Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Risalah Hukum
Khristyawan Wisnu Wardana
Universitas Mulawarman
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Erna Susanti; Khristyawan Wisnu Wardana
Jurnal Risalah Hukum Volume 1, Nomor 2, Desember 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya tergantung sekali dengan lingkungan. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka semakin besar pula kesempatan untuk mendirikan industri oleh karenanya lingkungan hidup secara langsung akan terganggu karena efek samoing dari industri adalah limbah, sedangkan pertumbuhan penduduk memerlukan lahan baru bagi perumahan, pangan dan lapangan kerja. Undang – undang lingkungan hidup terdahulu (Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982) tidak mengatur tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan di Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 45 dinyatakan, bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perseriktan, yayasan, atau organisasi ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”. Dengan kata lain perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh badan hukum dapat di kategorikan sebagai Kejahatan Korporasi. Key Words : Tanggung Jawab, Korporasi, Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup
Tanggung Jawab Penyelenggara Penerbangan Charter Khristyawan Wisnu Wardana
Jurnal Risalah Hukum Volume 2, Nomor 2, Desember 2006
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Looked from geographical sides, wide of teritory and spreading of resident, the function and role of air transport in Indonesia have very goodness strategic position reviewed from national unity, social cultural, economics, governance and also security and defence things. The raise request of air transport service by consumer must be balance with management transportation system to fulfill all consumer demand inwroughtly. In line with the raising of air transport service, charter air transport companys getting raise too. Aviation activity especially conducted by air transport companys is katastrofis, it means that if is in the event of accident can generate very big loss of human being and financial. Beside loss to its plane, also loss to passenger, baggage even to hit third party. In that kind of situation, air transport companys cannot discharge of it responsibility to any loss during the aviation. Key words: penyelenggara penerbangan charter (charter air transport companys), tanggung jawab (responsibility).
Criminal Law Enforcement Against Press Crimes in Reporting Suicide Cases in the Mass Media Melisnawati Melisnawati; Khristyawan Wisnu Wardana; Sholihin Bone
Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 15 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v15i2.15011

Abstract

The Indonesian Constitution guarantees freedom of the press, which is part of human rights in national and democratic life. The press has an important function that influences social, economic, political, and cultural life, namely as a medium of information. Restrictions on press freedom must be firmly and clearly stipulated by laws and regulations with provisions, one of which is the regulation of press crimes in criminal law. Suicide cases are one of the cases that are widely reported by the mass media; In covering suicide cases, ideally journalists have sensitivity and can empathize by protecting the identity of the perpetrator and the family of the suicide perpetrator in accordance with Press Council Regulation Number: 2/Peraturan-DP/III/2019 Concerning Guidelines for Reporting Related to Acts and Attempted Suicide which was stipulated in Jakarta on March 22, 2019. Seeing this phenomenon, it is important to enforce the law against media that violate the rules in reporting suicide cases.
Co-Authors Erna Susanti Melisnawati Melisnawati Sholihin Bone