Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Ganda Atas Tanah Agus Setia Wahyudi; Muhammad Saleh
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.789 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i2.6257

Abstract

Proses sertifikat tanah merupakan sebuah proses sistematis dimana proses ajudikasi yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya adalah salah satu proses di dalamnya, ketika dalam proses ajudikasi terdapat masalah dalam penanganannya, seperti adanya ketidakakuratan baik itu data fisik ataupun data yuridis maka akan mengganggu secara keseluruhan proses pensertifikatan tanah. Proses ajudikasi yang merupakan kegiatan dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, merupakan sebuah proses yang penting karena kebenaran data fisik dan data yuridis adalah yang utama agar tidak terjadi masalah pada sertifikat yang timbul dikemudian hari. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk melakukan, mengembangkan/menguji suatu kebenaran dari suatu pengelahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Yang maksud dengan metodologi adalah menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah. Sedangkan yang dimaksud sistematis adalah sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk kerja ilmiah
PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DI INDONESIA Rizky Rubyansyah; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.13857

Abstract

 Penelitian ini membahas mengenai perjanjian sebagai salah satu bentuk instrumen yang sangat penting dalam aspek hukum bisnis, salah satunya dalam bisnis dalam kerjasama kemitraan .Oleh sebab itu dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan diperlukan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya sering melibatkan Notaris. Metode Penelitian hukum ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pelaksanaan dalam upaya mendapatkan data primer yang didahului dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, artikel dan literatur lainnya untuk mendapatkan data sekunder, untuk menjawab permasalahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan yang akan menjawab permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum perjanjian kerjasama kemitraan adalah sah dan karenanya perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang baku karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama mengedepankan pada keuntungan bersama. Dan memberikan penjelasan peran serta fungsi Notaris dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan.Kata-Kunci: Perjanjian, Kerjasama kemitraan, Notaris. This study discusses the agreement as a form of instrument that is very important in the legal aspect of business, one of which is in business in partnership cooperation. In its application it often involves a Notary. This legal research method is normative juridical research, namely research based on implementation in an effort to obtain primary data which is preceded by researching library materials in the form of books, articles and other literature to obtain secondary data, to answer legal problems which are analyzed using several approaches. that will answer the problem, namely the statutory approach and the conceptual approach. This study aims to explain the legal position of the partnership agreement is valid and therefore the agreement becomes law for those who make it, and binds both parties and the agreement is a standard reciprocal agreement because each party has the same rights and obligations prioritizing on mutual benefit. And provide an explanation of the role and function of the Notary in making a partnership agreement.Keywords: Agreement, Partnership, Notary.
MENILAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER SEBAGAI SAKSI AKTA NOTARIS DI PENGADILAN Tirta Arista Kumara; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.14695

Abstract

Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Artikel ini akan mengangkat permasalahan dengan topik Menilai Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta Notaris di Pengadilan.Kata-Kunci: Saksi Instrumenter; Akta Notaris; Pengadilan.Within the scope of a notary, there are two kinds of witnesses, namely identifying witnesses and instrumenter witnesses. Instrumental witnesses are required by law to be present at the making of a notary deed. The task of this instrumenter witness is to put a signature, testify about the truth of the contents of the deed and fulfill the formalities required by law. Usually, the witnesses for this instrument are the Notary's employees themselves. This article will raise issues with the topic of Assessing the Legal Position of Instrumental Witnesses as Witnesses of Notary Deeds in Court.Keywords: Instrumenter Witness; Notarial Deed; Court.
Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Moh. Saleh
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.154

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Di sisi lain, wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengkontrol proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.