Garuda - Garba Rujukan Digital

REPRESENTASI MUHAMMADIYAH DALAM DEMOKRASI DI ARAS LOKAL STUDI PERLUASAN REPRESENTASI KEWARGAAN OLEH KADER MUHAMMADIYAH DI ERA PEMERINTAHAN MAHYELDI-EMZALMI DI KOTA PADANG Tesha Dwi Putri; Didi Rahmadi; Lara Indah Yandri; Meri Anggraini
Menara Ilmu Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO. 1 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i1.2731

Selama ini dukungan terhadap isu-isu publik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan masih belum menjadi fokus utama (Hiarej & Stokke, 2017). Organisasi yang berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah masih berkutat kepada isu-isu identitas keagamaan, Muhammadiyah cenderung abai apabila berkaitan dengan isu-isu dasar. Tentunya, Sebagai organisasi yang memiliki jaringan sosial (social networking) yang paling mapan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian diantaranya: 1) apa peran Muhammadiyah terutama di tingkat lokal dalam memperkuat gagasan-gagasan demokrasi?; 2) bagaimanakah gambaran peran kader-kader Muhammadiyah yang terpilih baik sebagai anggota dewan maupun kepala daerah dalam memberikan akses kepada kelompok- kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada isu-isu publik?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja isu-isu publik yang mendapat perhatian dari Muhammadiyah, kemudian peneliti juga mendeskripsikan pola-pola respon kader-kader Muhammadiyah yang duduk di jabatan politik terhadap isu-isu kewargaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dari temuan dilapangan didapatkan fakta bahwa Muhammadiyah tidak memandang skeptis tentang politik. Politik bagi Muhammadiyah adalah tugas mu’amalah dunyawiyah yang wajib diperhatikan dalam konteks menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa bahkan lokal. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita politik melalui kader Muhammadiyah yakni tegaknya sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Artinya kader Muhammadiyah yang masuk kedalam sistem politik harus menganut politik adiluhung (high politics) yang menekankan pada penanaman etika moral agama ke dalam setiap individu Muslim. Upaya ini ditempuh melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang secara etis memiliki integritas diri. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup diharapkan bisa membentengi diri dari tindakan dan kebijakan yang merugikan rakyat yang dipimpinnya. Meskipun secara institusional Muhammadiyah condong pada politik adiluhung, namun ada juga warga anggotanya yang aktif dalam partai politik (low politics). Muhammadiyah memandang bahwa politik di Indonesia sekarang ini mengarah pada perilaku politik yang pragmatik.Kata Kunci: Muhammadiyah, Islam Berkemajuan, Lokal

TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT PADA LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA PADANG Tesha Dwi Putri
Menara Ilmu Vol 13, No 11 (2019): Vol. XIII No. 11 Oktober 2019
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v13i11.1652

Abstrak: Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana transparansi dalam pelaksanaan e-procurement pada Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Padang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber.Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa transparansi dalam e-procurement belum terdapat kejelasan dalam hal ketentuan dan informasi yang bersifat teknis dan administratif yang mampu mengurangi kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang Pemerintah. Ketika pengguna akan menggunakan aplikasi e-procurement dalam mengikuti suatu lelang, maka apa yang dilihat dan dirasakan belum benar-benar apa yang terjadi saat itu (on the spot), sehingga memungkinkan untuk terjadinya kecurangan dalam proses pelelangan berbasis elektronik. Kata Kunci : E-Procurement, Transparansi, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN Lara Indah yandri; Tesha Dwi Putri
Menara Ilmu Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO. 2 OKTOBER 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i2.2948

Pada masa pandemic Covid-19 pemerintah mengalami kendala dalam melaksanakan aktivitas pelayanan publik, termasuk juga yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Pariaman. Beberapa hal yang membuat terhambatnya proses pelayanan secara maksimal yaitu diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar dan bekerja dari rumah. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan publik dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara maksimal. Adapun, OPD yang merasakan hambatan dalam proses pelayanan publik salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman. Dinas Dukcakpil sudah mengambil kebijakan untuk melakukan pelayanan secara manual dan online, namun masyarakat Kota Pariaman masih saja mengeluh belum maksimalnya pelayanan yang di berikan, yaitu masyarakat masih mendapati adanya calo dan pungli (pungutan liar), masih lambatnya pencetakan E-KTP, kurang responsifnya petugas dalam pengurusan online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis data yang digunakan yaitu, data primer dan data skunder. Kedua data tersebut didapatkan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data di Analis dengan teknis Analisa data Model Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini, Strategi peningkatan pelayanan publik di Dukcapil Kota Pariaman yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia, Sinergitas antara Dukcapil kecamatan dan perangkat desa dalam pelayanan administrasi kependudukan, Peningkatan perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan, Pemanfaatan sarana informasi teknologi untuk sosialisasi serta Dukcapil Weekend Service. Kata Kunci : OPD, E-KTP, Good Governance, Kebijakan, Optimal

Upaya Pencegahan Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik Lara Indah Yandri, M.IP; Tesha Dwi Putri; khairiyah khairiyah; Yassirli Amri
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 1 (2023): Vol 17 No. 01 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i1.3993

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting terwujudnya good governance, karena visi utama dalam penyelenggaraan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada publik, untuk itu pemerintah sangat berkepentingan melakukan perbaikan perbaikan atas pelayanan publik selama ini. Pelayanan publik yang masih terkesan sulit dapat mengakibatkan maraknya praktek korupsi, Kasus-kasus korupsi di Indonesia di dominasi oleh korupsi di sektor publik , termasuk pelayanan publik (public service delivery) dimana masyarakat berinteraksi langsung dengan pelaksana pelayanan publik. Fenomena korupsi dalam layanan publik seringkali terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor faktor eksternal dan internal birokrasi. Faktor eksternal muncul karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.Kata Kunci : E- Government, Korupsi, Pelayanan Publik

Marketing Politik Sarkawi Ahmad Dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Hafsah Astuti; Tesha Dwi Putri; Lara Indah Yandri; Khairiyah Khairiyah
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 1 (2023): Vol 17 No. 01 APRIL 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i1.4240

Pemilihan Legislatif dipenuhi oleh dinamika politik untuk meraup suara rakyat. Hal ini tentu menjadi pertimbangan kontestan untuk memilih strategi marketing yang tepat dalam pengumpulan suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Marketing Politik Sarkawi Ahmad dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal di Tahun 2019. Jenis Penelitian adalah Kualitatif, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Sarkawi Ahmad melakukan marketing politik dalam mengahadapi pemilihan legislatif tahun 2019 melalui aktifitas politiknya dengan menerapkan program 4P; yaitu Product (p-1) dengan memasarkan program dan kadidat, kedua Promotion (p-2) lewat media dan komunikasi untuk mengikat konstituen, yang ketiga Price (p-3) terkait harga yang dikeluarkan oleh Sarkawi dimulai dari awal pencalonan hingga akhir, dan terakhir Place (p-4) yakni membuat strategi penyebaran di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, sosok Sarkawi Ahmad dan popularitasnya menjadi faktor dominan atas kemenangan di Kabupaten Mandailing. Kata Kunci : Marketing Politik, Pemilihan Legislatif, Strategi Politik.

ALASAN DAN DINAMIKA ISTRI TINGGAL DI RUMAH SUAMI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS NAGARI PADANG GANTIANG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT) Gines Noviani; Tesha Dwi Putri; khairiyah khairiyah
Jurnal Suara Politik Vol 1, No 2 (2022): Vol. 1 No. 2 Desember 2022
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v1i2.3915

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu kebiasaan yang telah terjadi dalam Adat Minangkabau yaitu keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istrinya bukan di rumah suami, tapi sekarang ada beberapa orang yang tinggal di rumah suaminya. Tujuan penelitan ini adalah 1) Mendeskripsikan alasan dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau. 2) Mendeskripsikan konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau. Untuk memahami permasalahan ini, peneliti menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika ganda dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terlibat dan wawancara mendalam. Pemilihan informan adalah dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau ada empat macam yaitu merawat mertua, pekerjaan, rumah kosong dan ekonomi keluarga istri yang tidak memadai. Sedangkan tujuan yang kedua tentang konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau ada dua macam yaitu menggap istri seperti anak kandung dalam keluraga dan terjadinya konflik antara istri dengan keluarga suami. Merujuk pada pendapat Giddens bahwa terdapatnya interaksi dualitas antara pelaku dan struktur. Informan Pelaku dalam penelitian ini adalah istri yang tinggal di rumah suami, sedangkan informan pengamat “datuak” Nagari Padang Gantiang, bundo kanduang dan masyarakat sekitar. Sedangkan struktur ada sebagai mengekang (constraining) dan memberdayakan (enabling). Berdasarkan fenomena peneliti angkat ini terjadi ada beberapa kasus di Nagari Padang Gantiang tidak merubah adat yang lain walaupun keluarga tinggal di rumah suami. Kata Kunci: Dinamika, rumah suami, tradisi/adat.

KEBIJAKAN EKONOMI-POLITIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF NEO-INSTITUSIONALISM Didi Rahmadi; Tesha Dwi Putri; Mima Sari
Jurnal Suara Politik Vol 1, No 1 (2022): Vol. 1 No. 1 Juni 2022
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v1i1.3353

Program Kebijakan Ekonomi-Politik dalam pengelolaan Dana desa merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa guna menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.Selang lima tahun dalam penerapan Dana Desa, belum memperlihatkan hasil yang nyata baik dari segi pembangunan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berpijak Undang-Undang yang mengatur mengenai desa, dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran UU tersebut mengamanatkan bahwa dalam pemerintah kabupaten dapat dibentuk desa yang termuat dalam Pasal 371 ayat (1), dimana Desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa.Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia seperti penjelasan di atas, memperlihatkan bagaimana Elit desa belum bisa memahami aturan-aturan dalam pengelolaan Dana desa tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana pemerintah belum berhasil dalam mengatur regulasi Dana Desa agar mudah dipahami oleh elit desa. Kata kunci : Dana Desa, Perspektif Neo-Institusionalism,

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search