Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS MENGENAI KESEPAKATAN NEGARA INDONESIA DALAM MEMUTUSAKAN PENYELESAIAN KASUS SIPADAN DAN LIGITAN MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL Jaka Bangkit Sanjaya
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.077 KB)

Abstract

Negara yang berdaulat adalah negara yang seharusnya mengetahui batas wilayahnya secara pasti. Dimana akibat tidak adanya kepastian batas wilayah berdasarkan aspek hukum, negara Indonesia dan Malaysia terpaksa harus menerima kasus batas wilayah, yaitu kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Penyelesaian kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur perundingan, menghantarkan kedua negara untuk menyepakati penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional. Putusan terhadap penyelesaian kasus tersebut menyatakan Malaysia sebagai negara yang berhak atas kekuasaan pulau tersebut. Walaupun begitu, kesepakatan negara Indonesia untuk melakukan penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional tidaklah salah, yaitu karena sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Internasional yang sesuai dengan prosedur hukum dan telah ditunjang oleh adanya pengetahuan/pengalaman yang dimiliki oleh hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan kedua negara yang menciptakan pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah sebuah pemberian hadiah kepada negara Malaysia. Pembahasan ini menjadi tujuan penulis, karena menurut penulis kajian ini merupakan kajian penting dan perlu dibahas sebagai bahan kajian analisis baru yang berbeda dengan kajian penulis lainnya. Sehingga dalam menulis, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan analisis, peraturan hukum, dan konsep hukum tertentu.
Strengthening Character and Legal Education with Pancasila Values in The School Environment Chusnul Qotimah Nita Permata; Heni Rosida; Rastini Rastini; Jaka Bangkit Sanjaya; Septhian Eka Adiyatma; Ridwan Arifin
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 4 No. 3 (2022): Development of Legal Education in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v4i3.36553

Abstract

Character becomes the identity of a nation, establishing Pancasila as an ideological foundation. Implicitly states that Indonesia is a nation that places customary values, cultural values, and religious values at the top of the legal hierarchy. Strengthening Character Education is the government's effort to pay attention that character education is important to highlight. Using a literature review research method and comparing it with people's behavior in welcoming the times. As well as focusing on implementing the practice of Pancasila using examples of problems from each subject. The influence of foreign cultures makes moral degradation and it seems that Indonesia has lost its identity. So the formation of national character through practice and implementation taught in elementary schools is the best solution in strengthening the foundation, using the educational concept of Thomas Lickona ideas can be a consideration for the government that the contribution of Pancasila education through a personal approach and involving parents in shaping the character of their children. It is hoped that the correlation between knowledge and technology combined with etchial human beings will be able to make Indonesia a developed nation, and have ethical human resources.