Garuda - Garba Rujukan Digital

EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN HUKUM DI INDONESIA Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.31

Istilah Euthanasia berasal dari bahasa Yunaniyang terdiri dari dua kata yaitu Eu (baik) danThanatos (kematian). Jadi secara etimologis,euthanasia berarti â€œmati dengan baikâ€ (gooddeath) atau kematian yang lembut.Dalam perspektif agama, semua agama diIndonesia, pada hakikatnya melarang perbuataneuthanasia aktif. Dalam perspektif hukum (hukumpidana) di Indonesia, hanya dikenal satu bentukeuthanasia yaitu voluntary euthanasia /euthanasia aktif yaitu sebagaimana diatur secaraeksplisit dalam Pasal 344 KUHP, tetapi disampingitu ada beberapa pasal yang dapat dikaitkandengan euthanasia yaitu pasal 338, pasal 340,pasal 345 KUHP. Kemudian perlu diperhatikanjuga pasal 304, pasal 305, pasal 306 KUHP.Kata kunci : Euthanasia dalam perspektif agamadan hukum di Indonesia

Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.186

The unlawful act regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUH Perdata) is a source of engagement born of law, because of human actions that are against the law. This is because the result of an unlawful act will lead to an engagement, namely the perpetrator has an obligation to compensate the victim and the victim has the right to obtain compensation due to the unlawful act of the perpetrator. Article 1365 of the Civil Code does not provide a formulation or definition of what exactly is meant by an unlawful act, but only regulates how a person who suffers a loss due to an unlawful act committed by another person can successfully file a claim for compensation to the district court. Because Article 1365 of the Civil Code does not provide a formulation of what is meant by unlawful acts, this gives rise to interpretations made by experts and courts. From Article 1365 of the Civil Code, we can see the elements or conditions that must be met by a person to be said to have committed an unlawful act, and therefore compensation can be demanded based on Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Study, Acts, Against the Law, Civil Code. Abstrak. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia yang melawan hukum. Hal ini karena akibat dari adanya perbuatan melawan hukum akan menimbulkan perikatan, yaitu bagi pelaku mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada si korban dan si korban mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum dari si pelaku. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan atau definisi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur bagaimana seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada pengadilan negeri. Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, maka hal ini menimbulkan adanya penafsiran yang dilakukan oleh para ahli dan pengadilan. Dari Pasal 1365 KUH Perdata, kita dapat melihat unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Kata Kunci : Kajian, Perbuatan, Melawan Hukum, KUH Perdata.

Kajian Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.143

The main obligation of the seller in the sale and purchase agreement is to give up property rights over the object being traded and to bear enjoyment over the object and to bear any hidden defects. In Article 1504 of the Civil Code, namely the seller is obliged to bear hidden defects in the object being sold, which makes the object unable to use the intended use, or thereby reduces the use of it, so that if the buyer finds out about the defect, he will absolutely not buy the item, or will not buy it other than at a lower price. However, determining the size of the existence of a hidden defect in each person will be different, there may be someone who can accept the object he bought, even though according to the opinion of other buyers the object has hidden defects. The existence of hidden defects in the objects purchased can result in losses to the buyer because they do not get the object as expected in accordance with what has been previously agreed between the seller and the buyer, and will have legal consequences for the parties. From these descriptions, it encourages the author to write about a study of hidden defects in the agreement in the sale and purchase of movable objects. The research approach method used is juridical normative, while the research specification used is descriptive analysis.Keywords: Hidden Defects, Movable Objects, Agreements, Sale and Purchase.Â Kewajiban utama penjual dalam perjanjian jual beli adalah menyerahkan hak milik atas benda yang diperjual-belikan dan menanggung kenikmat-tenteraman atas benda tersebut serta menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Di dalam Pasal 1504 KUH Perdata, yaitu penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada benda yang dijual, yang membuat benda itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli bendanya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Akan tetapi menentukan ukuran adanya cacat tersembunyi pada setiap orang akan berbeda, mungkin ada orang yang dapat menerima benda yang dibelinya itu, walaupun menurut anggapan pembeli lain benda itu terdapat adanya cacat tersembunyi. Adanya cacat tersembunyi pada benda yang dibeli dapat mengakibatkan kerugian pada pembeli karena tidak mendapatkan benda seperti yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli sebelumnya, dan akan mempunyai akibat hukum terhadap para pihak. Dari uraian-uraian tersebut, mendorong penulis untuk menulis tentang kajian terhadap cacat tersembunyi dalam perjanjian dalam perjanjian jual beli benda bergerak. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis.Kata Kunci: Cacat Tersembunyi, Benda Bergerak, Perjanjian, Jual Beli

Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.113

If we look at the contents of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it turns out that it not only regulates marriage, but also regulates the consequences of marriage, such as the rights and obligations of husband and wife, property in marriage, and even the relationship between parent and child, and the relationship between the child under their guardianship and guardian. Therefore it can be said that Law Number 1 of 1974 also contains family law, which is a relationship that arises from family relations. The Civil Code also regulates marital problems and the legal consequences arising from a marriage, one of which concerns the position of husband and wife. This encourages the author to discuss the consequences of marriage, especially regarding the position of husband and wife, in the perspective of Law Number 1 of 1974 and the Civil Code. The research method used is the Normative Juridical approach, while the specifications in this study are descriptive analytic, which illustrates the facts about the consequences of marriage, especially the position of husband and wife in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Law Civil Code.Keywords: marital consequences, perspective, Law Number 1 Year 174 regarding Marriage, Civil Code.Â Apabila kita melihat isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Â ternyata di dalamnya tidak hanya diatur tentang perkawinan saja, tetapi juga diatur tentang akibat-akibat perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, bahkan juga diatur hubungan antara orang tua dengan anak, dan hubungan antara anak yang di bawah perwaliannya dengan wali. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi juga tentang hukum keluarga yaitu hubungan yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pun diatur mengenai masalah perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya suatu perkawinan, yang salah satunya mengenaiÂ kedudukan suami istri. Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang akibat perkawinan, khususnya mengenai kedudukan suami istri, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Â Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini digunakan deskriptif analistis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan akibat perkawinan, khususnya kedudukan suami istri dalam perspektifÂ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata kunci : akibat perkawinan, perspektif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Â Â Â

Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bing waluyo
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The source of the engagement as regulated in Article 1233 of the Civil Code, can occur due to two things, namely an engagement born of an agreement and an engagement born of law. Engagements born from laws consist of engagements born from laws only and those born from laws due to human actions which can be distinguished into human actions that are in accordance with the law (rechtmatige) and those that are against the law (onrechtmatige). Engagements born from the law due to human actions in accordance with the law, one of which is contained in Article 1359 of the Civil Code, which consists of two paragraphs, namely paragraph 1 which regulates the right to claim back payments that are not owed, and paragraph 2 regulates if a person legally voluntarily fulfill the obligations of the natural engagement, then the payment is not a payment that is not owed, it can be concluded from the contents of the article, namely that the payment made by the debtor cannot be requested back. Furthermore, regarding how and what is meant by natural engagement, the Civil Code does not explain in detail, on this basis it encourages the author to write a study on natural engagement according to the Civil Code (KUH Perdata). The approach method in this paper is normative juridical, while the specifications in this paper are descriptive analytical. Keywords: Study, Engagement, Natural Engagement, Civil Code. Sumber perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dapat terjadi karena dua hal, yaitu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian dan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatige). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1359 KUH Perdata, yang terdiri dari dua ayat yaitu ayat 1 mengatur hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang, dan ayat 2 nya mengatur apabila seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perikatan alamiah, maka pembayaran itu bukan merupakan pembayaran yang tak terhutang, hal ini dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut yaitu bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur tidak dapat diminta kembali. Selanjutnya tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah, KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci, atas dasar inilah mendorong penulis untuk menulis kajian terhadap perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sedang spesifikasi dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis. Kata Kunci : Kajian, Perikatan, Perikatan Alamiah, KUH Perdata

Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin Suryati Suryati; Arif Awaludin; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.225

The purpose of this study was to determine the legal protection of marital assets in the marriage agreement. This research is motivated by the fact that marriages carried out based on Law Number 1 of 1974 which has been revised by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, basically there is a mixture of assets in marriage, however it is possible for the parties to make deviations regarding the management of assets during marriage carried out by making a marriage agreement. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data. Data collection techniques are carried out by means of library research. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the existence of a marriage agreement will provide legal protection for marital assets for husband and wife. Keyword: Legal Protection, Property, Marriage, Marriage Agreement Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian ini dilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami isteri. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta, Perkawinan, Perjanjian Kawin

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search