Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Legalitas: Jurnal Hukum Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum
Suprayitno Suprayitno
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Atas Akta Pendirian Koperasi Dimana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan Kepada Surat Kuasa Di Bawah Tangan Edwin Edwin; Ahmad Fauzi; Suprayitno Suprayitno
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 2 (2020): Oktober 2020 - Januari 2021
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v1i2.45

Abstract

The legal analysis of the cooperative establishment where the founders are represented by a power of attorney without an intermediary of a legal official is stated in Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives.There is no single paragraph that requires that a Statute of a cooperative must be authentic, meaning that the establishment of a cooperative is only required in a written form (deed), that is, it can be a deed without intermediary legal officials and can also be an authentic deed.This is regulated in paragraph (1) of Article 7 of the Cooperative Law.Provisions regarding the establishment and amendment of the articles of association stipulated in the Cooperative Law provide freedom to those who will establish cooperatives to choose whether to use deeds without the intermediary of a legal official or authentic deed
Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016) Hendry Abbas Sembiring; Surya Perdana; Suprayitno Suprayitno
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.342

Abstract

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini karena tanggung jawab yang harus dibebankan kepada perseroan tersebut hanya sebatas modal yang ada pada perseroan. Pengalihan saham perseroan terbatas kepada pihak ketiga melalui beberapa tahap yang harus dilalui salah satunya ialah dilakukannya dengan akta Pemindahan Hak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari adanya perolehan harta yang menjadi harta bersama. Hasil pembahasan bahwa jual-beli atas saham perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga berkaitan dengan Anggaran dasar dari Perseroan Terbatas. Terhadap pengalihan saham dari Perseroan Terbatas yang merupakan harta bersama dari pasangan suami isteri jika dialihkan maka harus mendapat persetujuan dari pasangan. Namun ketika hal tersebut tidak dilakukan akan terjadi konflik hukum,  sebagaimana  Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama selama tidak dibuatkan perjanjian perkawinan yang mengaturnya. Berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada dan juga berdasarkan atas ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata. Dan analisis mengenai putusan Mahkamah Agung RI No. 3104 K/Pdt/2016 menolak dan menghukum pemohon karena perjanjian Agremeent yang dimaksud dalam gugatan merupakan perjanjian awal dan bukan perjanjian pelaksanaan
Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik yang Dibuat dalam Keadaan Tidak Seimbang (Penyalahgunaan Keadaan) Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2319 K/Pdt/2015 Evan Saputra Situmorang; Surya Perdana; Suprayitno Suprayitno
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 6 No. 1 (2023): Doktrina:Juornal of Law April 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v6i1.7510

Abstract

In carrying out his position serving the community, a notary certainly pays attention to the provisions of the applicable laws and regulations and other regulations. When a notary makes a deed for the benefit of the requester, of course the notary has paid attention to various signs that can cause the deed to be canceled or null and void. But it turns out that in subsequent developments in various court decisions other legal terminology was born which emphasized that if there is a violation for certain reasons, the deed can: Has no legal force, void, illegal according to law, illegal and null and void, no legal force, cancelled. by law, invalid and has no legal force, cancelled. The existence of the legal terminology with its own reasons for doing so makes it difficult for the Notary if there is a violation no longer in the legal terminology which can be canceled or null and void by law, but also uses terminology outside the law. Abuse of circumstances exists when a person knows or must be aware that the other party due to certain circumstances, such as an emergency, dependency, rush, abnormal mental state or lack of experience, is moved to take legal action, is provoked to take legal action, or at least knowing or having to realize that the other party should be kept away from that action.
Co-Authors Edwin Edwin Evan Saputra Situmorang Fauzi, Ahmad Hendry Abbas Sembiring Surya Perdana