Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA Abdurrakhman Alhakim; Oryza Sativa MY
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.267-276

Abstract

Pemungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata pungli dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pemugutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik pungli. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
RENEWAL OF THE EMPLOYMENT CONTRACT OF HONORARY EMPLOYEES IN BATAM CITY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 11 OF 2020 ON JOB CREATION Oryza Sativa MY; David Tan
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection of workers is a guarantee of basic rights inherent and protected by law. Human rights are basic rights that must be protected. The legislation related to protection for workers is the Employment Cluster of Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Honoree employees in the Batam Department of Transportation entered into a certain time work agreement (PKWT). Contract workers are legally defined as workers with a certain time status based on an agreement between the worker and the employer. Based on the title, topic, and background of the problem, the author made updates and improvements related to the employment contract of honorary employees (PKWT) of the Batam City Department of Transportation in the form of making employment documents. The renewal and improvement of the employment contract covers the duties and responsibilities of workers, workers' rights and obligations, salary payments and deductions, sanctions and compensation as well as the appointment and termination of employment (PHK) based on Employment Cluster of Law No. 11 of 2020 on Job Creation.