, especially sub social institutions that have not been analyzed, so as to contribute support that provides a complete picture of the social engineering which is expected to be implemented in order to create a peaceful Jerusalem. The study also describes Saladin’s figure that cannot be found or is still portrayed minimally in this film. We should also bear as a suggestion from this study that the culture research should be improved, especially the study of the Middle East are region to this day which is still far from peace and are still looking for a format that supports the creation of a conducive social engineering and cultural situation. The film industry should also be able to further explore more historical sources used as a basis for making non-fiction films, so that the audience can benefit after seeing the movie. Because films today become a potential media in conveying a message.  Keywords - Palestina, Kingdom, Heaven, Islam, Salib
TINJAUAN YURIDIS HUKUM PKWT TERHADAP KONTRAK KERJA PTT PTSL KANWIL BPN DKI JAKARTA 2019 Ririn Widiyastuti; Yusup Hidayat; Arina Syechbubakar
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1266

Abstract

 AbstrakDalam rangka mencapai target PTSL 2019, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI merekrut PTT untuk menjadi Tenaga Pembantu Administrtif PTSL di DKI. Selama satu tahun kontrak, peneliti melihat ada hal- hal yang tidak sesuai antara isi kontrak kerja dengan yang terjadi dilapangan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Kontrak Kerja PTT PTSL Kanwil DKI Jakarta 2019 ditinjau dari Hukum PKWT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis peraturan perundang- undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait dengan pelaksanaan PTSL dan PTT. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang didapatkan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara detail dan teliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Kontrak kerja PTT PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta 2019 telah memenuhi semua persyaratan secara hukum PKWT. Kedua, Perlindungan hukum terhadap PTT PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta 2019 masih sangat lemah. Kata Kunci : Kontrak Kerja, PTT PTSL, Hukum PKWT AbstractIn order to achieve the 2019 Complete systematic land registration (PTSL) target, the Regional Office of the DKI Province National Land Agency recruited PTTs to become Complete systematic land registration (PTSL) Administrative Assistants in DKI. During the one year contract, the researcher saw that there were things that did not match the contents of the work contract with what was happening in the field so that the researcher was interested in examining the 2019 DKI Jakarta Regional Office PTT Complete systematic land registration (PTSL) Work Contract in terms of the Particular Time Working Agreement (PKWT) Law. This study uses a normative legal research method by analyzing legislation and other legal sources related to the implementation of Complete systematic land registration (PTSL) and PTT. All data used in this study are secondary data or data obtained by tracing legal materials in detail and thoroughly. The conclusions of this study are: The First, the PTT Complete systematic land registration(PTSL) work contract for the 2019 DKI Jakarta BPN Regional Office has fulfilled all the legal requirements of the Particular Time Working Agreement (PKWT). The second, legal protection for PTT Complete systematic land registration (PTSL) Regional Office of DKI Jakarta BPN 2019 is still very weak.Keyword : Working Agreement, PTT PTSL, law of the Particular Time Working Agreement (PKWT)