Garuda - Garba Rujukan Digital

Developmental Strategy of Suku Dayak Meratus Juhu Village South Borneo Province Mohamad Sukeri Khalid; Nurul Azkar
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 4 (2014): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Publisher : Balai Besar Litbang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Marginalization process on Suku Dayak Meratus, South Borneo Province, during a new order has slightly change then in reformation era government, though an experiment of being marginalized in a long period of time loomed traumaticfeeling, so they have been precarious and tending persistent against government policy, included the policy of reformation government. But behind all of the conditions, Suku Dayak Meratus Juhu Village living in tropical forest of Meratus Hill have defense strategy and selves development to enhance their welfare, and still keep traditional value related to their environment natural prevention.

Adaptasi Kultural Masyarakat Dalam Modernisasi (Studi Kasus di Kawasan Batang Banyu Kabupaten Tapin) Nurul Azkar; Asy'ari Abbas; Luthfi Hidayat
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 2, No 1 (2020): JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v2i1.2747

Masyarakat yang bermukim di kawasan Batang Banyu memiliki kultur pertanian yang khas sesuai dengan lingkungan alamnya. Kultur masyarakat tersebut selalu mengalami perubahan secara evolusioner. Perubahan kultur tersebut ternyata kurang adaptif terhadap kultur modern yang diintrodusir perkebunan kelapa sawit.

RESPONSIVITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nurul Azkar
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 3, No 2 (2021): JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v3i2.4853

Kebutuhan masyarakat miskin untuk tinggal di rumah layak huni sebenarnya bisa diwujudkan apabila pemerintah daerah memberikan respons yang seimbang terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digagas pemerintah pusat. Hal ini dapat difahami karena urusan perumahan merupakan salah satu urusan konkuren, yakni urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Akan tetapi, sampai berakhirnya masa pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019, pelaksanaan program BSPS di Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah target nasional. Masalah ini disebabkan rendahnya responsivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program BSPS di daerah masing.

SIMPLE FLATS FOR RENT (RUSUNNAWA) FOR WHO? CASE STUDY: TELUK KELAYAN FLATS, BANJARMASIN CITY Nurul Azkar; Rabiyatul Adawiyah
Jurnal Ekonomi Vol. 11 No. 03 (2022): Jurnal Ekonomi, 2022 Periode Desember
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The construction of simple rented flats (Rusunawa) is an integral part of the slum management program and at the same time providing decent housing for low-income people. This study aims to analyze the benefits of the Teluk Kelayan Flats in the City of Banjarmasin for low-income people, including victims of relocation of slum areas. In order to obtain data, observations and interviews were carried out with several informants from the Housing and Settlement Area Office of the City of Banjarmasin, managers and occupants of the flats and several residents who were victims of relocation. The results of the data analysis show that the development policy for the Teluk Kelayan Flats has not been used optimally because not all the rooms are filled. In fact, the existing occupants are not low-income residents who are victims of the relocation of slum areas.

IMPLEMENTASI PROGRAM FOOD ESTATE DI DESA BAHAUR TENGAH, KECAMATAN KAHAYAN KUALA, KABUPATEN PULANG PISAU Ode Mahardhika; Nurul Azkar; Erma Ariyani
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 5, No 1 (2023): JANUARI - JUNI 2023
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v5i1.8018

Food Estate adalah program nasional milik Presiden Joko Widodo yang dicanangkan salah satunya di Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Program ini mirip dengan program PLG pada jaman Presiden Soeharto tetapi mengalami kegagalan akibat kurangnya perhatian terhadap aspek teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Lalu, apakah program Food Estate ini belajar dari kegagalan program PLG karena berbenturan dengan sistem sosio-kultural masyarakat setempat? Pertanyaan mendasar inilah yang menjadi inspirasi penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Food Estate dengan lokus di Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pandangan kunstruktivisme karena mengandalkan sebanyak mungkin pandangan partisipan tentang situasi yang sedang terjadi. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri yang turun ke lapangan berinteraksi dengan masyarakat setempat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Food Estate ternyata mengulangi kesalahan program PLG Orde Baru. Aspek-aspek sosial, budaya, teknis, ekonomi, dan kelembagaan ekonomi setempat terabaikan. Hal tersebut disebabkan program Food Estate bersifat sentralistik, tidak memberi ruang bagi masyarakat, khususnya para petani yang lebih memahami kondisi lokal untuk memberikan saran dan masukan guna perbaikan program. Untuk itu disarankan agar pemerintah melakukan perubahan kebijakan, khususnya dalam implementasi kebijakan untuk lebih adaptif dengan kondisi lokal.

Penerapan Siklus Perencanaan Pembangunan Sektor Publik di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Tia Monica; Nurul Azkar
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6411

Pembangunan sektor publik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kemampuan pemerintah dalam mengelola pemerintahan sangat bergantung pada pendelegasian kewenangan, termasuk perencanaan pembangunan. Di Kecamatan Timpah yang terdiri dari sembilan desa, tersedia 15 TK dan 15 SD, namun 14 TK dikelola swasta. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang peran pemerintah dalam penyediaan pendidikan dasar dan pemerataan pembangunan. Ketimpangan juga terlihat dari lima desa yang masih blank spot sinyal komunikasi serta fasilitas ekonomi dan perbankan yang hanya terpusat di ibu kota kecamatan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji penerapan siklus perencanaan pembangunan sektor publik di wilayah tersebut. Metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan memanfaatkan model siklus perencaan Ariadi A yang menitikberatkan pada enam komponen utama, yaitu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan tujuan pembangunan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen yang melibatkan lembaga atau instansi pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan masyarakat yang mengalami blank spot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan siklus perencanaan pembangunan sektor publik di daerah penelitian masih menghadapi sejumlah kendala. Diantaranya meliputi Partisipasi masyarakat di Kecamatan Timpah cukup inklusif, namun belum efektif. Aspirasi kurang terdokumentasi, rekap usulan tidak berbasis data dan banyak usulan tak sesuai format atau prioritas kabupaten. Desa di wilayah blank spot mengalami hambatan koordinasi, sementara pemanfaatan SID dan Siskeudes masih terbatas karena dominasi sistem manual. Akuntabilitas tercermin dalam APBDes, tetapi usulan desa masih lemah secara teknokratik sehingga sering ditolak di tingkat kabupaten. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan, namun terkendala keterbatasan SDM, anggaran dan partisipasi. Ketidaksinkronan dengan RPJMD kabupaten turut menghambat integrasi usulan ke tahap pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan studi kebijakan publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis dalam rangka peningkatan partisipasi publik, serta mewujudkan pelaksanaan pembangunan publik yang efektif di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas.

Implementasi Kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT Adaro Indonesia di Kelurahan Rantau Kujang Depi Ilahi; Nurul Azkar
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6623

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat berbasis bantuan dana CSR PT Adaro Indonesia di Kelurahan Rantau Kujang telah berjalan sejak 2015. Namun hasil monitoring dan evaluasi tahun 2021 menemukan berbagai permasalahan, yakni ketidaksesuaian laporan penggunaan dana, lemahnya pengelolaan program ekonomi di tingkat RT, dan belum ada lembaga yang mampu mengelola kegiatan usaha secara terarah dan berkelanjutan. Kondisi ini mendorong dibentuknya Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel) Rantau Kujang sebagai wadah pengembangan ekonomi berbasis CSR pada tahun 2022. Meski telah beroperasi sekitar tiga tahun, keberadaan unit-unit usaha di bawah pembinaan BUMKel belum menunjukkan perkembangan signifikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan CSR PT Adaro Indonesia, khususnya dari sudut pandang keberlanjutan usaha masyarakat. Melalui pendekatan penelitian kualitatif menggunakan model Edward III diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis dana CSR PT Adaro Indonesia melalui pembinaan BUMKel Rantau Kujang berjalan cukup efektif, dengan hasil kajian yang menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan unit-unit usaha masyarakat berada pada posisi beragam, yaitu tiga unit usaha berada pada kategori sedang dan tiga unit usaha lainnya berada pada kategori rendah. Temuan ini menggambarkan variasi kapasitas keberlanjutan pada masing-masing unit usaha. Meski demikian, untuk menjamin keberlanjutkan usaha masyarakat perlu dioptimalkan sosialisasi hasil musyawarah dalam BUMKel, tertib administrasi keuangan, inovasi para pemilik usaha, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pemilik usaha, dan penguatan legalitas unit-unit usaha. Secara kelembagaan, BUMKel juga perlu perbaikan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang lebih konsisten. Secara keseluruhan, keberlanjutan usaha masyarakat Kelurahan Rantau Kujang berbasis dana CSR PT Adaro Indonesia memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pengelola BUMKel dan para pelaku usaha, serta inovasi dalam berusaha agar usaha masyarakat berjalan lebih berkelanjutan menuju kemandirian.

Kebijakan pengelolaan permukiman rumah lanting berbasis geospasial dan kearifan lokal di Kampung Awang Landas, Desa Sungai Buluh Muhammad Pajaruddin; Nurul Azkar; Sa’dianoor Sa’dianoor
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Vol. 9 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um022v9i22026p110-122

The management of floating-house settlements in Kampung Awang Landas, Sungai Buluh Village, is a strategic policy issue as it relates to housing safety, livelihood sustainability, and the preservation of river-based cultural identity. This study aims to analyse the social, economic, physical, and governance dimensions of floating-house settlements and to formulate a more contextual and sustainable management policy model grounded in geospatial analysis and local wisdom. A mixed-methods approach with a sequential exploratory design was employed, beginning with a qualitative phase using in-depth interviews, field observations, and document analysis, followed by quantitative and spatial phases comprising household surveys, drone mapping, satellite imagery analysis, and expert judgement through the Analytic Hierarchy Process (AHP). The findings indicate that floating houses function as adaptive dwellings that support river-based livelihoods, yet their sustainability is undermined by multiple vulnerabilities, including limited access to basic services, weaknesses in buoyancy and mooring systems, and weak policy recognition that results in fragmented government interventions. The proposed policy model highlights the formal recognition of floating houses within the regional settlement system, incremental in‑situ improvement of housing quality, systematic use of geospatial data in planning, and active involvement of communities and local wisdom in all stages of settlement management. Pengelolaan permukiman rumah lanting di Kampung Awang Landas, Desa Sungai Buluh, merupakan isu strategis karena terkait keselamatan hunian, keberlanjutan penghidupan, dan pelestarian identitas budaya masyarakat sungai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi sosial, ekonomi, fisik, dan tata kelola permukiman rumah lanting serta merumuskan model kebijakan pengelolaan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan berbasis geospasial dan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan desain sequential exploratory, diawali eksplorasi kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, lalu dilanjutkan tahap kuantitatif dan spasial melalui survei rumah tangga, pemetaan drone, analisis citra satelit, dan penilaian pakar menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah lanting merupakan hunian adaptif yang menopang livelihood berbasis sungai, tetapi menghadapi kerentanan berlapis berupa keterbatasan layanan dasar, kelemahan pelampung dan sistem tambat, serta lemahnya pengakuan kebijakan sehingga intervensi pemerintah masih parsial. Model kebijakan yang direkomendasikan menekankan pengakuan formal rumah lanting sebagai bagian sistem permukiman daerah, peningkatan kualitas hunian secara in‑situ, pemanfaatan data geospasial dalam perencanaan, dan pelibatan aktif komunitas serta kearifan lokal dalam setiap tahapan pengelolaan.

PHYSICAL TRANSFORMATION OF FLOATING HOUSES AND AHP-BASED POLICY PRIORITIES FOR WATER SETTLEMENT MANAGEMENT IN KAMPUNG AWANG LANDAS Muhammad Pajaruddin; Nurul Azkar; Sa’dianoor Sa’dianoor; Syamsul Maarif; Muhammad Noor
Scientechno: Journal of Science and Technology Vol. 5 No. 4 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/scientechno.v5i4.4209

Floating-house settlements (rumah lanting) in Kampung Awang Landas remain an adaptive form of water-based housing but face physical deterioration, limited basic services, and weak policy recognition. This study examined the physical transformation of rumah lanting and identified management priorities using a sequential exploratory mixed-methods design. Qualitative exploration involved 15 informants, comprising 12 floating-house residents, two government officials, and one community elder. The subsequent assessment covered all 18 floating-house units and used Analytic Hierarchy Process (AHP) judgments from three purposively selected experts. Qualitative and observational findings were used to formulate four AHP criteria and 16 subcriteria. The results showed that 50.0% of units were in moderate condition and 27.8% were in poor condition, with the most extensive material transformation occurring in roofs and walls. AHP synthesis ranked Institutional and Government Policy as the highest-priority criterion (0.378), followed by Technical-Infrastructure (0.293), Economic-Livelihood (0.206), and Socio-Cultural and Local Wisdom (0.123). The highest-ranked subcriteria were Policy Direction (0.146), Floating-House Legality and Land Tenure Status (0.112), and Basic Utilities (0.098). The study proposes the PPAI framework, comprising Policy, Physical, Access, and Institutional dimensions, as an evidence-informed planning framework for context-sensitive floating-house settlement management in Kampung Awang Landas.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search