Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Pendidikan Nonformal Jurnal Supremasi POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Sri Wahyu Kridasakti
Universitas Terbuka
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Problematika Pengelolaan Mata Kuliah Berpraktek dalam Sistem Pendidikan dan Pengajaran Jarak Jauh Sri Wahyu Kridasakti; Sigit Waluya
Jurnal Pendidikan Nonformal Vol 15, No 2 (2020): September
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um041v15i2p52-63

Abstract

AbstrakMata kuliah berpraktek dalam di Universitas Terbuka merupakan salah satu syarat mutlak yang harus diterapkan. Mata kuliah berpraktek tersebut diantaranya adalah Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) dan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM). Permasalahan yang muncul dari pelaksanaan matakuliah berraktek ini adalah belum terpenuhinya target kualitatif atau kualitas nya. Lemahnya standar ketaatan dan integritas Kelompok Belajar/Pokjar dan Pembimbing/Supervisor-1/ Supervisor-2 pada sistem dan prosedur merupakan faktor utama penyebab permasalahan ini. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem recruitment supervisor dan tidak dimilikinya sistem pengelolaan mata kuliah berpraktek yang berkelanjutan.  Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan berbagai persoalan dan problematika pengelolaan mata kuliah berpraktek meliputi: (1) faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kinerja efektif pengelolaan program mata kuliah berpraktek;  dan (2)  model  pengelolaan mata kuliah berpraktek yang mampu memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan pengelolaannya. Kajian ini dilakukan di UPBJJ-UT Malang melalui rancangan penelitian dan pengembangan. Tahap pertama yaitu penelitian analisis kinerja pengelolaan program dan kedua adalah pemodelan (modelling) mata kuliah berpraktek. Pada tahap penelitian kinerja, metode yang digunakan adalah evaluasi sistematis, sedangkan tahap kedua digunakan metode modelling system. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan mata kuliah berpraktek menghasilkan capaian target kuantitatif yang memuaskan, namun capaian target kualitatif atau kualitas substantif hasil proses belajar-mengajar mata kuliah berpraktek sangat tidak memuaskan. Temuan penting dalam kajian ini bahwa faktor integritas mitra kerja, profesionalitas para pembimbing dan desain pengelolaan yang berperspektif sustainable-managerial-model memberi pengaruh signifikan terhadap  keberhasilan pengelolaan mata kuliah berpraktek dan terhadap hasil belajar. Sekalipun pembenahan cara kerja lama pengelolaan mata kuliah berpraktek ke model sustainable-managerial-model berimplikasi pada meningkatnya komponen pembiayaan, namun peningkatan tersebut masih justifiable sebagai bentuk peningkatan layanan jaminan kualitas program. AbstractPracticing courses at the Open University are one of the absolute requirements that must be applied. These practical courses include Strengthening Professional Ability (PKP) and Strengthening Teaching Ability (PKM). The problem that arises from the implementation of this practical course is that the qualitative or quality targets have not been met. Weak standards of compliance and integrity of the Study Group / Pokjar and Supervisor / Supervisor-1 / Supervisor-2 in systems and procedures are the main factors causing this problem. This occurs due to the weakness of the recruitment system for supervisors and the lack of a management system for sustainable practice courses. The purpose of this study is to explain various problems and problems in the management of practicing courses, including: (1) determinant factors that affect the effective performance of the practice course program management; and (2) a practice course management model capable of having a positive impact on the achievement of its management objectives. This study was conducted at UPBJJ-UT Malang through a research and development design. The first stage is research on analysis of program management performance and the second is modeling (modeling) courses in practice. In the performance research stage, the method used is systematic evaluation, while the second stage uses the modeling system method.The results of this study indicate that the management performance of practice subjects produces satisfactory quantitative target achievements, but the qualitative target achievements or the substantive quality of the results of the teaching and learning process of practice subjects are very unsatisfactory. The important finding in this study is that the factors of work partner integrity, professionalism of the supervisors and management design with a sustainable-managerial-model perspective have a significant influence on the success of managing practical courses and on learning outcomes. Even though reforming the old way of working in practicing course management to a sustainable-managerial-model has implications for an increase in the financing component, this increase is still justifiable as a form of improving program quality assurance services.
Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali Henny Yuningsih; Sri Wahyu Kridasakti; Moh. Fadli; Abd. Majid; Ni Made Jayasenastri
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1825

Abstract

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 2 (dua) materi pokok yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Namun UUD NRI 1945, UU 6/2014, PP No. 43 Tahun 2014 jo PP 11 Tahun 2019 bahkan Perdprov No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur hubungan antara DB dengan DA, padahal pada satu wilayah desa bisa ada terdapat keduanya. Implikasinya adalah menimbulkan kerancuan dalam pemahaman pengaturan hubungan kelembagaan dua jenis desa berbeda tersebut. Perdaprov No. 4 Tahun 2019 hanya mengatur DA namun juga tidak mengatur hubungan kelembagaan dengan DB. Pola hubungan kelembagaan kedua desa itu penting diketahui, agar dapat diperoleh pelajaran perbaikan pengaturannya bagi Undang-Undang Desa dan materi pembelajaran bagi mahasiswa. Penelitian hukum ini bersifat socio-legal case study dengan lokus 2 desa pakraman utama dan 1 lembaga penelitian Universitas Warmadewa, menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data document-review dan FGD, dan konsep MPFAA (Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating) untuk menganalisa hubungan kelembagaan DB-DA sebagai landasan analisa hubungan DB dan DA di Bali. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerancuan pengaturan hubungan kedua kelembagaan DB dengan DA adalah Pasal 1-95 (DB) dan Pasal 96-111 (DA) UU 6/2014 yang tidak mengatur pola hubungan antar mereka, padahal faktanya kedua jenis desa tersebut bukan kelembagaan yang saling terpisah samasekali. Temuan menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan desa di Bali, masyarakatnya memandang hubungan antara kedua kelembagaan desa tersebut adalah ibarat hubungan antara “suami-isteri” atau “satu mata uang dengan 2 sisi”. Ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 tidak berlandas pada UU 6/1014 namun UU 23/2014 oleh karena masyarakat di Bali memandang DB dan DA adalah bukan suatu kelembagaan yang terpisah sebagaimana diatur DB-DA oleh UU 6/2014. Perdaprov 4/2019 menunjukkan tidak relevannya DA diatur melalui UU 4/2016, karena DA tidak perlu diatur namun cukup direkognisi.
Chronic Disease of State Corporatism in Indonesian Village Government Sri Wahyu Kridasakti; Mohamad Fadli; Abdul Madjid; Chanif Nurcholis
Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 2, July 2022
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss2.403.pp304-318

Abstract

The institutional regulation of the Indonesian village government from the Dutch colonial era (1906) until the Reform Era has practically shown controversy of pros and cons. Through correct regulation, the village should be able to prosper. However, the applied regulation as a tool of social engineering during the inter-period has failed to bring the village to prosper. The legal gaps are whether the applied state-corporatism norms on Indonesia village regulation have met the principles of good local governance. This study aims to provide corrections to the heresy of legal construction of the village regulations. This legal method of study was a nomological type with a statute approach. The technical analysis used was content analysis. The results showed that the legality of the village government status, which is state-corporatism containing in norms of the provision of Number 1, Number 2, Number 7, Article 6 paragraph (1), Article 6 paragraph (1) of the Law 6/2014 is not synchronous vertically to the 1945 Constitution. The results of the legitimacy study also revealed that Articles 12, 19, 19 (b)(c)(d), 69 of Law 6/2014 concerning the Authority and Changes of the Status of Urban Villages (Gesellschaft) into Common-Village (gemeinschaft) implies horizontal disharmony to the Law 30/2014 concerning Government Administration. Therefore Law 6/2014 needs to be revoked and replaced with an organic law derived from Articles 18, 18A and 18B of the 1945 Indonesia Constitution.
Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia Sri Wahyu Kridasakti; Abd. Majid; Henny Yuningsih
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1839

Abstract

This study examines the applicability of “elopement” customary law (“elopement”) in the construction of criminal law in Indonesia. This legal-system study uses a socio-legal methodology with the research locus in Mataram Marga Village, Sukadana District, East Lampung; Sade Village, Central Lombok, NTB; and Tenganan Karangasem Bali, with three findings. First, customary law (legal-culture) in determining the meaning and meaning of adult (legal and legitimate) is different from the meaning of adult according to positive law (Civil Code, Criminal Code and Law 1/1974). Second, the legal-structure of positive criminal law is superior to customary law or living-law (tradition) in the construction of restorative-justice through "elopement" legal events. Third, the norms of positive criminal law substance (legal-substance) Article 322 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code which provides sanctions for imprisonment are more legitimate than customary law norms that provide social sanctions through traditional ceremonies. Article 322 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code and Law 1/1974 have basically fulfilled the principles of establishing laws and regulations although they have not fully translated the principles of restorative justice. The ratio-legal restorative justice “elopement” of Indonesian customary law in the construction of the Criminal Code and Law 1/1974 is different but the legal relationship is quite harmonious. The main obstacle to the application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal acts of "elopement" according to the construction of national law is the difficulty of mapping the standards of restorative justice benchmarks for customary law which are very diverse. Future arrangements for restorative justice "elopement" in the construction of national criminal law must follow the principle of receptio in complexio as legal politics in the regulation of national legal pluralism.
Legal Literacy Strengthening for Indonesian Migrant Workers: Self-Help Ability to Survive the Life Vera Bararah Barid; Sri Wahyu Kridasakti; Purwaningdyah Murti Wahyuni
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no3.2673

Abstract

Indonesian migrant workers are foreign exchange heroes, and their presence can get better welfare for their families and surrounding communities. However, the state's contribution to Indonesian migrant workers is still not maximized. It can be seen in several cases faced by Indonesian migrant workers in destination countries. One of the main factors causing various legal problems faced by migrant workers is the lack of knowledge and skills in the practical field of law related to their work and work environment. This paper will discuss legal literacy as the determinant factor to be mastered by Indonesian migrant workers to survive working in other countries. This socio-legal research uses a qualitative approach; the data used are primary that have been collected for the last three years (2020-2022, and secondary data. Primary data is based on survey results (2020) and FGDs with experts conducted in the previous three years. The secondary data comes from journals, books, reports, and other related articles. This paper concludes that the distance education and learning platform with continuing education (non-degree) service format is the most suitable and efficient design for providing access to education for migrant workers to survive their life in overseas.
ANALYSIS OF M-P-F-A-A-C (Meaning – Positioning – Functioning – Authorizing – Actuating - Controlling) ON THE VILLAGE GOVERNMENT INSTITUTIONAL ARRANGEMENT (Law Making Philosophically of Law Number 6 of 2014 On Villages) Sri Wahyu Kridasakti; Sudarsono Sudarsono; Chanif Nurcholis
Yustisia Jurnal Hukum Vol 8, No 3: December 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v8i3.34665

Abstract

The issue of the article is "What are the implications of village institutional governance for village governance institutional governance?". The legis ratio of Law Number 6 of 2014 states in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while the subject matters prescribed includes two main material types of different villages. This study uses a normative legal research method with a prescriptive conceptual approach and statute approach. The theoretical basis used is the rule of law, the theory of legislation, the concept of local government,;the concept of authority, and the concept of M-P-F-A-A-C. The results showed that the village government regulated by Law Number 6 of 2014 is not an autonomous village but an independent village, not a customary law community unit and not a formal government. While the implications for governance in the Meaning aspect, happened to shift in the meaning of village government institutions from time to time; in the Positioning, the institutional status of village government as state-corporatism is a deviation in the administrative logic of local government; in the Functioning, the imposition of technocratic local government institutional function work is unrealistic to the institutional function of a self-governing community; in the Authorizing, authority over the principle of Recognition and Subsidiarity that is apparent from the government is outside the principle of decentralization; in the Actuating, the work apparatus of the village is not solid yet, showing poor regulation which also technocratic in Government Regulation Number 43 of 2014 Jo. Government Regulation Number 47 of 2015; in the Controlling, construction of checks & balances carried out by Village Council (BPD) are still ineffective due to weak apparatus competence and low community participation in the policy making process. In conclusion, Law Number 6 of 2014 has a 'contra-productive' implication for village governance institutional governance, therefore Law Number 6 of 2014 needs to be reformulated
RECONSTRUCTION OF THE LOCAL GOVERNMENT MODEL BASED ON THE CONCEPT OF THE FOUNDING FATHERS AND THE 1945 CONSTITUTION JUNCTO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TOWARS MODERN LOCAL GOVERNMENT Chanif Nurcholis; Sri Wahyu Kridasakti
Yustisia Vol 7, No 3: December 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i3.24610

Abstract

The model of local governance has always changed since Indonesian independence, namely centralized and decentralized model. According to Law Number 23 of 2014 and Law Number 6 of 2014 the model of regional government returned to the traditional conservative centralized model. This model is not in accordance with the model of local government initiated by the founding fathers and norms of Article 18 of the 1945 Constitution and norms of Article 18, 18A and 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (after amendment). According to this problem, text research is conducted. The purpose of this study is to compare the models of local governance practiced since the colonial era until now with the model of local government conceived by the founding fathers and the 1945 Constitution. This research is a normative research with content analysis method. The result of the research is that the current system of local government deviates from the founding father conception (Muhammad Yamin, R. Soepomo, and Mohammad Hatta) and the 1945 Constitution. The conception of local government according to the founding fathers and the 1945 Constitution is modern urban decentralized regional government while the regional and village governments are regulated by Law Number 23 of 2014 on The Local Government juncto Law Number 6 of 2014 on The Village is a conservative and traditionally centralized of the local governance model.
Indonesian Migrant Workers: The Analysis of Legal Policy in Gender Issue Mukhammad, Bahir; Kridasakti, Sri Wahyu; Rudolf, Paulus; Hilmy, Umu
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 2 (2025): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i2.1706

Abstract

The majority of Indonesian migrant workers (PMI) are women (85%), who frequently face gender-based rights violations and inadequate legal protection abroad. While the Declaration of Human Rights promotes equality, these principles often remain nominal, with basic human rights (Law No. 39/1999) being overlooked by host country authorities. Legal issues faced by female PMI stem largely from limited legal literacy regarding both Indonesian and host country labor laws. From a legal-historical perspective, gender-related socio-legal constructions have perpetuated an unequal division of roles for women. This study addresses the historical legal regulation of Indonesian migrant workers from a gender perspective in host countries. The study aims to offer policy insights for curriculum development in PMI training and promote legal literacy through MOOCs. Using a normative legal-historical approach and statute-based analysis, this research examines labor laws from four host countries (Saudi Arabia, Hong Kong, Malaysia, and Taiwan), supported by secondary sources such as academic texts and media reports. All materials are analyzed using an interactive qualitative data model and the analytical theory of legal protection. The results show gaps in laws for protecting workers, mainly due to limited regulations and legal knowledge. While national efforts such as Law No. 18 of 2017 and the establishment of BNP2TKI (via Presidential Regulation No. 81/2006) represent progress, further improvement is needed.  Hence, the study suggests adding gender-sensitive legal topics into PMI training and using MOOCs to increase legal awareness for female migrant workers.
Co-Authors Abd. Majid Abdul Madjid Chanif Nurcholis Henny Yuningsih Mohamad Fadli Mohammad Fadli Mukhammad, Bahir Purwaningdyah Murti Wahyuni Rudolf, Paulus Senastri, Ni Made Jaya Sigit Waluya Sudarsono Sudarsono Umu Hilmy Vera Bararah Barid