Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Bina Bangsa Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Septiyani Septiyani
Universitas Trisakti
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SUATU ANALISIS TENTANG PERBANDINGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Septiyani Septiyani
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16667

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapat penolakan dan menimbulkan permasalahan bahwa undang-undang tersebut memuat peraturan-peraturan yang dinilai merugikan pekerja, khususnya pada bagian Bab IV yang mengatur mengenai ketenagakerjaan terkait adanya beberapa perubahan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), khususnya terkait jangka waktu untuk dapat dilakukannya perjanjian kerja waktu tertentu UU tersebut. Bagaimanakah perbandingan mengenai syarat pekerja kontrak dalam UU Ketenagakerjaan. Metode penelitian adalah melalui metode yuridis normatif, yang menitik beratkan pada data sekunder atau data kepustakaan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahwa Konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari kedudukannya, Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya.
PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA DI TEMPAT KERJA: SOSIALISASI PADA SERIKAT PEKERJA Amriyati Amriyati; Siti Nurbaiti; Ning Adiasih; Septiyani Septiyani; Meta Indah Budhianti; Arini Suliantari; Fraya Layola Nainggolan
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i2.633

Abstract

The Basic Law protects the right to employment and proper treatment, in accordance with relevant international instruments. Laws and regulations harmonize it and this is related to family-friendly policies, as a form of protection for women workers. However, not all rights of women workers have been fulfilled due to limited knowledge and other wills and interests. Trade unions are entrusted with fighting, improving the welfare of workers / workers and their families responsibly. The purpose of this Community Service is to socialize to partners: how to describe the protection of women workers, especially in Indonesia; Description of family-friendly policies as well as examples of their implementation. Material preparation is carried out through literature studies. The implementation was carried out in a hybrid manner using zoom and participants from the trade union gathered in the meeting room of the Bekasi trade union office, the PKM team gathered in the meeting room of the Faculty of Law Usakti. Evaluation of activities is carried out after exposure to the material through 4 related questions. The post-test results  showed an increase in the knowledge of SP administrators about: understanding family-friendly policies; the benefits of family-friendly policies for both workers and employers. The results of PKM preparation in the form of studies show that the protection of women workers has been outlined in laws and regulations. Family-friendly policies balance work and family life, including: maternity leave, availability  of day care at work,  breastfeeding opportunities at work time, implementation of work outside the workplace for certain types of work that allow. Policies result from the cooperation of HRD, SP, government and community. The support of supervisors and managers is critical to the success of family-friendly policies. It is suggested that trade unions play a lot of role in the formation and implementation of family-friendly policies.
SUATU ANALISIS TENTANG PERBANDINGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Septiyani Septiyani
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16667

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapat penolakan dan menimbulkan permasalahan bahwa undang-undang tersebut memuat peraturan-peraturan yang dinilai merugikan pekerja, khususnya pada bagian Bab IV yang mengatur mengenai ketenagakerjaan terkait adanya beberapa perubahan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), khususnya terkait jangka waktu untuk dapat dilakukannya perjanjian kerja waktu tertentu UU tersebut. Bagaimanakah perbandingan mengenai syarat pekerja kontrak dalam UU Ketenagakerjaan. Metode penelitian adalah melalui metode yuridis normatif, yang menitik beratkan pada data sekunder atau data kepustakaan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahwa Konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari kedudukannya, Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya.
Co-Authors Adiasih, Ning Amriyati Amriyati Arini Suliantari Fraya Layola Nainggolan Meta Indah Budhianti Siti Nurbaiti