Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Intervensi Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Fikri Habibi
Universitas Serang Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia Fikri Habibi
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.695

Abstract

The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development description of its changes from the bureaucratics reform and achievements of its changes in Indonesia. The study obtained from 105 articles published on journal accredited Sinta 1 and 2 from 2010 to 2020. Based on the amount, it showed that from 2010 to 2014 was relatively stable, from 2015 to 2019 were fluctuated with an increase in 2016 followed by continued decline. Research on bureaucratic reform has covered the institutions/organizations, governance, apparatus and public services including achievement of eight change areas. . However, there is still less research that discusses about political-bureaucratic relations, cultural and efforts to change mind set and culture set of apparatus. There are 17 researches about central government bureaucracy, 44 researches relate to regional bureaucracy, 43 researches of government organizations, and 1 research about village bureaucracy. This study showed that the agenda of bureaucratic reform has not yet reached the expected significant effectiveness. Future bureaucratic reform can discuss the topics that lack or earn non-optimal results and received less attention from previous research. In short, it needs synchronization between the research of bureaucratic reform with the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010 to 2025 Keywords: Research Mapping, Bureaucratic Reform, Indonesia Abstrak Tujuan dari studi ini melakukan pemetaan terhadap riset reformasi birokrasi di Indonesia untuk mendapatkan gambaran perkembangannya, baik dari aspek-aspek reformasi birokrasi maupun capaian perubahannya. Studi dilakukan pada artikel-artikel yang dipublikasi pada jurnal yang terdata pada Sinta 1 dan 2 dari tahun 2010-2020 dan diperoleh 105 artikel. Dari jumlah penelitian, periode 2010-2014 relatif stabil, sementara tahun 2015-2019 terjadi fluktuasi dengan peningkatan jumlah riset tahun 2016 dan selanjutnya terjadi penurunan. Topik riset reformasi birokrasi sudah mencakup semua aspek, yaitu kelembagaan/organisasi, tata laksana, aparatur dan pelayanan publik termasuk capaian delapan area perubahan. Akan tetapi, sedikit sekali riset yang membahas tentang hubungan politik–birokrasi, aspek budaya dan upaya mengubah mind set dan culture set aparatur. Terdapat 17 riset tentang birokrasi pemerintah Pusat, 44 riset birokrasi daerah, 43 riset organisasi pemerintahan secara umum, dan 1 riset birokrasi desa. Studi ini menunjukan bahwa agenda reformasi birokrasi belum mencapai efektivitas yang signifikan. Riset reformasi birokrasi ke depan dapat diarahkan pada topik-topik yang kurang atau belum menunjukkan hasil yang optimal dan yang sedikit mendapatkan perhatian pada riset sebelumnya. Perlu ada sinkronisasi antara riset reformasi birokrasi dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kata Kunci: Pemetaan Riset, Reformasi Birokrasi, Indonesia
Kolaborasi Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam dalam Memberantas Prostitusi di Alun-Alun Kota Serang Sherly Melinda; Delly Maulana; Fikri Habibi
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.717 KB) | DOI: 10.30656/jdkp.v1i1.2249

Abstract

This study discusses how the Serang City Square as a public open space is abused by prostitution as a place for approval of prostitution transactions. These conditions make the City Government of Serang do various ways to allow the condition of the City Square of Serang which has been abused by parties related to prostitution. When the government has not been able to deal with the problem of prostitution itself, then to facilitate the handling of prostitution, the government collaborates with other parties, namely Islamic Organizations that are considered capable of assisting the City Government of Serang in eradicating prostitution in Serang City Square. However, at the time of the collaboration between the Serang City Government and the Islamic Organizations, it had not been running optimally because there were some collaborations between one of them which was not going well with good communication between the best institutions and the Islamic Organizations in eradicating prostitution. This is because the government considers that Islamic Organizations do not have the authority to eradicate prostitution. Indeed, the role of Islamic Organizations is only as a companion and to remind the government.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Pupuk Organik Cair Ahmad Nalhadi; Syarifudin Syarifudin; Fikri Habibi; Abdul Fatah; Supriyadi Supriyadi
Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jpmwp.v4i1.2134

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang umum dialami masyarakat perkotaan. Desa Pageragung, Walantaka, Kota Serang juga mengalami masalah pengelolaan sampah yang disebabkan tidak tersedia­nya tempat pembuangan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya sampah di masa mendatang. Peningkatan kesadaran dilakukan dengan cara me­manfaatkan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair sehingga mampu mengurangi sampah yang dihasilkan. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni sampai awal Juli 2019 yang merupakan bagian program kerja KKM Universitas Serang Raya. Program pengabdian ini menghasilkan peralatan pembuatan pupuk cair dengan bahan baku limbah rumah tangga dengan memanfaatkan bioaktivator EM4 (Effective Microorganisms). Hasil dua kali uji coba diperoleh pupuk cair yang dapat dimanfaatkan untuk penyubur tanaman, terutama tanaman yang ada di pekarangan masyarakat. Pemanfaatan peralatan ini secara jangka panjang mampu menurunkan limbah rumah tangga dan mampu meningkatkan kesuburan tanaman masyarakat.
Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Produksi Emping Home Industri Karya Sejahtera Taufik Rahman; Erwin Maulana Tarigan; Ahmad Nalhadi; Fikri Habibi; Dadi Cahyadi; Wahyu Oktri Widyarto; Supriyadi Supriyadi
Intervensi Komunitas Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32546/ik.v3i2.1548

Abstract

Emping merupakan salah satu produk unggulan daerah Banten. Home Industri Karya Sejahtera merupakan usaha rumahan yang didukung badan usaha milik desa di daerah Pandeglang. Sistem produksi dilakukan saat ini masih bersifat tradisional sehingga dapat menyebabkan tingkat keluhan rasa sakit pada pekerja yang berdampak produksi emping tidak maksimal. Program pengabdian ini bertujuan untuk merancang alat bantu proses produksi emping sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan tingkat risiko yang terjadi. Perancangan alat bantu berdasarkan masukan dan tingkat keluhan di masing-masing proses pembuatan emping. Berdasarkan hasil kuesioner dan perhitungan level risiko diperoleh bahwa proses pemipihan mempunyai level risiko yang paling tinggi dibandingkan proses lainnya. Proses pemipihan dengan posisi jongkok dan menggunakan satu tangan menyebabkan pekerja cepat mengalami kelelahan. Program pengabdian ini merancang dan mengimplementasikan proses pemipihan emping dengan proses yang baru. Keunggulan produk pemipihan ini adalah sistem kerja tidak menggunakan tangan sebagai alat utama, tetapi menggunakan kaki untuk menekan alat pemukul. Sistem ini lebih efektif karena tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit dan proses bisa lebih cepat. Penggunaan alat pemipih ini mampu meningkatkan produksi sebesar produksi sebesar 23% dibandingkan dengan menggunakan sistem konvensional.
Camat Sebagai Pengawal Agenda Pembangunan (Studi Pada Tugas dan Fungsi Camat di Pemerintah Kabupaten Pandeglang) Arif Nugroho; Fikri Habibi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.566 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.1069

Abstract

Artikel ini membahas tentang Tugas dan Fungsi Camat dalam pembangunan. Keberadaan agenda pembangunan Kabupaten Pandeglang serta Program Strategi Nasional di kabupaten pandeglang di tengah rendahnya progress IPM (Indeks Pembangunan Manusisia) selama beberapa tahun terakhir serta tantangan kultur dan nilai – nilai yang menjadi primordialisme masyarakat setempat membawa pada pentingnya kreatifitas camat/kecamatan sebagai perangkat daerah urusan kewilayahan untuk menjalankan tugas fungsi dan kewenangan  legalnya dalam pembangunan agar kinerja pembangunan di kabupaten pandeglang dapat berjalan secara efektif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan hasil penelitian menunjukan bahwa secara adminisratif kinerja camat/kecamatan dapat dikatakan cukup berhasil hal itu dilihat dari kemauan camat untuk mendayagunakan kreatifitas dalam  merealisasikan agenda pembangunan yang telah ada sesuai tugas, fungsi dan kewenaganya. Namun ketika dilihat dari implikasi terhadap  pertumbuhan IPM, belum cukup berhasil hal itu ditandai dengan belum signifikanya pertumbuhan IPM hal itu disinyalir karena beberapa hal yang belum dipotimalkan pelaksanaanya oleh Kecamatan dan Pemerintah kabupaten Pandeglang salah satunya seperti  momentum keberadaan program strategi nasional yang seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk memberikan dukungan agenda pembangunan di daerah. 
Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang Fikri Habibi; Arif Nugroho
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.161

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan  wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.
Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang Fikri Habibi; Arif Nugroho
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.161

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan  wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Serang Lathifah Chairunnisa; Fikri Habibi; Rethorika Berthanila
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 11 No. 2 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v11i2.158

Abstract

Implementation of public information disclosure policy in the Public Information and Documentation Office (PPID) of Serang City. Public information disclosure in Indonesia is governed by the Public Information Transparency Act (UU KIP) Number 14 of 2008, and in the PPID of Serang City, it is implemented to fulfill the rights of public officials to carry out their roles transparently. The study adopts a quantitative approach with 70 respondents as the sample, and data is collected through questionnaires. The implementation policy model used is Merilee S. Grindle's model, which includes content of policy and context of policy variables. Data analysis is conducted using multiple linear regression, coefficient of determination, T-test, and F-test. Based on the research results using VOSviewer 1.6.16 software with Scopus database, it was found that there is a significant influence between the content and context of policy variables on the implementation of public information disclosure policy. The content of policy variable plays the most dominant role with an influence rate of 99%, while the context of policy variable has an influence rate of 84.83%.
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN ANALISIS BIBLIOMETRIC Delly Maulana; Fikri Habibi; Indra Nizar Purnama
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i1.2648

Abstract

The issue of food security is currently a high priority because making a country without poverty and without hunger is one of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, there needs to be a strategic policy in realizing it. This paper tries to reveal the mapping of research related to food security policy using bibliometric analysis so that it can provide an overview of best practices in addressing the issue. The method used in this research is a literature review study using bibliometric analysis using VosViewer software. The results of the study illustrate the development of food security policy research from year to year with the most issues being social society. While issues that are still rarely studied are food security policies related to land, environmental degradation, food security for households, groundwater use, and public health aspects.  Furthermore, there are several policy strategies to resolve food security issues in Indonesia, namely:  First, the government must make agricultural policies that encourage collaboration between stakeholders, namely the government, companies, farmers, and scientists; Second, there needs to be a policy that encourages the transformation of food technology to create food security, Third, there needs to be a policy to empower people to return to agricultural land, Fourth, there needs to be a policy to overcome agricultural land problems, and Fifth, there needs to be a policy to control food waste.
Co-Authors Abdul Fatah Ahmad Nalhadi Arif Nugroho Cahyadi, Dadi Delly Maulana Erwin Maulana Tarigan Indra Nizar Purnama Lathifah Chairunnisa Rethorika Berthanila Sherly Melinda Supriyadi Supriyadi Syarifudin Syarifudin Taufik Rahman Wahyu Oktri Widyarto