Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.551
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalitas: Jurnal Hukum Randwick International of Social Science Journal LEGAL BRIEF International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Jurnal Bedah Hukum Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Pencerah Bangsa Unizar Law Review
Ida Nadirah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut) Wahyu Sukma; Alpi Sahari; Ida Nadirah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.339

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan Polri terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 serta apa - apa saja hambatan yang ditemui Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih masif nya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan Data Biroops Polda Sumut. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri setidaknya telah berhasil mendukung upaya Pemerintah dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 pada bulan Juli – Agustus 2021 dan gelombang ketiga Covid-19 pada bulan Februari 2022, sehingga terjadi penurunan angka konfirmasi positif yang signifikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika Devi Ginting; Ahmad Fauzi; Ida Nadirah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.341

Abstract

Perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi pidana penjara. Sementara pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab : peraturan hukum kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika ,  pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak  melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dan  Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotikan  studi putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Supaya  hakim lebih mengedepankan putusan yang bersifat mengobati (rehabilitasi) dibanding dengan pidana penjara. Metode penelitian  ini yaitu Yuridis normative dan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber datan sekunder. Hasil penelitian Nomor  35 Tahun  2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika kepada instansi terkait untuk mendapat perawatan sesuai dengan kondisi pecandu tersebut. Sementara orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya sebagamana diatur  dalam Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan Undang – Undang  Nomor. 23 tahun 2002 terdiri  dari 4 prinsip. Orang tua yang  melakukan rehabilitasi tanpa melapor seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relative yang disebut keadaan darurat (noodtoestand). Noodtoestand dibagi menjadi tiga yaitu perbenturan antara dua kewajiban hukum, perbenturan antara dua Kepentingan hukum dan perbenturan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum. Seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. yang menyangkut faktor yang memberatkan yang menyatakan bahwa seusia anak telah mengetahu dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal  jangan tolak ukur utama dalam  anak tersebut dijatuhkan pidana penjara
Agricultural Land Punching Problems Under The Hands Customically (Cinta Maju Village Study, Samosir Regency) Imman Yusuf Sitinjak; Ida Nadirah
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i5.734

Abstract

This study aims to find out about the customary pawning of agricultural land in the village of Cinta Maju, Samosir Regency.The pawning of land that occurred in the village was a legal act long ago, so land pawning that is tens of years old is still found, with the object of pawning agricultural land and agricultural land. The binding of the land pledge was made on a stamp letter a long time ago and there is a letter affixed with a stamp made by the pawning parties with witnesses being local elders/traditional elders. The legal rules regarding land pawn agreements that occur in the community must follow the rules of customary law. This study analyzes data qualitatively. The method of approach to this research is normative. Source of data used secondary data. Data collection tools used with documentation studies. Location in Samosir Regency, Sitiotio sub-district, Cinta Maju Village. The village's customary rules still demand repayment of new debts to release their lien rights, because of the importance of awareness from the community itself about debts that must be paid, in the law it is termed "Pacta Sun Servanda". The indigenous people of the village of Cinta Maju are still pawning agricultural land in a customary way, and the old mortgage on agricultural land that has not been repaid is still valid, excluding the provisions of Article 7 paragraph 1 of UU Prp No. 56 of 1960..
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA Sahdani Ritonga; Ida Nadirah
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/jurnalmoralita.v3i2.550

Abstract

Tahun 2017, Indonesia mendapat kuota sebanyak 334 tamu undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Program ini terbentuk dari kerjasama Duta Besar Arab Saudi, PT. Hadco dan Rabut Al-Islami. Namun sayangnya undangan haji dari Arab Saudi sering disalahgunakan oleh oknum pejabat dengan memperdagangkan visa Furoda mereka bermain-main dengan biro perjalanan yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Selain masalah visa, masalah administrasi dari Indonesia juga harus diperhatikan karena Indonesia dan Arab Saudi memiliki kebijakan yang berbeda. Seperti masalah nama belakang jemaah haji, juga menjadi salah satu kebijakan haji dari Arab Saudi. Jemaah dipulangkan kembali ke Indonesia karena ada catatan pergantian nama di belakang bin atau nama ayahnya di paspornya. Sedangkan kasus yang terjadi pada Haji Furoda visa yang digunakan bukan dari Indonesia melainkan dari Malaysia atau Singapura,sehingga jamaah dikembalikan pulang ke tanah air, dalam hal ini bagaimana Penyelesaian sengketa atas tindakan wanprestasi oleh travel umroh/haji dan sejauh mana perlindungan hukum bagi jemaah haji sebagai konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma dan asas hukum yang terkandung dalam undang- undang dan putusan pengadilan dengan melakukan studi literatur. Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh dari data primer, data sekunder, antara lain: Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kajian hukum dengan norma-norma yang berlaku, kajian hukum yang berpegang pada norma-norma yang berlaku adalah kajian yang menekankan norma baku dan asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam undang- undang dan putusan pengadilan. Kesimpulan bahwa Penggunaan penyelesaian masalah wanprestasi ini adalah melalui litigasi dapat berupa pengajuan gugatan perdata yaitu gugatan wanprestasi dan/atau ganti rugi kepada biro perjalanan, apabila tuntutan ganti rugi tidak diperoleh maka calon jamaah haji dalam hal ini korban , juga dapat melaporkan tindak pidana penipuan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan haji dan umrah
Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan M Arkansyah; Ida Nadirah; Cakra Arbas
Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i1.989

Abstract

The issuance of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concering a a Government Procurement of Goods/Services and its amendments have strengthened the existence of the Commitment Making Officer (PPK) as one of the state financial management officias who has a very large role and task. Given the importance of the role of PPK in the framework of the imolementation, of course it is necessary to omprove and at the same time reorganize its central role in order to improve the quality of services that are more excellentin in line with the increasingly complex demands of modern era developments. The purpose of this study was to find out about the legal arrangements regarding the role of officials making commitments in the implementation of goods and services procurement services at the Ministry of Transportation and knowing the role of commitment officials in implementing goods and services procurement services at the ministry of transportation and knowing the obstacles faced by commitment officials in impelemnting propcurement services. Goods and services at the ministry of transportation. The research method used in this study is research with an empirical juridical approach, where data is taken directly and literally from interviews and literature studies The results of research on legal arrangements regarding the procurement of goods and services in the Ministry of Transportation refer to the civil Code concerning cintracts, Law Number 2 of 2017 concerning contracts, Law number 2 of 2017 concerning Construction Services, Article 1number 10 and number 11 Law Number 1 of 2004 concerning State treasury. Presidential Regulation 54 of 2010, Presidential Regulatin 54 of 2010, Presidential Decree NO. 16 of 2018. The role of Commitment making officials in the procurement of goods ans services establishes plans for the implentation of goods/services procurement, signs contracts, executes contracts with goods and services providers and the obstacles faced by commitment officers in being accountable for goods procurement and services consisting of external obstacles, which are influenced by natural factors, while the internal obestacles to work must be in accordance with the aircraft departure schedule, implanting technical personel are not always in the field, implementing contractors are inexperienced in working on airport runway overlays so that performance is not optimal. This resulted in the committee making officials and consultants/implemenethers having to carry out maximum supervision.
Reconstruction Of Provincial Authority In The Field Of Marine Affairs And Fisheries To Regency/City Governments In Realizing The Welfare Of Small-Scale Fishermen In Indonesia Ahmad Duroni Nasution; Ramlan Ramlan; Ida Nadirah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4968

Abstract

Horizontal conflicts occurred after the UUPD came into effect because there were regulations regarding changes in marine zoning for small fishing communities. Meanwhile, the authority of the district/city government over coastal areas and small islands has been regulated in the UUPWP3K that the authority of the regional government to manage coastal and small island resources. This study aims to analyze the provisions of laws and regulations on regional government and coastal area management as regulated in the regulations on coastal areas and small islands, and how to reconstruct the authority of the provincial government to the district/city government as before. The research method used is normative legal research. Normative legal research is research that is carried out or directed at legislation, namely the relationship between one regulation and another and its relation to implementation in practice. The results of the study show that since the UUPD came into effect, the authority to manage the marine and fisheries sector as well as coastal areas and small islands by the district/city government has been reduced. The zoning area of 0-4 miles which was originally managed by the district/city government is now managed by the provincial government, thus making the provincial authority zoning 0-12 miles
Legal Protection of The Executory Rights of Separatist Creditors as Holders of Material Guarantees in Credit Agreements in The State of Bankruptcy Debtors Inggrid Kusuma Dewi; Muhammad Arifin; Ida Nadirah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6253

Abstract

This study examines the legal protection of the executorial rights of separatist creditors as holders of security rights in credit agreements when the debtor is declared bankrupt. As separatist creditors possess preferential rights over certain collateral objects, the implementation of their executorial rights often faces legal and procedural challenges in bankruptcy proceedings. The research analyzes the legal framework provided by Indonesian bankruptcy law, particularly concerning the position and priority rights of secured creditors. It also evaluates judicial practices and obstacles encountered during the execution of collateral. The findings highlight the importance of strengthening legal certainty and protection for secured creditors to ensure the fair enforcement of their rights without undermining the principles of bankruptcy distribution and debtor rehabilitation. Recommendations are proposed to harmonize the execution process with creditor protection mechanisms in insolvency law.
Penyelesaian Sengketa Dalam Permasalahan Fraud Di Dalam Hukum Ketenagakerjaan Bobby Christian Halim; Ida Nadirah
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.98

Abstract

Permasalahan fraud dalam hubungan ketenagakerjaan merupakan fenomena yang semakin kompleks dan mengancam integritas sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Fraud dalam konteks hubungan kerja tidak hanya mencakup tindakan manipulatif seperti pemalsuan data atau penggelapan hak-hak pekerja, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi antara pengusaha dan pekerja. Ketidakjelasan norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur fraud dalam bidang ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta menyulitkan proses penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fraud dalam hubungan ketenagakerjaan, menelaah dasar hukum yang relevan, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa fraud berdasarkan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud belum terakomodasi secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga pengadilan hubungan industrial masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus fraud yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum ketenagakerjaan yang eksplisit mengatur fraud serta penguatan koordinasi antara lembaga penyelesaian sengketa dan aparat penegak hukum agar penanganannya menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Ahmad Duroni Nasution Asor Olodaiv Siagian Bobby Christian Halim Cakra Arbas Devi Ginting Dewi Kartika Edy Jhon Manalu Eliya Nova Lubis Fauzi, Ahmad Fitriani Fitriani Imman Yusuf Sitinjak Inggrid Kusuma Dewi M Arkansyah Minggu Saragih Muhammad Arifin Gultom Pohan, Masitah Ramlan Ramlan Sahari, Alpi Sahdani Ritonga Wahyu Sukma