Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.404
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Jurnal Asy-Syari'ah JURNAL UNIZAR LAW REVIEW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUSTISI Abdi Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Unizar Recht Journal
Irma Istihara Zain
Universitas Islam Al-azhar
Arts Humanities Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MEDIATION OF CAR FINANCING OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN MATARAM CITY irma istihara zain
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8406

Abstract

Abstract: Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has a role in protecting the rights of consumers when it appears, by completing the resolution of car financing through arbitration, conciliation and mediation. The objective of this research is to emphasize the mediation in car financing in Mataram, explained the causes of disputes arising in BPSK, explaining mediation in car financing in BPSK’s Mataram in perspective of Islamic law. This research conducted Qualitative research methods with a case approach. Settlement of the mediation in the financing of the car based on positive compensation in BPSK through requesting, meeting and termination of the Bank in the context of Islamic law prioritizing the rules of the car, based on the principles of compensation in BPS.Keywords: Mediation, Financing, Islam.
MEDIASI DALAM PEMBIAYAAN MOBIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MATARAM Irma Istihara Zain
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.6521

Abstract

Abstract: The development of payment system that is easier accessed by consumer makes the consumer feels that that they has been given the ease of meeting their needs such as vehicle or in this case car. It is uncommon for the consumer to think about the impact that will occur in the future when their rights are not fulfilled as consumer. Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has the role of protecting the rights of consumer and businessmen through arbitrage, conciliation, and mediation. However, most of the dispute was strived to be resolved through mediation. BPSK can verify the default clauses specified by businessmen. The complaint related to the lost he experienced can be prepared in writing or verbally through BPSK. This study aimed to give education and illustration about the mediation of car financing in BPSK of Mataram City, to explain the causative factors of dispute in BPSK, and to explain mediation of car financing in BPSK of Mataram City according to Islamic Law Perspective. This study used qualitative method through case approach. Case approach is an approach that raising issues by observing some similar cases. At the end of the study, the stages of mediation dispute resolution for car financing based on positive law concept and Islamic law concept can be found since both concepts are prioritizing justice.  However, BPSK adopted three stages called request, trial, and resolution while in Islamic law concept prioritized pillars and condition. Besides that, the causative factor of car financing dispute in BPSK is contract violation. Keywords: Mediation, Car Financing, Consumer Dispute Settlement Agency, Islamic LawAbstrak:  Berkembangnya sistem pembiayaan yang sangat mudah di jangkau oleh konsumen, membuat konsumen merasa diberi keringanan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan seperti kendaraan bermotor yang dalam hal ini mobil. Sehingga tidak jarang konsumen memikirkan dampak yang terjadi di kemudian hari ketika tidak terpenuhinya hak yangseharusnya didapatkan sebagai konsumen. Sehingga BPSK memiliki peranan dalam melindungi hak-hak konsumen ketika dirugikan yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, melalui arbitrase, konsiliasi maupun mediasi, namun diupayakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. BPSK dapat memeriksa klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan melalui BPSK terkait kerugian yang dialaminya. Penelitian ini berujuan untuk memberi edukasi dan gambaran terkait mediasi dalam pembiayaan mobil di BPSK Kota Mataram. Menjelaskan  faktor penyebab timbulnya sengketa di BPSK. Dan menjelaskan mediasi dalam pembiayaan mobil di BPSK Kota Mataram perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, pendekatan yang digunakan dengan mengangkat isu-isu yang muncul dengan mengaati beberapa kasus oleh karena dengan metode tersebut dinamakan dengan pendekatan kasus atau dengan kata lain case approach. Sehingga tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa mediasi dalam pembiayaan mobil berdasarkan konsep hukum positif dan konsep hukum Islam dapat ditemukan melalui penelitian ini. Konsep tersebut sama-sama mengutamakan keadilan, namun di BPSK mengadopsi 3 tahapan, yaitu permohonan, persidangan dan putusan sedangkan dalam konsep hukum Islam mengutamakan rukun, syarat serta prinsip-prinsip dalam mediasi. Selain itu faktor dari timbulnya sengketa pembiayaan mobil di BPSK yaitu adanya cidera janji atau wanprestasi. Kata Kunci: Mediasi, Pembiayaan Mobil, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hukum Islam
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Haerani Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Snegketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Penelitian ini merupakan penelitian normati yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Peran Kepolisian Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Pada Pondok Pesantren Usman Bin Affan di Wilayah Kabupaten Dompu Lalu Maftuh Abdul Razzaq; Jauhari D Kusuma; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu Dalam Menangkal Penyebaran Paham Radilaklisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, dan mengetahui Kendala Yang Di Hadapi Oleh Aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangkal penyebaran paham radikalisme berkaitan langsung dengan tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yaitu adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, Untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. kendala yang dihadapi kepolisian terkait dengan penangkalan penyebaran paham radikalisme terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu factor Internal berasal dari kepolisian sendiri berupa kurangnya personel kepolisian yang ditempatkan di suatu wilayah dan kurangnya Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal terkait dengan karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, faktor geografis yang sulit ditembus, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaur dengan masyarakat Kata Kunci: Peran Kepolisian, Paham Radikalisme, Kabupaten Dompu The type of research used is juridical-empirical law research. Primary data were obtained from informants/respondents, namely the Head of Binmas Police of Dompu and the Chairperson of the Usman Bin Affan Islamic Boarding School Foundation, Dompu Regency, while secondary data was obtained from several laws and regulations related to this research. The effort to infiltrate Islamic boarding schools by radical teachings requires the active role of the police, in this case the Dompu District Police takes persuasive steps such as providing anti-radicalism counseling, providing compensation to Islamic boarding schools and taking an emotional approach to teachers and students. In an effort to prevent the spread of radicalism, there are also obstacles faced by the Dompu District Police, including internal constraints in the form of a lack of police officers to carry out radicalism eradication tasks and external obstacles in the form of a lack of human resources, especially in the field of electronic information. The conclusion of this study is that the role of the police in preventing the spread of radicalism is directly related to the objectives of the police as regulated in the provisions of Article 4 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police, namely to realize domestic security, but in practice the police must prioritize preventive measures. The role of the police is also inseparable from obstacles, including the inadequate number of police personnel and human resources that still need to be improved in order to balance the system built by the proponents of radicalism. Suggestions in this study are for police officers to take persuasive action against perpetrators of spreading radicalism who have not actually committed acts of terrorism and to be more effective in preventing the spread of radicalism, the capacity and quality of police officers in charge of terrorism radicalism should be improved.  
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor.41/PDT.G/2020.PN.SEL.) Lalu Arian Hapdi; Khairul Aswadi; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum jual beli tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria dan bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi didalam suatu putusan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan - bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif berupa interpretasi mendalam bagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Beradasarkan hasil penelitian 1) pengaturan hukum jual beli tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria 2) bentuk perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan putusan Nomor.41/Pdt.G/2020.Pn.Sel. Tindakan perbuatan melawan hukum bukan hanya berbentuk materil akan tetapi kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdata mencangkup materil dan imateril dan wanprstasi sebagaimana pada pasal 1238 KUHPerdata disebutkan beberapa ciri – ciri perbuatan wanprestasi yang salah satunya adalah tidak menjalankan kesepaktan yang sudah dijanjikan.
Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Ahmad Yani; Ika Yuliana Susilawati; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegak hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang psikotropika, serta mengetahui apa saja faktor-faktor penyalahgunaan psikotropika serta penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat terutama pada remaja. Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan studi kasus (Case Approach). hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (2) mengetahui akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu adanya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, aparatur penegak hukum, hingga masyarakat. Kemudian akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa “Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)”.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah) I Gede Wirawan; Sumarni Sumarni; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan merupakan masalah yang rumit dimana persoalan dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 3 tujuan yaitu kepastian hukum.Oleh karena itu penelitian ini hendak mengkaji efektifitas penegakan hukum dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Hambatan-Hambatan apa saja yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan Penelitian desksriptif yang menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dibuat untuk mengedepankan prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan.  
Tanggung Jawab PT. Giant Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Karena Pailitnya Perusahaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lalu Yuda Bakti Ligawan; Muhammad Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Atas Hak-hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit dan bagaimana upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Tenaga Kerja Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak-hak Tenaga Kerj Karena. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah Normatif Emperis yang merupakan gabungan dari kajian-kajian Pustaka seperti undang-undang dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yakni di PT Giant. Hasil Penelitian yaitu (1) bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Atas Hak-hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit. (2) mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak dipenuhi hak-hak dan tanggung jawabnya oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang disebabkan pailitnya perusahaan.
Analisis Yuridis Pembentukan UMK Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja R. Rahadian Sujono; Muhammad Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Undang- Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka menopang laju pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru serta peningkatan investasi. Dalam Undang-undang tersebut termuat perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang pada awalnya didirikan dengan persektuan modal tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam pendirian perseroan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang diguankan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku hukum dan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif serta penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil pengumpulan bahan hukum dan analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT menjadi 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria sebagai UMKM. Kemudian, pemerintah menetapkan PP No 8 Tahun 2021 guna mempertegas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang mengatur mekanisme pendirian UMKM sebagai badan hukum Perseroan Perorangan diantaranya adalah didirikan oleh 1 orang, memiliki kegiatan UMKM, pembuatan surat pernyataan pendirian, mendaftarkan secara elektronik melaui MENKUMHAM, mengurus NPWP Perseroan Perseorangan serta mengurus NIB dan izin usaha Perseroan Perorangan. Sementara itu, akibat hukum dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini adalah bahwa pribadi dalam hal ini pendiri, pemegang saham, sekaligus direksi Perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang didapatkan oleh Perseroan Perseorangan karena ketiadaan sistem check and balance dari pihak lain.
Eksistensi Negosiator Dalam Penanganan Unjuk Rasa Bedasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Rita Novitasari Subroto; Ika Yuliana Susilawati; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk eksistensi Negosiator dalam penanganan unjuk rasa dan mengetahui cara-cara Pengendalian Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Negosiator. Dalam penelitian ini . Metode yang digunakan adalah Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia khususnya Negosiator dalam penanganan unjuk rasa seperti hasil tulisan, makalah, serta literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian yaitu 1) Eksistensi anggota Polri sebagai Negosiator dalam penanganan unjuk rasa, 2)cara atau bentuk pengendalian unjuk rasa yang dilakukan oleh negosiator Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi undang-undang dari negara. Namun penyampaian pendapat tidak selalu dilakukan secara damai oleh sekelompok orang yang akan menyampaikan pendapatnya, terkadang tindakan tersebut dilakukan secara anarkis sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan perlu segera ditangani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam mengamankan aksi unjuk rasa, penerapan Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa sangat penting untuk melindungi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dan petugas perunding yang mengendalikan demonstrasi di lapangan.
Co-Authors A. Ilham Abdi, Lalu Pradifta Putra Ahmad Rifai ahmad yani Ahmad Yani Alamsyah, Rahmat Ariani, Irma Aulia Aspuri, Aspuri Aswadi, Khairul Atin Meriati Isnaini Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani, Ruslan Hafizatul Ulum Hapdi, Lalu Arian I Gede Wirawan Ika Yuliana Susilawati Ika Yuliana Susilawati Ikhsan Kamil, Muhammad Jauhari D Kusuma Kamil , M. Ikhsan Kamil , Muhammad Ikhsan Khairul Aswadi Khairul Aswadi Kurniawan, Alan Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Arian Hapdi Lalu Maftuh Abdul Razzaq Lalu Yuda Bakti Ligawan Ligawan, Lalu Yuda Bakti M. Ikhsan Kamil M. Sukarno Maulana, Bayu Aftiar MIFTAHUL JANNAH Mubarak, Kemal Muhammad Kamil Ni Made Pradita Widyaningtyas Ni Nyoman Aprianti R. Rahadian Sujono Ramadhan, Muhammad Rafli Rany Wahida Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo Rita Novitasari Subroto Sahabudin Alfarisi Sari, Diana Laela Selywati Siti Nurul Asiah Jamil Sri Karyati Subroto, Rita Novitasari Sujono, R. Rahadian Sukarno Sumarni Sumarni Sumarni Sumarni Wirawan, I Gede