Articles
<![CDATA[Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut) ]]>
<![CDATA[Wahyu Sukma]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.339
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan Polri terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 serta apa - apa saja hambatan yang ditemui Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih masif nya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan Data Biroops Polda Sumut. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri setidaknya telah berhasil mendukung upaya Pemerintah dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 pada bulan Juli – Agustus 2021 dan gelombang ketiga Covid-19 pada bulan Februari 2022, sehingga terjadi penurunan angka konfirmasi positif yang signifikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika ]]>
<![CDATA[Devi Ginting]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.341
<![CDATA[Perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi pidana penjara. Sementara pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab : peraturan hukum kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika , pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotikan studi putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Supaya hakim lebih mengedepankan putusan yang bersifat mengobati (rehabilitasi) dibanding dengan pidana penjara. Metode penelitian ini yaitu Yuridis normative dan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber datan sekunder. Hasil penelitian Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika kepada instansi terkait untuk mendapat perawatan sesuai dengan kondisi pecandu tersebut. Sementara orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya sebagamana diatur dalam Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2002 terdiri dari 4 prinsip. Orang tua yang melakukan rehabilitasi tanpa melapor seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relative yang disebut keadaan darurat (noodtoestand). Noodtoestand dibagi menjadi tiga yaitu perbenturan antara dua kewajiban hukum, perbenturan antara dua Kepentingan hukum dan perbenturan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum. Seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. yang menyangkut faktor yang memberatkan yang menyatakan bahwa seusia anak telah mengetahu dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal jangan tolak ukur utama dalam anak tersebut dijatuhkan pidana penjara]]>
<![CDATA[Agricultural Land Punching Problems Under The Hands Customically (Cinta Maju Village Study, Samosir Regency) ]]>
<![CDATA[Imman Yusuf Sitinjak]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v11i5.734
<![CDATA[This study aims to find out about the customary pawning of agricultural land in the village of Cinta Maju, Samosir Regency.The pawning of land that occurred in the village was a legal act long ago, so land pawning that is tens of years old is still found, with the object of pawning agricultural land and agricultural land. The binding of the land pledge was made on a stamp letter a long time ago and there is a letter affixed with a stamp made by the pawning parties with witnesses being local elders/traditional elders. The legal rules regarding land pawn agreements that occur in the community must follow the rules of customary law. This study analyzes data qualitatively. The method of approach to this research is normative. Source of data used secondary data. Data collection tools used with documentation studies. Location in Samosir Regency, Sitiotio sub-district, Cinta Maju Village. The village's customary rules still demand repayment of new debts to release their lien rights, because of the importance of awareness from the community itself about debts that must be paid, in the law it is termed "Pacta Sun Servanda". The indigenous people of the village of Cinta Maju are still pawning agricultural land in a customary way, and the old mortgage on agricultural land that has not been repaid is still valid, excluding the provisions of Article 7 paragraph 1 of UU Prp No. 56 of 1960..]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sahdani Ritonga]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36985/jurnalmoralita.v3i2.550
<![CDATA[Tahun 2017, Indonesia mendapat kuota sebanyak 334 tamu undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Program ini terbentuk dari kerjasama Duta Besar Arab Saudi, PT. Hadco dan Rabut Al-Islami. Namun sayangnya undangan haji dari Arab Saudi sering disalahgunakan oleh oknum pejabat dengan memperdagangkan visa Furoda mereka bermain-main dengan biro perjalanan yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Selain masalah visa, masalah administrasi dari Indonesia juga harus diperhatikan karena Indonesia dan Arab Saudi memiliki kebijakan yang berbeda. Seperti masalah nama belakang jemaah haji, juga menjadi salah satu kebijakan haji dari Arab Saudi. Jemaah dipulangkan kembali ke Indonesia karena ada catatan pergantian nama di belakang bin atau nama ayahnya di paspornya. Sedangkan kasus yang terjadi pada Haji Furoda visa yang digunakan bukan dari Indonesia melainkan dari Malaysia atau Singapura,sehingga jamaah dikembalikan pulang ke tanah air, dalam hal ini bagaimana Penyelesaian sengketa atas tindakan wanprestasi oleh travel umroh/haji dan sejauh mana perlindungan hukum bagi jemaah haji sebagai konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma dan asas hukum yang terkandung dalam undang- undang dan putusan pengadilan dengan melakukan studi literatur. Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh dari data primer, data sekunder, antara lain: Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kajian hukum dengan norma-norma yang berlaku, kajian hukum yang berpegang pada norma-norma yang berlaku adalah kajian yang menekankan norma baku dan asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam undang- undang dan putusan pengadilan. Kesimpulan bahwa Penggunaan penyelesaian masalah wanprestasi ini adalah melalui litigasi dapat berupa pengajuan gugatan perdata yaitu gugatan wanprestasi dan/atau ganti rugi kepada biro perjalanan, apabila tuntutan ganti rugi tidak diperoleh maka calon jamaah haji dalam hal ini korban , juga dapat melaporkan tindak pidana penipuan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan haji dan umrah]]>
<![CDATA[Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan ]]>
<![CDATA[M Arkansyah]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>;
<![CDATA[Cakra Arbas]]>
<![CDATA[ Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Boyolali ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36596/jbh.v7i1.989
<![CDATA[The issuance of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concering a a Government Procurement of Goods/Services and its amendments have strengthened the existence of the Commitment Making Officer (PPK) as one of the state financial management officias who has a very large role and task. Given the importance of the role of PPK in the framework of the imolementation, of course it is necessary to omprove and at the same time reorganize its central role in order to improve the quality of services that are more excellentin in line with the increasingly complex demands of modern era developments. The purpose of this study was to find out about the legal arrangements regarding the role of officials making commitments in the implementation of goods and services procurement services at the Ministry of Transportation and knowing the role of commitment officials in implementing goods and services procurement services at the ministry of transportation and knowing the obstacles faced by commitment officials in impelemnting propcurement services. Goods and services at the ministry of transportation. The research method used in this study is research with an empirical juridical approach, where data is taken directly and literally from interviews and literature studies The results of research on legal arrangements regarding the procurement of goods and services in the Ministry of Transportation refer to the civil Code concerning cintracts, Law Number 2 of 2017 concerning contracts, Law number 2 of 2017 concerning Construction Services, Article 1number 10 and number 11 Law Number 1 of 2004 concerning State treasury. Presidential Regulation 54 of 2010, Presidential Regulatin 54 of 2010, Presidential Decree NO. 16 of 2018. The role of Commitment making officials in the procurement of goods ans services establishes plans for the implentation of goods/services procurement, signs contracts, executes contracts with goods and services providers and the obstacles faced by commitment officers in being accountable for goods procurement and services consisting of external obstacles, which are influenced by natural factors, while the internal obestacles to work must be in accordance with the aircraft departure schedule, implanting technical personel are not always in the field, implementing contractors are inexperienced in working on airport runway overlays so that performance is not optimal. This resulted in the committee making officials and consultants/implemenethers having to carry out maximum supervision.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI) ]]>
<![CDATA[Aga Rudiansyah Nugraha]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>;
<![CDATA[Ferry Susanto Limbong]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (869.215 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v5i2.1380
<![CDATA[The purpose of this study is an attempt to analyze the legal protection of industrial design rights over lawsuits for cancellation of industrial design registrations. The research method used is using normative legal research methods with literature study data collection techniques, the analysis of this research is decision analysis. The result of this research is that the legal protection for the rights of industrial designers who have registered for the lawsuit for the cancellation of the registration of industrial designs is that the legal protection against the lawsuit for cancellation can be given through the registration mechanism. Protection can be obtained if an industrial design has been registered. This makes it easier to prove and protect even though the principle is from the emergence of industrial design matters. An industrial design right certificate can be issued at the Director General of Intellectual Property Rights which has an important role as proof of ownership for industrial design rights so that it does not have an element of novelty. The conclusion of this study is the legal considerations of the Supreme Court judges on the lawsuit for the cancellation of industrial design rights which have been registered in the Supreme Court's decision no. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 has fulfilled a sense of justice because it does not have a juridical basis and provides legal protection to registered industrial design rights as well as legal certainty if the plaintiff who files a lawsuit for the cancellation of the registered industrial design right cannot prove that the industrial design rights are in accordance with the applicable laws and regulations.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai) ]]>
<![CDATA[Galuh Nawang Kencana]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.828 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11340
<![CDATA[Kejaksaan Negeri Binjai yang telah menerapkan restoraitive justice terhadap tindak pidana pencurian ringan yaitu pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan, untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai, dan untuk mengetahui hambatan bagi Kejaksaan Negeri Binjai dalam penerapan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan adalah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua ]]>
<![CDATA[Reni Astuti]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.2 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11461
<![CDATA[Penganiayaan terhadap anak semakin tahun senakin meningkat,banyak pemberitaan penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan dan Bagaimana Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengaturan tentang penganiayaan anak terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sangsi hukum pada orang tua pelaku penganiayaan anak juga terdapat dalam KUHP yaitu penganiayaaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355. Melindungi anak dari kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi menjadi tanggung setiap orang Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya,oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan slah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian ]]>
<![CDATA[Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.924 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11462
<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology) berjalan seiring dengan peradaban manusia, demikian juga bahaya (hazards) yang ditimbulkan. Industrialisasi, telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi dengan modus operandi yang begitu kompleks dapat menjadi ancaman penyebab terjadinya bencana (disaster), kecelakaan (accident), dan berbagai penyakit (gemeenschap) akibat kurang/tidak dikelola (manage) dengan baik. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Bersadarkan penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan Hukum terhadap kecelakaan kerja Memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dimana pertimbangan yuridis tersebut berdasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan juga berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berdasarkan pada fakta yang terungkap. Pertanggungjawaban hukum pidanaa pimpinan proyek terhadap kecelakan kerja adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari sescorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai- nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Hambatan Dalam Penyelesaian Masalah Kecelakaan Kerja, kurang nya komunikasi yang baik antara pimpinan proyek dengan bahawan nya terkait kcelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian (culpa).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ismail Koto]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Surya Perdana]]>;
<![CDATA[Tarmizi]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7142
<![CDATA[Rights known as intellectual property (IPR) are rights that result from human thought and produce a product or process that is beneficial to human life. In Indonesia, there are various intellectual property rights that apply, including: As one of the countries that ratified the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Indonesia has a basic legal framework for these types of intellectual property rights. Each intellectual property right is governed by its own laws. Research cannot be said to be research if it does not have a research method. The research method is a process of collecting and analyzing data carried out systematically, to achieve certain goals. Data collection and analysis is carried out naturally, both quantitatively and qualitatively, experimentally and non-experimentally, interactively and non-interactively. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by reviewing library materials or secondary data. In qualitative research, the process of obtaining data in accordance with the research objectives or problems is studied in depth and with a holistic approach. Indonesia is a country with many ethnicities, cultures and religions in addition to its legal status. The majority of people in Indonesia adhere to the Islamic religion. Islamic law covers everything from marriage to charity, and criminal behavior is based on the same principles as fasting and prayer. .According to the Islamic Fiqh Council, Islam is a religion and way of life that accepts everyone and can be practiced anytime and anywhere without separating religion from life.]]>
