Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PROSES PENGELOLAAN OBAT RSUD DI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN LEAN HOSPITAL Novianti Fatli Azizah; Wakhid Slamet Ciptono; Satibi Satibi
JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Vol 7, No 1
Publisher : Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmpf.369

Proses pelayanan yang efisien erat kaitannya dengan proses pengelolaan obat yang efisien. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi aktivitas serta menganalisis akar penyebab masalah dari waste kritis dengan menggunakan pendekatan lean hospital pada proses pengelolaan obat di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah di Jawa Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu melalui observasi, wawancara dan penelusuran dokumen pada bulan November-Desember 2016 dan Januari 2017, untuk mendapatkan identifikasi aktivitas seleksi, pengadaan dan distribusi. Waste kritis diperoleh melalui kuesioner pembobotan waste dari penilaian seluruh petugas yang terlibat dalam proses, untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Future state mapping dibuat dengan menghilangkan unsur waste dari proses pengelolaan obat. Hasil penelitian: Value stream mapping menunjukkan waste di setiap tahapan proses pengelolaan obat yaitu waste of defect, waste of waiting, waste of inventory, waste of transportation, waste of motion, waste of overprocessing, waste of overproduction, dan waste of human potential. Kesimpulan: Sebagian besar tahapan dalam proses pengelolaan obat memiliki value added activity kurang dari 50%. Analisis akar penyebab masalah dari waste kritis yaitu kesibukan dokter dalam pelayanan menyebabkan penundaan dalam pengisian formulir usulan dan tidak semua SMF memiliki sekretaris, perencanaan belum terfasilitasi oleh SIM, sistem yang memaksa input SPPH pada saat penyusunan PO e-purchasing, adanya perubahan harga obat yang mendadak, tidak adanya tenaga kasir di UPF, tidak ada pemisah resep di awal pelayanan, bentuk ruangan UPF 1 memanfaatkan fasilitas lama, CPO belum difasilitasi oleh SIM, mesin etiket hanya 1 unit dan belum optimal.

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN OBAT DI ERA JKN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Pulung Prabowo; Satibi Satibi; Gunawan Pamudji
JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Vol 6, No 3
Publisher : Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmpf.348

Ketersediaan obat sangat penting berhubungan erat dengan mutu pelayanan. Ketrersediaan obat merupakan pilar utama dalam menciptakan kepuasan pasien, dokter, tenaga kefarmasian. Ketersediaan obat yang baik membuat anggaran belanja semakin efisien dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peran dokter, tenaga kefarmasian dan pasien berpengaruh terhadap ketersediaan obat di RSUD dr.Soedono Madiun. Penelitian ini dilakukan di RSUD dr.Soedono Madiun. Metode pengambilan sampel dokter dan tenaga kefarmasian yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Sedangkan, sampel pasien diambil menggunakan tabel rumus issac dan michael. Variabel bebas penelitian yaitu dokter, tenaga kefarmasian dan pasien. Variabel tergantungnya adalah ketersediaan obat. Data diperoleh dengan menyebarkan secara langsung kuesioner, kemudian data dianalisis menggunakan regresi linear dengan program komputer spss versi 22. Hasil uji R2 dan F secara berurutan diperoleh faktor dokter sebesar 0,706 dan 69,562, faktor tenaga kefarmasian sebesar 0710 dan 114,962, faktor pasien sebesar 0,945 dan 5660,020. Hasil uji bersama-sama faktor dokter, tenaga kefarmasian dan pasien sebesar 0,971 dan 293,447. Penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor dokter, faktor tenaga kefarmasian dan faktor pasien berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan obat. Faktor dokter, tenaga kefarmasian dan pasien berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketersediaan obat di era JKN pada RSUD dr.Soedono Madiun

PERSEPSI APOTEKER DAN PASIEN TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN JKN PADA APOTEK Satibi Satibi; Dewa Ayu Putu Satrya Dewi; Atika Dalili Akhmad; Novita Kaswindiarti; Dyah Ayu Puspandari
JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Vol 6, No 3
Publisher : Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmpf.349

Pelayanan kesehatan pada era JKN diselenggarakan oleh semua Fasilitas Kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPJS dan faskes, bagi faskes yang tidak mempunyai sarana kefarmasian dapat menjalin kerja sama dengan apotek dalam hal pelayanan kefarmasian. Metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan pada era JKN menggunakan sistem kapitasi dan pembayaran langsung oleh BPJS kepada faskes. Namun masalah yang sering timbul dan menjadi pertanyaan dalam program JKN adalah mutu pelayanan, masyarakat masih ragu dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh faskes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem kapitasi JKN dilihat dari sudut pandang Apoteker untuk mengetahui persepsi apoteker dan pasien terkait dengan sistem kapitasi JKN di Apotek PRB, Apotek Jejaring, dan Apotek Klinik Pratama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan tentang persepsi apoteker terhadap profit, klaim biaya, perjanjian kerjasama, dan pelayanan, sedangkan pada pasien tentang kualitas, jumlah, dan ketersediaan obat dan pembayaran obat. Data statistik dianalisis menggunakan analisis dengan Kruskal Wallis test dan uji post hoc Mann Whitney dengan melihat nilai signifikansi (p). Hasil penelitian di Apotek PRB, Apotek Jejaring dan Apotek Klinik Pratama, yaitu terdapat perbedaan persepsi apoteker pada indikator profit (p = 0,003) dan indikator pelayanan (p = 0,001), namun tidak terdapat perbedaan persepsi apoteker pada indikator klaim biaya (p = 0,0546) dan indikator perjanjian kerjasama (p = 0,606). Selanjutnya, untuk persepsi pasien rawat jalan yaitu terdapat perbedaan persepsi pasien pada indikator kualitas dan ketersediaan obat (p = 0,000), tetapi tidak terdapat perbedaan persepsi pasien rawat jalan pada indikator jumlah (p= 0,667) dan indikator pembayaran (p = 0,057). Berdasarkan biaya obat, yaitu terdapat perbedaan biaya obat (p = 0,000) pada apotek PRB, Apotek Jejaring, dan Apotek Klinik Pratama.

EVALUASI PELAKSANAAN E-PURCHASING OBAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2015 Kusmini Kusmini; Satibi Satibi; Sri Suryawati
JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Vol 6, No 4
Publisher : Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmpf.357

Metode pengadaan obat secara e-purchasing berdasarkan e-catalogue merupakan sistem pengadaan obat yang relatif baru di Indonesia. E-purchasing obat bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan obat di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dampak kendala e-purchasing obat banyak dirasakan satuan kerja di bidang kesehatan, termasuk di Jawa Tengah. Penting untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada pelaksanaan e-purchasingobat dan dampaknya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang menjadi hambatan pada pelaksaaan e-purchasing obat dan dampaknya terhadap ketersediaan obat dan efisiensi biaya. Penelitian ini merupakan penelitian observasional studi kasus yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data retrospektif dan prospektif. Data retrospektif tahun 2015 meliputi data rencana e-purchasing, realisasi e-purchasing, hambatan e-purchasing, realisasi none-purchasing dan ketersediaan obat. Data prospektif meliputi pendalaman terkait hambatan pelaksanaan e-purchasing obat. Penelitian dilakukan pada 35 dinas kesehatan kabupaten/kota (DKK) di Jawa Tengah.Data kuantitatif diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan data kualitatif dianalisis dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 45,3% obat indikator diadakan melalui mekanismee-purchasingoleh 97,3% DKK.Realisasi obat yang tidak sesuai rencana sebesar 23,9%, yang menunjukkan adanya hambatan pelaksanaan e-purchasing. Hambatan terbesar adalah ketidakmampuan suplai oleh industri farmasi (IF) penyedia. Hambatan berdampak pada pengurangan ketersediaan obat dan efisiensi biaya obat. Pelaksanaan e-purchasingyang berjalan lancar akan menyumbangkan potensi penghematan biaya obat sebesar 19,1%. Kesimpulan, terdapat hambatan pelaksanaan e-purchasing obat. Hambatan terbesar adalah ketidakmampuan suplai oleh IF. Hambatan berdampak pada pengurangan ketersediaan obat dan efisiensi biaya obat. Terjadi potensi penghematan biaya obat pada pelaksanaan e-purchasing yang berjalan lancar.

EVALUATION OF PHARMACEUTICAL CARE STANDARD IMPLEMENTATION BY PHARMACIST Fatimah Nur Istiqomah; Satibi Satibi
JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Vol 2, No 3
Publisher : Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmpf.73

The government has arranged regulations to establish the implementation of pharmaceutical care standard by pharmacists, such as Kepmenkes No. 1027/2004 about Standards of Pharmaceutical Care in Pharmacy. The government also issued a higher level of regulation, that is PP. 51/2009 about Pharmaceutical Practice. This study is aimed to observe the implementation for pharmaceutical care standard by pharmacist in Sleman Regency and determine the indicators of pharmacy services which have (not) been implemented by the pharmacist. Non experimental-quantitative and descriptive analysis were used in this study. The population were pharmacists practicing at the pharmacy in Sleman Regency. There were 35 pharmacists as sample, being determined by proportional random sampling. The data was collected by using questionnaire which was filled in by respondents, includes seven indicators of the implementation of pharmaceutical care based on PP No. 51/2009 and Kepmenkes No. 1027/2004. The data analysis was interpreted into categories, that are those with the percentage score of 81-100% as good category, 61-80% as adequate category and ≤ 60% as lacking category. The results showed the most optimum implemented indicator from the seven indicators according to the ranking, as follows indicator of workforce with the score of 95.24%, Supporting Factors of 91.10% and drug management of 81.90%. Those three indicators were categorized as good. While indicator of drug services with the score of 78.70%, administration of 77.62%, communication, information and education of 76.80% and evaluation of service quality 71.29%, were categorized as adequate. Among the 35 respondents, the results of the evaluation of standards implementation based on all indicators was 65.71% categorized as good category, 31.43% as adequate and only 2.86% as the lacking ones.Keywords : Implementation, Pharmaceutical Care, Pharmacy, Sleman

Analisis Perencanaan dan Ketersediaan Obat di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Digdo Suryagama; Satibi Satibi; Sumarni Sumarni
JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Vol 9, No 4
Publisher : Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada

The problem of drug availability always occurs in District/Municipality every year. Research related to drug management, especially those related to the evaluation of drug availability and the value of damaged/expired drugs, has been carried out in the last ten years. Almost all the research found problems with the availability of the drugs. The Director General of Pharmacy and Medical Devices reported that the percentage of the availability of National Medicines in East Java in 2017 had reached 96.55%, but had not yet described the condition of the availability of medicines in real terms because the calculation did not use data on drug quantity. This study aims to explain the real conditions for the availability of 17 items of national indicator drugs in East Java in 2017, as well as identify problems and information about management that has been running in 2017. This research is an observational research that is descriptive quantitative. The research instrument was in the form of data collection sheets for the availability of 17 drug items in 2017 and interview guidelines. The results showed that the availability of drugs was in excess conditions with an average of 22.5 months. Drug programs held directly by the Central Government often experience excess inventory at the Regency/City Pharmacy Department level but the average percentage of drugs damaged/expired is still in a fairly good range (0-3%). It can be concluded that the availability of drugs in East Java Province in 2017 is influenced by the planning system, procurement system, availability of drugs at the provider level (supply), availability of management information systems and respective regional policies.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search