Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Supremasi Hukum
Sukhebi Mofea
Universitas Islam Syekh Yusuf
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTE CERAI Sukhebi Mofea; Ahmad Fuad Jaelani
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 02 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i2.446

Abstract

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. “Annikahu Sunnaty paman rogiba an sunnaty falaisa minni” Rasullalah saw bersabda.pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Sanksi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Orang dan Korporasi (Putusan No 892/PID.SUS/2023/PN.SRG dan No.893/PID.SUS/2023/PN.SRG) Sukhebi Mofea; Ahmad Fajar Herlani; Agus Supriyanto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.42145

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin merupakan ancaman serius bagi kelangsungan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum mengenai sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.Srg (subjek hukum orang) dan Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN.Srg (subjek hukum korporasi) yang melibatkan PT Xingye Logam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.Srg telah memenuhi unsur formal delik dengan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 kepada Direktur Perusahaan. Sedangkan Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN.Srg menjatuhkan tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan cerobong asap dan pembersihan (clean up) limbah B3 kepada korporasi. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun kepastian hukum telah tercapai, penjatuhan sanksi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan distributif, korektif, dan retributif, khususnya dalam konteks pemulihan lingkungan secara holistik.
Co-Authors Agus Supriyanto Ahmad Fajar Herlani Ahmad Fuad Jaelani