Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.469
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL LITIGASI (e-Journal) MEDIA HUKUM "MEDIA KOMUNIKASI HUKUM" KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Jurnal Notarius DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Veteran Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Borneo Law Review Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Randwick International of Social Science Journal International Journal Reglement & Society (IJRS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Ramlan Ramlan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA PERIKANAN DI INDONESIA Ramlan, S.H, M.Hum, Dr
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA PERIKANAN DI INDONESIA
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.05 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal asing (PMA) yang bergerak di bidang perikanan di Indonesia. Usaha penangkapan ikan di Indonesia 100 persen dikuasai oleh perusahaan penanam modal asing. Namun ironisnya, banyak penanam modal asing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui bahan kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan penanam modal asing adalah: status hukum perusahaan yang tidak berubah menjadi PMA, perusahaan ktif, tidak membangun UPI, alat tangkap ikan yang tidak sesuai, transiphment, dan pelanggaran shing ground. Perbuatan ini menyebabkan terjadinya over shing di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA DI PROPINSI SUMATERA UTARA Hanifah, Ida; -, Ramlan; -, Harisman
MEDIA HUKUM Vol 24, No 1 (2014): MEDIA HUKUM - MEDIA KOMUNIKASI HUKUM
Publisher : MEDIA HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8614.69 KB)

Abstract

The Presence of maid servants in this modern time are needed very much by a lot of people, especially for the cityzenshios. In working the servants sometimes get the unconfortable teatments like the other workers. The maid servants have to be able to de many houses works, no limit times and get the low wages, and very often are treated as the masters like (the hosts of the houses). These bad conditions are very often hidden result of low loegal protections that are given to the maid servants, mainly that related to the fulfilment of normative rights of workers as being valid usually.
KONSEP PENGUASAAN MUTLAK SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN INDONESIA OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN Ramlan Ramlan; Tengku Erwinsyahbana
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 18 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.757 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v18i2.237

Abstract

The potential of natural resources of Indonesia's marine fisheries was estimated at 6.4 million tons per year. But there is no domestic fisherman role in the Indonesia modern fishing industry investment, 100% modern industry players in Indonesia’s marine fisheries is foreign investment. In effect, the presence of fish in Indonesia’s sea began to decrease and traditional Indonesian fisherman suffer a lot of losses so they remain live bellow the poverty line. While the demand for fish in the country to be met through imports. In order to realize the welfare state under Article 33 UUD 1945, the government of Indonesia should control and manage of fishery resources absolutely and must be given to the national industry and society Indonesian fishermen independently, not giving space and opportunity for foreigners to participate in managing the business of the fishing industry in Indonesia.
OPTIMALISASI POTENSI EKOWISATA DI LAHAN HUTAN BAKAU DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN BENCANA PADA WILAYAH PESISIR DESA LUBUK KERTANG Ramlan Ramlan; Nurul Hakim; Muhammad Yusrizal; Fajriawati Fajriawati
Borneo Law Review Volume 2, No 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.718

Abstract

Kerusakan hutan bakau harus segera dihentikan, karena salah satu fungsi hutan bakau adalah untuk mencegah terjadinya bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi ekowisata di kawasan hutan bakau, sehingga hutan bakau tidak lagi dirusak, melainkan dirawat untuk dijadikan tempat wisata dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bencana. Pemanfaatan kawasan hutan bakau sebagai objek wisata telah dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Kertang, tetapi pengelolaan yang dilakukan belum berjalan optimal. Fakta ini menarik diteliti, dan tujuannya untuk mendeskripsikan hambatan optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata, serta memformulasikan konsep optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, selanjutnya analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau masih rendah, belum ada perhatian serius dari Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan instrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau tidak ada. Konsep penting optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, yang perlu dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintahan Desa Lubuk Kertang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau setingkat Peraturan Desa
PENELITIAN KUALITATIF BIDANG ILMU HUKUM DALAM PERSFEKTIF FILSAFAT KONSTRUKTIVIS Tengku Erwinsyahbana; Ramlan Ramlan
Borneo Law Review Volume 1, No 1 Juni 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v1i1.706

Abstract

Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hasilnya dipergunakan bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, dikenal 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, dan walaupun masing-masingnya terdapat perbedaan karakteristik metode yang digunakan, tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus dipahami oleh setiap peneliti, seperti: validitas dari hasil capaian dan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah. Penelitian kualitatif mengkonstruksi-kan realitas dan memahami maknanya, sehingga lebih memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitasnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dan yang diteliti adalah kondisi objek alamiahnya, sehingga karakteristik penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif analitis, lebih mengutamakan pada proses bukan hasil, bersifat induktif, dan mengutamakan pemaknaan. Hal ini sesuai dengan pemikiran filsafat konstruktivis yang beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri, sedangkan manusia mengkonstruksikan pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungannya
KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Tengku Erwinsyahbana; Ramlan Ramlan
Borneo Law Review Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v1i2.715

Abstract

The dominance of religious influence in the field of marriage law is inevitable, for marriage is also a worship that the Lord commands the human race. The religious rules governing marriage can not be ruled out by anyone who wants to carry out their marriage, but there is a tendency that religious values or precepts are neglected, on the grounds of human rights, whereas based on the 1945 Constitution and Law no. 39 of 1999, that in certain cases the exercise of human rights can be limited by religious values. Given that interfaith marriages are forbidden by religion (Islam), then interfaith marriage on the grounds of human rights, can not be justified. An important paradigm that also needs to be straightened out that marriage is not included as a human right, because it is the right to form a family that includes human rights, the way it is done through legitimate marriages, that is legitimate according to religion and state law
HUKUM DAGANG - Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2016: HUKUM DAGANG - Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

HUKUM DAGANG - Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia.
KEBIJAKAN INVESTASI SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 1, No 1 (2007): KEBIJAKAN INVESTASI SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1679.705 KB)

Abstract

Pasal 33 UUD 19451 menempatkan peranan negara sangat pentingdalam menyusun perekonomian, dan menguasai cabang-cabang produksi yangpenting, serta menjamin kekayaan alam yang digunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat dengan berlandaskan demokrasi ekonomi.2Pada upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, maka salah satu faktor yangharus diperhatikan adalah memperkuat ekonomi nasional. Maka dalam hal inimotif yang terpentingan dari negara-negara yang sedang berkembang adalahmenarik masuknya modal asing.3 Bagi Indonesia sendiri, investasi asing secara1Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan; Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usahabersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting baginegara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi, airdan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkanatas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuanekonomi nasional. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalamundang-undang. UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 SecaraLengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 25.2 Dalam melaksanakan demokrasi ekonomi tersebut harus memperhatikan etikaekonomi dan bisnis, yang dimaksudkan agar prinsip dan prilaku ekonomi dan bisnis baik olehperseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkankondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorongberkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, serta terciptanyasuasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melaluikebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktek-praktek monopoli,oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme,diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efesiensi, persaingan sehat, dan keadilan, sertamenghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang EtikaKehidupan Bangsa.3 Wolfgang G. Friedman and Jean Pierre Begun, Joint Internasional Business VenturesIn Developing Countries (New York: Columbia university Press, 1971), hlm. 2, dalam ErmanRajagukguk, Indonesianisasi Saham, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 63.
PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMATERA UTARA Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2018: PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM IMPKEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMATERA UTARA
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pmebangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan di pedasaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Desa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasa; 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, dan ternyata Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 5.436 Desa baru memiliki 936 Badan Usaha Milik Desa.
PENGEMBANGAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Dr Ramlan, S.H, M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Makalah Seminar Fakultas Hukum
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.022 KB)

Abstract

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.3 Dirjen Perikanan Departemen Pertanian mendefinisikan “nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual”. 4 Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut”. 5 Menurut Ensiklopedi Indonesia Tahun 1990 yang dikatakan nelayan
Co-Authors -, Harisman Ahmad Duroni Nasution Ayu Rizkie Bambang Santoso Dewi Kartika Eka NAM Sihombing Faisal Riza Fajriawati Fauzi, Ahmad Ferry Susanto Limbong Hamzar Nodi Herikson P. Siahaan Ibrahim Nainggolan Ida Hanifah Ida Nadirah Khaidir Nasution Koto, Ismail Mahmul Siregar Muhammad Arifin Gultom Muthia Susan Fadillah Bulolo Nurul Hakim Purwoko, Agus Rachmad Abduh Rizki Rahayu Fitri simon simon Songtinus Songtinus Surya Perdana Tengku Erwin Syahbana Tengku Erwinsyahbana Triono Eddy Tulus Januardi Tua Panjaitan Yose Rizal Efendi