<![CDATA[Abstract : Zakat is the financial instrument of the state. Zakat management in Indonesia is regulated by Act No. 23/2011 which is a public policy product. The policy of asset management is expected to improve the well-being of the people and reduce poverty. The purpose of this research is to find out and identify the unoptimal causes of the Zakat Lifting Policy in Lingga District. Furthermore, this research wants to find out the supportive and inhibitory factors. The theories used are the theory of public administration, public policy, and the concept of zakat. The method used is the method of qualitative research. Data collection techniques, i.e. using observation, interview and documentation techniques. This research found that the policy of management of professional zakat is not optimal because of the still low confidence of musiaki in BAZNAS, still minimal socialization, not available system of reduction of professional Zakat directly. However, this research also found some supportive factors that can optimize the collection of professional talents in Lingga district, namely; the presence of the Regional Regulations and the Bupati Regulations, the formation of the UPZ in each OPD, and the existence of an audit of the Shariah every year, as well as the presences of programmes that touch eight asnaf. This study suggests the need for additional sanctions in the Perda and Perbup regarding Zakat, the need to prepare a system of cut-off zakat directly, to the petitioner to pay additional benefits of employee income on time every beginning of the month, increase the BAZNAS operational budget, as well as increase the power of zakat in the islands. Keywords : baznas; professional zakat; public policy; civil apparatus. Abstrak : Zakat adalah instrumen keuangan negara. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU Nomor 23/2011 yang merupakan produk kebijakan publik. Kebijakan pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebab belum optimalnya kebijakan pengeloaan zakat di Kabupaten Lingga. Selanjutnya, penelitian ini ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Teori yang digunakan adalah teori administrasi publik, kebijakan publik dan konsep zakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengelolaan zakat profesi belum optimal karena masih rendahnya kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS, masih minimnya sosialisasi, belum tersedia sistem pemotongan zakat profesi secara langsung. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang dapat mengoptimalisasi pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Lingga, yaitu; adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, terbentuknya UPZ di setiap OPD, dan adanya audit syariah setiap tahun, serta adanya program yang menyentuh delapan asnaf. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya anggaran operasional, terbatasnya jumlah SDM, serta sering terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Penelitian ini menyarankan perlu adanya tambahan sanksi dalam Perda dan Perbup tentang Zakat, perlu disiapkan sistem pemotongan zakat secara langsung, kepada pemda agar membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai tepat waktu setiap awal bulan, menambah anggaran operasional BAZNAS, serta menambah tenaga pungut zakat di pulau-pulau. Kata Kunci : baznas; zakat profesi; kebijakan publik; aparatur sipil negara.]]>
