Meta Indah Budhianti
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFAATAN RUANG UNTUK TAMAN NASIONAL Meta Indah Budhianti
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 01 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i1.245

Abstract

Penataan ruang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting. Penataan Ruang pada dasarnya terdiri dari aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan pokoknya: Bagaimana kesesuaian pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pemanfaatan ruang untuk Taman Nasional dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Penataan Ruang); kendala apa yang ditemukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan Taman Nasional dan bagaimana pengaturan yang ideal mengenai pengelolaan Taman Nasional agar Pemda dapat berperan sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasilnya adalah: Dalam praktek, kewenangan Pemda hanya bersifat koordinasi dengan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Taman Nasional, yaitu memelihara kelestarian hutan. Sedangkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang, kewenangan kawasan strategis, dalam hal ini taman nasional, dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional, dalam penelitian ini di Bali Barat dan Bukit Baka Bukit Raya, menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan beragam. Persoalan dapat dikelompokkan ke dalam persoalan internal dan eksternal. Untuk meningkatkan manfaat wilayah atau kawasan yang maksimal diperlukan perhatian yang teliti terhadap perlindungan lingkungan, efisiensi, sinergi dan keserasian pada potensi ekonomi di lingkungan tersebut. Ini dapat diartikan bahwa pentingnya keterpaduan dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang maksimal.
PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Meta Indah Budhianti
SUPREMASI HUKUM Vol 14 No 01 (2018): SUPREMASI HUKUM
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v14i1.1196

Abstract

Penetapan besaran luas RTH ini bisa juga disebut sebagai bagian dari pengembanganRTH kota. Disayangkan, bahwa dalam hal pengelolaan RTH kota perlu konsistensipenerapan sesuai dengan RIK yang telah disepakati bersama agar RTHnya tetap bisaeksis, bahkan kualitas maupun kuantitasnya bisa terus meningkat. Perumusanpermasalahan adalah Bagaimana pengaturan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau diProvinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan danBagaimana upaya pemerintah dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di ProvinsiKalimantan Barat. Hasil penelitian ini adalah pengaturan pembangunan Ruang TerbukaHijau di Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijaudi Kawasan Perkotaan dan peran pemerintah memberdayakan lahan di setiap desa,kedepannya kita akan memberdayakan lahan di setiap desa dengan membangunruang terbuka hijau. Minimal dalam satu desa itu ada lahan seluas 2 hektare untukruang terbuka hijau.
PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA DI TEMPAT KERJA: SOSIALISASI PADA SERIKAT PEKERJA Amriyati Amriyati; Siti Nurbaiti; Ning Adiasih; Septiyani Septiyani; Meta Indah Budhianti; Arini Suliantari; Fraya Layola Nainggolan
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i2.633

Abstract

The Basic Law protects the right to employment and proper treatment, in accordance with relevant international instruments. Laws and regulations harmonize it and this is related to family-friendly policies, as a form of protection for women workers. However, not all rights of women workers have been fulfilled due to limited knowledge and other wills and interests. Trade unions are entrusted with fighting, improving the welfare of workers / workers and their families responsibly. The purpose of this Community Service is to socialize to partners: how to describe the protection of women workers, especially in Indonesia; Description of family-friendly policies as well as examples of their implementation. Material preparation is carried out through literature studies. The implementation was carried out in a hybrid manner using zoom and participants from the trade union gathered in the meeting room of the Bekasi trade union office, the PKM team gathered in the meeting room of the Faculty of Law Usakti. Evaluation of activities is carried out after exposure to the material through 4 related questions. The post-test results  showed an increase in the knowledge of SP administrators about: understanding family-friendly policies; the benefits of family-friendly policies for both workers and employers. The results of PKM preparation in the form of studies show that the protection of women workers has been outlined in laws and regulations. Family-friendly policies balance work and family life, including: maternity leave, availability  of day care at work,  breastfeeding opportunities at work time, implementation of work outside the workplace for certain types of work that allow. Policies result from the cooperation of HRD, SP, government and community. The support of supervisors and managers is critical to the success of family-friendly policies. It is suggested that trade unions play a lot of role in the formation and implementation of family-friendly policies.
ANALISIS PELEPASAN HAK GUNA BANGUNAN DAN KUASA EKS KOBA TIN Ara Hasna Khairunnisa; Meta Indah Budhianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 2 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.818 KB) | DOI: 10.25105/refor.v4i4.14100

Abstract

If the term of building use rights over state property expires and is not renewed, the property is returned to the state no later than one year later in a vacant state. However, PT Koba Tin has released rights and powers, including priority rights relating to building use rights 14 years after the rights expired, despite the fact that it has not seen any regulations regarding this topic being executed. The issue is formulated as follows: Is the transfer of the former PT Koba Tin's building use rights to the Regional Government in compliance with the relevant provisions, and does PT Koba Tin have the authority to transfer rights and powers connected to building use rights to the Regional Government? Normative research techniques, descriptive writing's characteristics, secondary data, data analysis techniques using a qualitative methodology, and deductive reasoning conclusions. The study's findings, analysis, and conclusion indicate that PT Koba Tin has not complied with the requirements of PP No. 40 of 1996, which call for giving up vacant land within a year. However, if PT Koba Tin has already reached an agreement with the regional government that no must to make reference to this clause; the surrender of rights and powers can still be carried out.
TANAH HUTAN KOTA YANG MENJADI WISATA KULINER DI BEKASI Claudia Eleonora Marshinta; Meta Indah Budhianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 2 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.129 KB) | DOI: 10.25105/refor.v4i4.14114

Abstract

In place of the urban forest land, which should be 90% to 100% trees and green space, culinary tours are constructed. The issue is whether the culinary tourism facility constructed on urban forest land in Bekasi complies with regional regulations for the city of Bekasi. If not, what legal actions can the regional government of the city of Bekasi take to ensure that the required percentage of green open spaces is met? The research methodology is normative and descriptive in nature, with secondary data sources, interviews and literature reviews used for data collecting, qualitative approaches for data analysis, and deductive reasoning used for drawing findings. The study's findings, followed by a discussion and conclusion that culinary tours may be developed provided they get approval from the Bekasi city authority. The regional rule of the city of Bekasi number 5 of 2016 states this. The city government is attempting to convert vacant and abandoned land into a green zone in order to meet the Bekasi proportion. Spatial planning has been incorporated into regional legislation as part of this effort.
PENYIMPANGAN ASAS AMAN DALAM PENDAFTARAN TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI Wiwik Diah Lestari; Meta Indah Budhianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 3 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.847 KB) | DOI: 10.25105/refor.v4i5.15101

Abstract

Land registration by the National Land Agency is based on the ideals of being straightforward, secure, affordable, current, and open, as stated in Article 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 Regarding Land Registration. Problem statement: How are deviations from the authority of the Jambi City Land Office Head who disregard the security principle in the implementation of land registration based on Article 2 Government Regulation No. 24 of 1997 handled? Decision Number 12/G/PTUN.JBI addresses these issues. Research technique: qualitative descriptive analysis using interviews and main and secondary data. The study's findings are as follows: 1). According to article 2 of the government regulation from 1997, there are violations of the principle of security in land registration when the head of the Jambi City Land Office issues certificates without being meticulous and complete, which leads to the creation of multiple certificates; 2). The Judge's Decision's contents are improper because they fail to consider the security principle in land registration as stated in Article 2 of Government Regulation No. 24 of 1997.
_ PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA LINGGASANA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN: _ Mila Listiya Dewi; Meta Indah Budhianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 3 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i3.15860

Abstract

Kuningan is targeted in PTSL zone. In 2021, The Kuningan District Land Office has set a goal of 70,000 fields for PTSL. The issue is whether land registration through the PTSL program already implemented in Linggasana Village, Cilimus District, Kuningan Regency based on the ATR/Ka.BPN Ministerial Regulation No. 6 of 2018 about PTSL, and what the challenges in implementation. The type of research is descriptive analytic study, normative law is applied, and secondary data is the sort of data used. The research result is analyzed by qualitative and examined by a deductive perspective. As a research and observation result, it has been determined that Linggasana Village's PTSL implementation is experiencing obstacles due to some of people did not want to participate in PTSL. The conclusion is the PTSL Program in Linggasana Village, Cilimus District, Kuningan Regency still has obstacles and it is decrease the performance of the land office in implementing the PTSL Program.
ANALISIS PELEPASAN HAK GUNA BANGUNAN DAN KUASA EKS KOBA TIN Ara Hasna Khairunnisa; Meta Indah Budhianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 2 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v4i4.14100

Abstract

If the term of building use rights over state property expires and is not renewed, the property is returned to the state no later than one year later in a vacant state. However, PT Koba Tin has released rights and powers, including priority rights relating to building use rights 14 years after the rights expired, despite the fact that it has not seen any regulations regarding this topic being executed. The issue is formulated as follows: Is the transfer of the former PT Koba Tin's building use rights to the Regional Government in compliance with the relevant provisions, and does PT Koba Tin have the authority to transfer rights and powers connected to building use rights to the Regional Government? Normative research techniques, descriptive writing's characteristics, secondary data, data analysis techniques using a qualitative methodology, and deductive reasoning conclusions. The study's findings, analysis, and conclusion indicate that PT Koba Tin has not complied with the requirements of PP No. 40 of 1996, which call for giving up vacant land within a year. However, if PT Koba Tin has already reached an agreement with the regional government that no must to make reference to this clause; the surrender of rights and powers can still be carried out.
TANAH HUTAN KOTA YANG MENJADI WISATA KULINER DI BEKASI Claudia Eleonora Marshinta; Meta Indah Budhianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 2 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v4i4.14114

Abstract

In place of the urban forest land, which should be 90% to 100% trees and green space, culinary tours are constructed. The issue is whether the culinary tourism facility constructed on urban forest land in Bekasi complies with regional regulations for the city of Bekasi. If not, what legal actions can the regional government of the city of Bekasi take to ensure that the required percentage of green open spaces is met? The research methodology is normative and descriptive in nature, with secondary data sources, interviews and literature reviews used for data collecting, qualitative approaches for data analysis, and deductive reasoning used for drawing findings. The study's findings, followed by a discussion and conclusion that culinary tours may be developed provided they get approval from the Bekasi city authority. The regional rule of the city of Bekasi number 5 of 2016 states this. The city government is attempting to convert vacant and abandoned land into a green zone in order to meet the Bekasi proportion. Spatial planning has been incorporated into regional legislation as part of this effort.
PENYIMPANGAN ASAS AMAN DALAM PENDAFTARAN TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI Wiwik Diah Lestari; Meta Indah Budhianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 3 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v4i5.15101

Abstract

Land registration by the National Land Agency is based on the ideals of being straightforward, secure, affordable, current, and open, as stated in Article 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 Regarding Land Registration. Problem statement: How are deviations from the authority of the Jambi City Land Office Head who disregard the security principle in the implementation of land registration based on Article 2 Government Regulation No. 24 of 1997 handled? Decision Number 12/G/PTUN.JBI addresses these issues. Research technique: qualitative descriptive analysis using interviews and main and secondary data. The study's findings are as follows: 1). According to article 2 of the government regulation from 1997, there are violations of the principle of security in land registration when the head of the Jambi City Land Office issues certificates without being meticulous and complete, which leads to the creation of multiple certificates; 2). The Judge's Decision's contents are improper because they fail to consider the security principle in land registration as stated in Article 2 of Government Regulation No. 24 of 1997.